Fraksi dan Anggota DPRD Menerima Laporan Banggar Terhadap LKPJ Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2020

Rabu, 21 April 2021

BENGKALIS, RIAUREVIEW.COM  —Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Bengkalis menerima Laporan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap LKPJ Bupati Bengkalis Akhir Tahun Anggaran (TA) 2021, Selasa (20/4/2021).

Melalui Rapat Paripurna ke-12, Masa Persidangan II Tahun 2021 yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bengkalis Syahrial, ST, M.Si dan Wakil Ketua II DPRD Bengkalis Sofyan, S.Pdi, rapat paripurna berjalan mulus di tengah menjalani ibadah puasa.

Sejumlah fraksi dan anggota DPRD Bengkalis yang hadir turut memberikan masukan serta sarannya. Diantaranya disampaikan Fraksi PKS melalui H. Siantar. Ia menyampaikan pandangan, jika Laporan Banggar ini diterima dengan namun hendaknya tidak terjadi lagi ditahun berikutnya.

Begitupula pandangan dari Fraksi Partai Golkar disampaikan Rahmah Yenny, S.Sos, M.Si. Fraksi Partai Golkar menerima terkait LKPJ Bupati Bengkalis Akhir Tahun Anggaran 2020 dengan beberapa catatan. Meminta kepada Bupati Bengkalis untuk benar-benar serius terkait dengan penanganan Covid-19 yang hari ini menetapkan Bengkalis sebagai zona merah.

“Zona merah ini tentu  menjadi warning bagi kita semua, untuk mawas diri dan betul-betul bekerja sepenuh hati untuk menjaga daerah kita, masyarakat kita dari penyebaran virus Covid-19,”urainya.

Senada disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI-Perjuangan Sofyan, S.Pdi. Terkait dengan Covid-19 ini, DPRD Bengkalis melihat masih lemah dalam penanganan.

“Saya ingin mengajak kita semua yang hadir eksekutif dan legislatif mari sama-sama kita mulai dari diri kita memberikan contoh yang tidak sulit, yaitu dengan cara bagaimana masyarakat kita tetap melaksanakan 5 M, yaitu memakai masker, mencuri tangan, menjaga jarak,  mengurangi kerumunan dan hari ini betul-betul menjadi perhatian kita, supaya kita terhindar,”kata Sofyan.

Kedua, Fraksi PDI – Perjuangan, sambungnya, mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan trobosan rumusan dalam hal pelayanan masyarakat. Tentunya  dengan etos kerja dan semangat seluruh ASN para pejabat dan melibatkan semua lintas sektoral dalam mewujudkan cita-cita yang telah tertuang dalam RPJMD.

Sementara itu, dari Fraksi Partai Gerindra, melalui juru bicara H. Arianto mengatakan, Fraksi Gerindra pada prinsipnya menerima apa yang disampaikan, seperti gambaran disampaikan Wakil Ketua DPRD Bengkalis.

“Mohon jalankan disiplin protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Kemudian mengefektifkan imbauan berkaitan dengan mobilitas kendaraan operasional atau mobil halo-halo, karena banyak kerumunan hari ini dengan dengan mengabaikan memakai masker ini kita tahu kita melewatinya alangkah baiknya.  Kita mengimbau setiap hari untuk menjalankan mobil hal itu semua jalan yang tepat kerumunan,”katanya Arianto.

Lebih lanjut mantan Sekda Bengkalis ini mengutarakan, banyak masalah di jalanan dimana adanya transaksi berjualan, sehingga dikuatirkan sebagai tempat kerumunan.

Kemudian lagi, sambungnya, diharapkan agar Bupati Bengkalis, mengeluarkan surat edaran ke masjid-masjid dan mushalla yang hari ini banyak mengabaikan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.

“Walaupun ada surat edaran menteri agama RI, kemudian Fatwa MUI, surat instruksi menteri kesehatan. Tapi masih diabaikan oleh masyarakat mungkin kita berharap agar juga surat edaran kepada masjid dan mushola yang hari ini juga mengabaikan mengabaikan protokol kesehatan, agar ini benar-benar sampai kepada masyarakat dengan kesadaran dan disiplin penuh,”kata Arianto lagi.

Sementara itu, Anggota DPRD Bengkalis yang hadir Al Azmi dari Fraksi Partai Golkar juga turut memberikan masukan dan saran. Dalam rapat paripurna ini selayaknya dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, karena ini artinya ini berkaitan dengan apa-apa yang diinginkan oleh rakyat atau masyarakat Kabupaten Bengkalis.

