Latest Posts

Diduga Lecehkan Bawahannya, Oknum Sekcam di Inhil Diminta Dinonaktifkan

Tue, 29 Sep 2026 00:28:31 +0700

RIAUREVIEW.COM --Menyikapi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Sekretaris Camat berinisial SP terhadap korban NA salah seorang staf Kantor Camat Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau yang terjadi pada Rabu (2/9/2029) lalu

Pihak keluarga korban secara resmi telah melaporkan permasalahannya ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan menyampaikan desakan agar pelaku segera ditindak tegas dan dinonaktifkan dari jabatannya.

Desakan ini disampaikan langsung oleh MH selaku suami korban yang menegaskan bahwa insiden ini telah memberikan pukulan telak serta dampak psikologis yang mendalam bagi keluarganya. Mengingat kondisi psikis yang masih terguncang, pihak keluarga mengajukan dua tuntutan utama kepada BKPSDM Inhil.

"Secara aturan dan secara baik-baik telah kita lakukan. Sebelumnya, permasalahan ini telah kita laporkan ke Camat namun tidak ada tindaklanjutnya, kemudian kita juga sudah melaporkan secara resmi hal ini ke BKPSDM, bahkan terakhir kali kita sampaikan langsung ke Bapak Sekdakab Inhil," ungkap MH

Maka dari itu, pertama ia mendesak agar oknum Sekcam SP segera dinonaktifkan dari jabatannya dan dimutasi keluar dari Kantor Kecamatan tempat bertugas sebelumnya.

"Kedua, meminta agar isteri saya sebagai korban ini dipindahkan penugasannya ke dinas yang baru, mengingat istri saya ini sudah mengalami trauma serta ketakutan yang luar biasa untuk kembali bekerja di lingkungan kerja semula " akuinya.

Kemudian MH juga berencana akan membawa hal ini keranah hukum, jika dalam waktu dekat ini, tidak ada tindaklanjut dan kejelasan dari BKPSDM Inhil.

"Kita heran juga sama Camat dan BKPSDM masih membiarkan pelaku masuk kantor. Disaat masih dalam tahap pelanggaran disipilin. Tentunya kami dari pihak keluarga merasa kecewa atas sikap Camat dan BKPSDM " tambah MH dengan kecewa. Sementara itu, Kaban BKPSDM Inhil Hj. Irdawati, SKM., M.M melalui Kabid PPKA Febryzaldi, SH., MH ketika dikonfirmasi beberapa hari lalu, terkait tindaklanjut laporan dugaan pelecehan tersebut. Mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan proses tindaklanjut laporan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

" Terkait laporan dugaan pelecehan ini, telah kita proses sejak kemarin, saat ini kita sedang mengajukan untuk rapat tim penilaian kinerja, kemudian dari hasil rapat tersebut, baru kita ajukan hasilnya ke Bupati untuk di SK kan. Sementara tahapan prosesnya lainnya sesuai dengan aturan yang ada telah kita lakukan sejak kemarin " tutup Febri.*

Sumber: Riauterkini.com

Harga Sawit Riau Terjun Lagi, TBS Umur 9 Tahun Kini Rp3.866 per Kilogram

Tue, 29 Sep 2026 00:26:47 +0700

RIAUREVIEW.COM --Harga TBS sawit Riau kembali tergelincir pada awal Oktober 2026. Petani harus menerima harga lebih rendah untuk periode pekan ini. Penurunan terjadi pada kelompok sawit mitra swadaya maupun plasma.

Untuk pekebun mitra swadaya, harga TBS umur sembilan tahun menjadi Rp3.866,97 per kilogram. Angka itu turun Rp18,19 dibandingkan periode sebelumnya. Penetapan berlaku mulai 30 September hingga 6 Oktober 2026.

Sementara itu, harga TBS mitra plasma berada sedikit lebih tinggi. Umur sembilan tahun ditetapkan Rp3.912,29 per kilogram. Harga tersebut turun Rp36,41 per kilogram dari periode sebelumnya.

