RIAUREVIEW.COM --Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau, Kamis (14/8/2025).
Massa tengah melakukan upaya buka paksa. Sembari meminta Gubernur Riau, Abdul Wahid, untuk keluar menemui massa aksi terus diteriakkan.
"Kami turun kesini, karena suara kami tidak didengar," teriak Koordinator Massa Aksi, Muhammad Azhari.
Adapun beberapa tuntutan mereka, meminta kejelasan soal pencairan beasiswa dari Pemprov Riau yang tak kunjung cair, fasilitas dan infrastruktur di UNRI yang tak kunjung diperbaiki, termasuk soal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di Riau.
Kemudian mengenai kehadiran peradilan militer di lingkungan kampus Universitas Riau (UNRI)
berpotensi membawa dampak sosial yang sangat merugikan masyarakat dan sivitas
akademika.
"Ini memicu militerisme di ruang akademik, yang secara historis telah membungkam kebebasan berpikir serta berekspresi mahasiswa dan dosen yang kritis terhadap kekuasaan," kata koordinator massa aksi.
Mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah atau militer berpotensi mengalami intimidasi, sehingga membuat ruang ketakutan yang mengikis semangat demokrasi dan partisipasi aktif dalam kehidupan kampus.
"Kampus yang seharusnya menjadi ruang terbuka untuk diskusi dan pengujian ide, berisiko berubah menjadi tempat dengan atmosfer ketakutan dan pengawasan militer," sambungnya.
Selain itu, para mahasiswa juga mendesak Pemprov Riau untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terkait dengan upaya penanganan Karhutla di Riau beberapa waktu lalu.
Sumber: Riauaktual.com