“Selain itu kepada seluruh unsur yang hadir dan siap sedia melayani masyarakat. Soal  layanan Ro-Ro 24 jam jadi saya ingin menambahkan nanti kalau sudah 24 jam itu pasti butuh seperti peningkatan pelayanan kesehatan kebersihan. Masalah WC berbau itu biasa, tapi semakin dibuka layanan 24 jam maka pengamanan nantinya tentu harus lebih efektif, sebab rawan pencurian. Saya rasa, pemerintah daerah perlu menyiapkannya,”kata Al Azmi.

Lebih lanjut Al Azmi mengutarakan, mengenai upaya mengantisipasi Covid-19. Hari ini pihak DPRD tidak melihat adanya standarisasi yang dibuat oleh pemerintah daerah.

“Dari pada OPD menghabiskan anggaran tak tentu arah, saya sarankan lebih baik ini ditempatkan kepada tingkat RT/ RW, lurah dan kepala desa. Kalau hanya membuat pos-pos, baik itu pos Dishub, Pos Dinas Kesehatan tidak efektif, hanya tegak-tegak berdiri. Ini saran kita, jangan sempat nanti pas sudah KLB baru kita menyiapkan instrumen regulasi,”ucap Al Azmi.

Senada disampaikan Anggota DPRD Bengkalis Laurensius Tampubolon. Ia mengharapkan agar pemerintah daerah juga mengumumkan jadwal vaksinasi Covid-19 sampai ke desa-desa, sebab banyak masyarakat yang tidak mengetahui, bahkan bertanya-tanya. Khususnya para lanjut usia (lansia). Informasikan jadwalnya, kapan dan di daerah mana saja,”ujar Laurensius.

Menyikapi sejumlah catatan, masukan dan saran tersebut. Bupati Bengkalis diwakili Sekda Bengkalis H. Bustami HY mengatakan, melalui paripurna ini bupati dan wakil bupati menyampaikan salam dan permohonan maaf, dikarenakan keduanya sedang melaksanakan tugas di luar ibukota.

“Pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Bengkalis dalam rapat paripurna ini khususnya kepada badan anggaran (Banggar) DPRD. Semoga ini menjadi kelanjutan sinergitas dan kolaborasi kita untuk bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan kabupaten Bengkalis sehingga upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah mana yang telah kita cita-citakan dapat terwujud secara terukur dan ada sistematis dan akuntabel,”ujarnya.

Bustami juga menjelaskan, catatan dan rekomendasi yang telah sampaikan nantinya segera disikapi, secara sungguh-sungguh dan tetap dengan hati, sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019, tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kedepan catatan dan rekomendasi ini  akan kami pedomani dalam setiap proses perencanaan anggaran kinerja maupun pelaksanaan, kinerja kita semua pada tahun-tahun mendatang. Terimasih atas kerjasamanya,  khususnya pada badan anggaran DPRD kabupaten Bengkalis, yang telah berjasa secara tegas telah menerima LKPJ Bupati Bengkalis Tahun anggaran 2020, melalui rapat paripurna DPRD Bengkalis ini,”tutupnya sembari mengatakan tetap berdoa dalam mewujudkan Kabupaten Bengkalis bermarwah, maju dan dan sejahtera.

Rapat paripurna tersebut berakhir pukul 14.25 WIB dan dihadiri sejumlah undangan dari OPD dan Forkopimda Bengkalis.(galeri/sukardi)


Wakil Ketua DPRD Bengkalis Syahrial, ST, M.Si dan Sofyan, S.Pdi memimpin Rapat Paripurna Laporan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap LKPJ Bupati Bengkalis Akhir Tahun Anggaran (TA) 2020, Selasa (20/4/2021).(sukardi)

Sebanyak 24 anggota DPRD Bengkalis hadir mengikuti rapat baik di ruang sidang dan virtual (online).(sukardi)

Juru Bicara Banggar Hj. Zahraini menyampaikan laporan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap LKPJ Bupati Bengkalis Akhir Tahun Anggaran (TA) 2020, Selasa (20/4/2021).(sukardi)

Anggota DPRD Bengkalis Al Azmi Dapil Mandau hadir dalam paripurna.

Anggota DPRD Bengkalis H. Siantar Dapil Mandau juga turut hadir

Anggota DPRD Bengkalis H. Arianto dan H. Asmara hadir dalam paripurna.

Anggota DPRD Bengkalis Rahmah Yenny, S.Sos, M.Si (Fraksi Partai Golkar).

Anggota DPRD Bengkalis Irmisyakip Arsalan.

Bupati Bengkalis diwakili Sekda Bengkalis H. Bustami, HY hadir dalam Rapat Paripurna Laporan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap LKPJ Bupati Bengkalis Akhir Tahun Anggaran (TA) 2020, Selasa (20/4/2021).(sukardi)