Penurunan harga tersebut berkaitan dengan pelemahan harga komoditas olahan sawit. Harga CPO dan kernel menjadi bagian utama perhitungan. Kondisi pasar akhirnya ikut terasa sampai tingkat pekebun.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Riau Defris Hatmaja menjelaskan penyebabnya. “Penurunan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor turunnya harga CPO,” kata Defris. Untuk plasma, ia juga memasukkan penurunan harga kernel.

Penetapan harga berlangsung melalui rapat Tim Penetapan Harga TBS Riau. Rapat tersebut berlangsung Selasa, 29 September 2026. Tim menetapkan harga tanaman berusia tiga hingga 30 tahun.

Pada kelompok swadaya, penurunan terbesar terjadi pada tanaman umur sembilan tahun. Penurunannya mencapai Rp18,19 per kilogram atau sekitar 0,47 persen. Harga akhirnya berhenti pada level Rp3.866,97 per kilogram.

Kelompok plasma menghadapi tekanan lebih besar pada umur yang sama. Penurunannya mencapai Rp36,41 per kilogram atau sekitar 0,92 persen. Harga akhirnya berada di level Rp3.912,29 per kilogram.

Harga acuan juga memperlihatkan perbedaan antara dua skema kemitraan tersebut. Swadaya menggunakan harga CPO Rp15.552,66 per kilogram. Harga kernelnya mencapai Rp14.271 per kilogram.

Untuk plasma, harga CPO tercatat Rp15.525,87 per kilogram. Harga kernel berada di angka Rp13.443,82 per kilogram. Perbedaan angka tersebut ikut memengaruhi hasil perhitungan akhir.

Indeks K swadaya berada pada angka 93,30 persen. Sementara itu, indeks K plasma mencapai 93,93 persen. BOTL masing-masing tercatat 0,61 persen dan 1,24 persen.

Harga cangkang juga masuk dalam formula penetapan TBS periode tersebut. Swadaya menggunakan harga cangkang Rp24,65 per kilogram. Plasma menggunakan harga cangkang Rp15,46 per kilogram.

Sejumlah pabrik kelapa sawit tidak melakukan penjualan pada periode penetapan. Kondisi tersebut membuat tim menggunakan mekanisme harga rata-rata. Aturan tersebut mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Defris menjelaskan mekanisme tersebut memiliki jalur validasi tersendiri. “Apabila terkena validasi 2 maka digunakan harga rata-rata KPBN,” jelasnya. Harga rata-rata CPO KPBN mencapai Rp15.583,67 per kilogram.

Untuk kernel KPBN, harga rata-ratanya mencapai Rp13.639 per kilogram. Angka tersebut menjadi acuan ketika kondisi tertentu terpenuhi. Mekanisme ini menjaga proses penetapan tetap mengikuti aturan.

Harga TBS swadaya paling rendah terdapat pada tanaman umur tiga tahun. Harganya ditetapkan Rp2.994,10 per kilogram. Nilainya kemudian meningkat seiring bertambahnya usia tanaman.

Pada umur empat tahun, harga mencapai Rp3.339,35 per kilogram. Umur lima tahun mencapai Rp3.583,73 per kilogram. Umur enam tahun berada pada Rp3.721,83 per kilogram.

Harga terus naik hingga kelompok umur sembilan tahun. Setelah itu, kelompok umur 10 hingga 20 tahun berada Rp3.826,84 per kilogram. Harga kemudian kembali turun pada tanaman yang lebih tua.

Pada kelompok plasma, umur tiga tahun berada pada Rp3.013,79 per kilogram. Umur empat tahun mencapai Rp3.417,66 per kilogram. Umur lima tahun ditetapkan Rp3.622,60 per kilogram.

Harga plasma mencapai Rp3.780,67 pada tanaman umur enam tahun. Umur tujuh tahun berada Rp3.862,13 per kilogram. Umur delapan tahun mencapai Rp3.907,82 per kilogram.

