BENGKALIS, RIAUREVIEW.COM -Melalui agenda kunjungan kerja (Kunker) ke Bengkalis. Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edi Natar Nasution melihat dari dekat kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Bengkalis di Jalan Pertanian, Selasa (19/11/2019).
Edi Natar menyempatkan diri berbincang-bincang dengan sejumlah narapidana Lapas. Ia pun mengaku prihatin dengan kondisi yang terlihat, jika Lapas Bengkalis ternyata melebihi kapasitas dan berbeda dari Lapas yang ada di Riau. Dimana kapasitas hanya 392 orang harus diisi Lapasdengan 1.600 orang lebih narapidana maupun tahanan.
Kunjungan Wagubri Edi Natar Nasution ini turut didampingi Ketua DPRD Riau H. Indra Gunawan, Eng, Kabupaten Bengkalis H. Khairul Umam, Lc dan unsure Forkopimda Bengkalis. Edi Natar Nasution berharap agar secepatnya Lapas ini disesuai dengan standar.
"Setelah melihatnya, kami prihatin dengan kondisi yang disampaikan ini, kapasitasnya hanya 392 orang namun saat ini diisi dengan 1.600 orang lebih, tentu sangat memprihatinkan. Meskipun hampir semua kondisi Lapas seperti itu," ungkap Wagubri Edi Natar Nasution.
Ia menambahkan, dari hasil pembicaraanya dengan Kepala Lapas Bengkalis, saat ini Lapas Bengkalis berpenghuni sebanyak 1.600 warga binaan, rata-rata narapidana penyalahgunaan narkoba atau mencapai sekeitar 87 persen.
“Ini harus ada upaya upaya daerah untuk mengatasinya. Namun untuk mengatasinya tidak semudah yang dibayangkan, salah satunya adalah terkait landasan hukum dan harus sesuai ketentuan dalam memberikan bantuan mengatasi masalah over kapasitas ini. Meskipun itu niat baik, belum tentu menjadi kebaikan. Tidak sesuai aturan akan menyebabkan masalah," terang Edi Natar.
Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Khairul Umam turut mendampingi Wagubri Edi Natar Nasution, juga mengaku turut prihatin dengan kondisi kapasitas Lapas yang ada saat ini. Mengatasi persoalan tersebut, juga sudah ada dilakukan upaya dengar pendapat, Lapas Kelas IIA beberapa waktu lalu.
Dalam dengar pendapat ini pihak Lapas Kelas II A Bengkalis mengusulkan agar bangunan hunian Lapas bisa ditingkatkan dengan anggaran sekitar Rp 6 miliar. Khairul Umam juga akan berusaha memperjuangkan anggaran itu dan kembali melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Insyaallah akan kami perjuangkan itu, untuk anggaran tahun 2020 mendatang dan akan dikonsultasikan kembali dengan TAPD, karena dari usulan sebesar Rp 6 miliar sudah ada persetujuan sebesar Rp1 miliar. Dengan melihat kondisi kapasitas Lapas dari dekat ini, penambahan anggaran bisa jadi pertimbangan," imbuhnya. (ab)