RIAUREVIEW.COM --Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menghadapi tekanan fiskal cukup berat pada tahun anggaran 2026. Berdasarkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, pendapatan daerah Siak diproyeksikan turun signifikan menjadi Rp1.951 triliun, atau berkurang sekitar Rp1.048 triliun (?34,9%) dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp2.999 triliun.
Penurunan tajam ini dipicu oleh penundaan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat, serta pemotongan dan realokasi hingga 50 persen Dana Bagi Hasil (DBH) secara nasional. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.
Dari total pendapatan 2026, sebesar 78,9 persen atau Rp1.54 triliun bersumber dari dana transfer pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang Rp411,58 miliar (21,1 persen), dan lain-lain pendapatan sah Rp7,59 miliar (0,36 persen).
PAD juga mengalami penurunan cukup dalam dari Rp531 miliar pada 2025 menjadi Rp411 miliar, menandakan perlunya langkah inovatif untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan, kondisi fiskal ini menjadi tantangan serius namun tidak boleh mengganggu ritme pembangunan daerah. Pemerintah, katanya, akan menjaga kesinambungan fiskal dengan efisiensi belanja dan fokus pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Keterlambatan transfer pusat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pelayanan publik. Kita akan tetap menjalankan program pembangunan dengan perencanaan yang adaptif dan kolaboratif," tegas Bupati, Selasa (7/10/2025).
Pemkab Siak juga akan memperkuat strategi peningkatan PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, serta penguatan kinerja BUMD dan digitalisasi sistem pendapatan.
Selain itu, melalui Musrenbang RPJMD 2025–2029, arah pembangunan lima tahun ke depan tetap diarahkan untuk mewujudkan visi Siak Hebat, Bermartabat, Berkarakter Budaya Melayu, dan Berdaya Saing Berbasis Ekologi. Pembangunan akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi hijau, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas SDM.
"RPJMD ini bukan sekadar dokumen administratif, tapi komitmen moral kita untuk menyejahterakan rakyat Siak melalui pembangunan yang adil, hijau, dan berkelanjutan," tutupnya.
Sumber: cakaplah.com