Setelah umur sembilan tahun, harga mulai bergerak turun perlahan. Kelompok umur 10 hingga 20 tahun berada Rp3.891,28 per kilogram. Umur 30 tahun akhirnya berada Rp3.390,75 per kilogram.

Dinas Perkebunan Riau terus memperbaiki tata kelola penetapan harga TBS. Langkah tersebut diarahkan agar mekanisme berjalan sesuai regulasi. Kepastian harga menjadi bagian penting dalam hubungan pekebun dan perusahaan.

Pemerintah Provinsi Riau turut mendukung pembenahan mekanisme tersebut. Kejaksaan Tinggi Riau juga disebut ikut mendukung komitmen tersebut. Tujuannya menjaga proses penetapan berjalan transparan dan sesuai aturan.

Bagi petani, penurunan harga langsung menyentuh pendapatan setiap panen. Selisih belasan hingga puluhan rupiah menjadi berarti ketika volume besar. Harga pekanan akhirnya menjadi angka yang terus ditunggu pekebun.

Defris berharap pembenahan tata kelola memberi dampak terhadap pendapatan petani. “Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani,” ujarnya. Harapannya, pendapatan tersebut ikut mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pekan ini, sawit Riau kembali menghadapi tekanan dari pasar komoditas. Harga TBS turun pada dua skema kemitraan sekaligus. Petani kini kembali menghitung hasil panen dengan harga terbaru.

Sumber: SM News.com

Kepala UPT Parkir Definitif, Walikota: Jangan Sampai Juru Parkir Minta Rp2 Ribu untuk Motor

Tue, 29 Sep 2026 00:23:21 +0700

RIAUREVIEW.COM --Walikota Pekanbaru Agung Nugroho meminta pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru terus dievaluasi agar tidak lagi menimbulkan keluhan dari masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Agung saat melantik Rafit Dwi Febri sebagai Kepala UPT Parkir definitif, Selasa (29/9/2026). Diketahui selain Rafit, Walikota juga melantik total 63 pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru

Agung menegaskan, petugas parkir harus menjalankan tugas sesuai ketentuan dan tidak membebani masyarakat dengan pungutan di luar aturan.

"Baik-baik parkir. Jangan sampai ada lagi jukir yang minta Rp2 ribu untuk motor," tegas Agung.

Ia juga meminta Kepala UPT Parkir yang baru memastikan pelayanan parkir berjalan tertib dan tidak lagi memunculkan keluhan dari masyarakat.

"Jangan ada keluhan lagi dari masyarakat soal parkir," ujarnya.

Sementara itu, Rafit Dwi Febri menyatakan siap menjalankan arahan Walikota dan melaksanakan tugas sebagai Kepala UPT Parkir dengan sebaik-baiknya.

"Saya siap menjalankan perintah Wali Kota dan siap melakukan tugas sebaik-baiknya," kata Rafit.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari pelantikan 63 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Sumber: cakaplah.com

Bukan Bentuk Satgas Mafia Solar, Pemprov Riau Malah Ajukan Penambahan Kuota BBM

Tue, 29 Sep 2026 00:19:21 +0700

RIAUREVIEW.COM --Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali menyurati Patra Niaga untuk penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Pengajuan penambahan kuota tersebut untuk mengatasi kelangkaan BBM solar.

Pasalnya, hingga saat ini kendaraan masih mengantre panjang untuk mendapatkan BBM solar di Riau. Kondisi ini terpantau di sejumlah SPBU di dalam Kota Pekanbaru.

Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengajukan surat ke Patra Niaga untuk menyelesaikan kelangkaan BBM solar ini.

"Kita ada minta kuota. Sudah dikirim surat. Kita sudah mengajukan surat ke Patra Niaga, ke pusat. Ya semoga ini cepat teratasi. Buat kita aja semuanya," ujar SF, Selasa (29/9/2026).

Terkait penambahan jumlah kuota yang diajukan, Plt Gubernur Riau mengaku tidak mengetahui pasti berapa jumlahnya. "Saya lupa jumlahnya," ucapnya.

Sementara terkait usulan pembentukan Satgas Mafia Solar, pihaknya menyebut belum melakukan pembentukan Satgas tersebut.

"Ya, itu belum lagi. Belum lagi diproses. Ya, tapi kita udah rapat juga kok. Udah sering sekali kita rapat dengan Patra Niaga," katanya.

Namun begitu, ia mengaku mendukung pembentukan Satgas Mafia Solar tersebut. "Mendukung," sebut SF.

Diketahui sebelumnya, sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) di Riau yakni Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR, Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau dan Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) meminta agar Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satgas Mafia Solar. Satgas ini akan dibentuk dengan unsur aparat penegak hukum, TNI, Polri, Kejaksaan, Pemerintah Provinsi Riau termasuk juga Pertamina dan lainnya.

Satgas Mafia Solar yang diusulkan dapat mengatasi kelangkaan BBM solar di Riau. Ormas tersebut menduga kelangkaan BBM ini terjadi karena adanya penimbunan dan penyelewengan penggunaan BBM solar.

Mereka menduga truk angkutan yang mengantre solar di SPBU menjual kembali BBM tersebut kepada pihak perusahaan.

Selain itu, Ormas juga meminta agar tidak ada penambahan kuota BBM lagi yang diajukan oleh Pemprov Riau. Mereka menilai, kelangkaan BBM akan tetap terjadi jika mafia solar tidak diberantas. Bahkan akan menguntungkan mafia jika kuota BBM solar ditambah.

Sumber: cakaplah.com

Diduga Gegara Utang, Pria di Rohul Pukul Rekan Kerja Pakai Kayu hingga Koma

Tue, 29 Sep 2026 00:17:02 +0700

RIAUREVIEW.COM --Seorang pria bernama Herbert Gultom (41) diamankan polisi setelah diduga menganiaya rekan kerjanya, Ilham Syarif (31), di lingkungan pabrik kelapa sawit PT SAM II, Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka berat setelah diduga dipukul menggunakan sepotong kayu broti pada bagian belakang kepala. Korban hingga kini dilaporkan masih dalam kondisi tidak sadarkan diri.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (25/9/2026) sekitar pukul 07.45 WIB.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra melalui Kapolsek Kunto Darussalam Iptu Feby mengatakan, kejadian bermula ketika para pekerja sedang mengikuti briefing dan menerima arahan dari asisten manajer.

Saat itu, Herbert diduga mendatangi korban sambil membawa sepotong kayu broti yang disembunyikan di belakang punggungnya.

"Pelaku kemudian mengayunkan kayu tersebut menggunakan kedua tangannya dan mengenai bagian belakang kepala korban," ujar Feby, Selasa (29/9/2026).

Korban kemudian terjatuh ke tanah dan mengalami luka berat.

Herbert disebut sempat hendak kembali memukul korban. Namun, aksinya berhasil dihentikan oleh sejumlah karyawan yang berada di lokasi.

Korban selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Awal Bros Ujung Batu untuk mendapatkan perawatan medis.

Hingga laporan tersebut dibuat, korban masih dalam kondisi koma atau tidak sadarkan diri.

Polisi menduga penganiayaan tersebut dipicu persoalan pribadi yang terjadi sehari sebelum kejadian.

Pada Kamis (24/9/2026), istri Herbert, Kumala Dewi Nainggolan, diduga dimarahi dan dibentak oleh korban terkait persoalan utang-piutang.

Peristiwa tersebut kemudian disampaikan kepada Herbert. Polisi menduga informasi itu membuat Herbert emosi hingga kemudian mendatangi korban keesokan harinya.

"Setelah menerima laporan dari pihak keamanan PT SAM II pada Jumat sekitar pukul 09.00 WIB, polisi langsung melakukan pencarian terhadap Herbert. Saat itu, korban telah dibawa ke rumah sakit, sedangkan Herbert diduga melarikan diri dan masih berada di sekitar areal perkebunan PT SAM II," ungkap Feby.

Sekitar pukul 10.15 WIB, Unit Reskrim Polsek Kunto Darussalam bersama pihak keamanan perusahaan berhasil menemukan dan mengamankan Herbert di sekitar areal perkebunan PT SAM II.

"Dalam pemeriksaan awal, Herbert mengakui telah memukul korban menggunakan kayu broti hingga korban tidak sadarkan diri," terangnya.

Polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu potong kayu broti dengan panjang sekitar 60 sentimeter yang diduga digunakan dalam penganiayaan tersebut.

Herbert beserta barang bukti kini telah diamankan di Polsek Kunto Darussalam untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Atas perkara tersebut, Herbert disangkakan melanggar Pasal 466 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Sumber: Riauaktual.com

Pemko Pekanbaru Prioritaskan Jalan Dharma Bakti, Jadi Akses Alternatif Saat Flyover Dibangun

Wed, 30 Sep 2026 00:11:58 +0700

RIAUREVIEW.COM --Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai memetakan ruas jalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya memperkuat infrastruktur dan menyediakan jalur alternatif bagi masyarakat. Salah satunya ruas Jalan Dharma Bakti di Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tuah Madani.

Ruas jalan tersebut dinilai memiliki peran strategis karena menjadi salah satu akses alternatif menuju Jalan HR Soebrantas, Buluh Cina hingga Jalan Garuda Sakti.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, H Markarius Anwar, mengatakan pembangunan infrastruktur jalan alternatif menjadi salah satu perhatian Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho bersama dirinya.

Hal itu disampaikan Markarius saat meninjau langsung ruas Jalan Dharma Bakti RT 01/RW 07, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tuah Madani, Selasa (29/9/2026) sore.

Dalam peninjauan tersebut, masyarakat menyampaikan harapan agar Jalan Dharma Bakti dapat segera diaspal oleh pemerintah kota. Selain menjadi akses warga, jalan tersebut juga dinilai penting sebagai jalur alternatif ketika terjadi kepadatan lalu lintas di kawasan Jalan HR Soebrantas dan Jalan Garuda Sakti.

"Memang arahan Pak Wali itu kita prioritaskan jalan-jalan alternatif yang memang banyak digunakan oleh masyarakat. Namun bertahap. Mudah-mudahan insyaallah ini kita tuntaskan ya," ucap Markarius.

Menurutnya, Jalan Dharma Bakti memang menjadi salah satu ruas yang perlu diprioritaskan untuk dibangun. Keberadaan jalan tersebut akan semakin penting ketika terjadi kemacetan di persimpangan Jalan HR Soebrantas dan Jalan Garuda Sakti.

Terlebih, kawasan tersebut juga memiliki rencana pembangunan flyover yang berpotensi meningkatkan kepadatan lalu lintas selama proses pengerjaan berlangsung.

"Apalagi pengerjaan (flyover) tentu akan macet. Jadi jalan ini memang harus segera kita bangun, sebagai alternatif," ujarnya.

Markarius juga menegaskan, apabila nantinya Jalan Dharma Bakti telah dibangun atau diaspal oleh Pemko Pekanbaru, akses tersebut harus dapat digunakan secara terbuka oleh seluruh masyarakat.

Ia meminta masyarakat tidak memasang portal yang dapat membatasi akses kendaraan melintas di jalan tersebut.

"Tentu permintaan kita kepada masyarakat, kalau sudah dibangun jangan pakai portal-portal pulak ya. Nanti tidak bisa orang lewat. Artinya harus bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Ya mudah-mudahan ini bisa kita bangun," terangnya.

Selain pembangunan jalan, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan pembangunan drainase di kawasan tersebut. Persoalan drainase menjadi perhatian karena permukiman warga kerap mengalami banjir ketika hujan turun.

Dengan demikian, perbaikan infrastruktur di Jalan Dharma Bakti diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas akses jalan, tetapi juga mendukung penanganan persoalan lingkungan di kawasan permukiman warga.

Dalam peninjauan tersebut, Markarius didampingi Camat Tuah Madani Farid Irwan Maulana, kader Posyandu dan Dasawisma. Turut hadir Ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat setempat.

Sumber: Riauaktual.com

DPO Kasus Investasi Rp500 Juta Belum Tertangkap, Kuasa Hukum Minta Polres Rohul Segera Bertindak

Tue, 29 Sep 2026 17:12:14 +0700

RIAUREVIEW.COM — Kuasa hukum Nurhasanah, korban dugaan penipuan investasi dengan nilai kerugian sekitar Rp500 juta, meminta Polres Rokan Hulu menindaklanjuti keberadaan SS alias Susi yang telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Permintaan tersebut disampaikan Abdur Rahman SH MH setelah pihaknya kembali melayangkan surat kepada jajaran Polres Rokan Hulu untuk mempertanyakan perkembangan penanganan perkara yang dilaporkan korban.

Abdur Rahman mengatakan, surat DPO terhadap SS telah diterbitkan sejak 10 November 2025. Namun, hingga saat ini pihak korban mengaku belum memperoleh informasi terkait penangkapan tersangka.

“Kami meminta penyidik dapat segera menindaklanjuti perkara ini secara serius. Sejak dikeluarkannya surat DPO pada 10 November 2025, sampai saat ini kami belum melihat adanya proses penangkapan terhadap tersangka,” ujar Abdur Rahman, Senin (28/9/2026).

Menurutnya, pihak korban tetap menyerahkan proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Kuasa hukum berharap pencarian terhadap tersangka dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga menyebut pihak korban beberapa kali menerima informasi yang menyebut SS diduga masih berada di luar daerah dan berpindah-pindah tempat. Namun, informasi tersebut, kata dia, perlu diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh penyidik.

“Harapan kami pihak kepolisian dapat segera menemukan dan mengamankan tersangka, sehingga perkara ini memiliki kepastian hukum dan kerugian yang dialami korban dapat diproses sesuai ketentuan hukum,” katanya.

Selain keberadaan tersangka, kuasa hukum juga menyampaikan adanya informasi mengenai pihak lain yang diduga membantu menyembunyikan keberadaan SS.

Namun, Abdur Rahman menegaskan informasi tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian.

“Kalau memang ada pihak yang dengan sengaja membantu menyembunyikan tersangka atau menghalangi proses hukum, tentu kami berharap hal tersebut juga dapat ditelusuri oleh penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia menegaskan korban memilih menempuh seluruh proses melalui jalur hukum dan tidak mengambil tindakan di luar ketentuan yang berlaku.

“Kami masih percaya kepada penyidik dan Polres Rokan Hulu untuk memberikan perlindungan kepada korban serta menuntaskan perkara ini secara profesional,” tegasnya.

Kuasa hukum berharap Polres Rokan Hulu memberikan perkembangan yang jelas terkait status DPO SS, sehingga proses hukum atas perkara dugaan penipuan investasi dengan kerugian yang dilaporkan sekitar Rp500 juta tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Rokan Hulu AKP Tony Prawira saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti perkara tersebut.

“Baik, akan kita tindaklanjuti. Jika ada yang mengetahui keberadaan DPO, segera laporkan,” pungkasnya.***(rls)

PETI di Kuantan Singingi: Mengapa Mesin Dibakar, Tambang Emas Ilegal Tetap Beroperasi?

Mon, 28 Sep 2026 20:47:25 +0700

RIAUREVIEW.COM --Drama penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kuantan Singingi, Riau terus menghiasi pemberitaan di media massa. Ratusan mesin pengeruk telah dibakar. Puluhan tersangka bahkan ikut dijaring aparat.

Namun, aktivitas PETI tetap berulang, memicu kerusakan ekologis skala masif dengan rontok dan tercemarnya sungai serta ekosistem. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah persoalan PETI semata-mata terletak pada keberanian aparat menindak, atau justru ada persoalan struktural yang belum terselesaikan?

Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Polres Kuansing melaporkan telah melaksanakan 173 kegiatan penertiban dan memusnahkan 857 rakit PETI. Dalam periode yang sama, delapan laporan polisi diproses dengan 12 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pada 24 September 2026, polisi kembali memusnahkan 13 rakit tambang ilegal di tiga lokasi berbeda.

Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan dua kenyataan yang berjalan beriringan: aparat terus melakukan penindakan, tetapi aktivitas pertambangan ilegal belum berhenti.

Masalahnya bukan sekadar berapa banyak mesin yang dibakar atau rakit yang dihancurkan. Persoalan yang lebih mendasar adalah mengapa kegiatan yang secara hukum dilarang itu tetap memiliki tenaga untuk hidup kembali.

Penertiban Berulang, PETI Tak Kunjung Hilang

Penindakan terhadap PETI di Kuansing bukan persoalan baru. Aktivitas penambangan emas tanpa izin telah menjadi tantangan penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam di daerah tersebut.

Pada 2 Juni 2026, tim gabungan menertibkan dan memusnahkan 145 rakit PETI di sepanjang Sungai Kuantan, khususnya di Kecamatan Cerenti dan Inuman. Sebanyak 260 personel dari kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait dikerahkan dalam operasi itu.

Dua bulan kemudian, operasi berskala lebih besar kembali diumumkan. Pemerintah Kabupaten Kuansing bersama Polda Riau dan Polres Kuansing melaporkan pemusnahan 525 rakit tambang emas ilegal serta pemasangan plang larangan di 56 titik rawan dalam Operasi PETI Kuantan Merah Putih Presisi 2026.

Angka-angka tersebut menunjukkan besarnya sumber daya yang telah dikerahkan untuk penertiban. Namun, kemunculan kembali rakit PETI di berbagai lokasi mengindikasikan bahwa penghancuran sarana tambang belum cukup untuk memutus keseluruhan mata rantai kegiatan ilegal tersebut.

Ada satu hal yang perlu dibedakan: keberhasilan operasi penertiban tidak otomatis berarti keberhasilan pemberantasan PETI. Operasi dapat berhasil menghentikan kegiatan di satu titik, tetapi tujuan penegakan hukum yang lebih luas baru tercapai apabila aktivitas tersebut tidak kembali beroperasi, pelaku utama diproses, aliran keuntungan diputus, dan kerusakan lingkungan ditangani.

Insentif Ekonomi

Bagi sebagian warga di wilayah yang memiliki potensi emas, PETI dapat menjadi sumber pendapatan yang dianggap lebih cepat menghasilkan dibandingkan pekerjaan lain. Kegiatan ini juga dapat melibatkan banyak orang, mulai dari pekerja lapangan, pemilik mesin, pemasok bahan bakar, penyedia makanan, hingga pihak yang membeli hasil tambang.

Ketika aktivitas tersebut membentuk jaringan ekonomi lokal, penertiban tidak hanya menghentikan pekerjaan seorang penambang. Dampaknya dapat menjalar kepada keluarga dan pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghasilan pada kegiatan tersebut.

Dalam situasi seperti ini, penghancuran mesin tidak serta-merta menghilangkan alasan ekonomi yang mendorong masyarakat kembali menambang.

Kajian hukum mengenai pertambangan tanpa izin yang diterbitkan dalam Jurnal Rechts Vinding Badan Pembinaan Hukum Nasional mengidentifikasi persoalan sosial ekonomi, kendala birokrasi perizinan, pengawasan, serta penegakan hukum sebagai sejumlah faktor yang membuat penanganan PETI menjadi dilematis.

Akan tetapi, faktor ekonomi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan penambangan ilegal. Kemiskinan atau keterbatasan lapangan kerja dapat menjelaskan mengapa seseorang terlibat, tetapi tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi hukum dan mencegah kerusakan lingkungan.

Di sinilah persoalan kebijakan publik muncul: bagaimana menghentikan kegiatan ilegal tanpa membiarkan masyarakat kehilangan mata pencaharian tanpa alternatif yang layak?

Belum Tentu Memutus Jaringan

Pembakaran rakit merupakan tindakan yang terlihat langsung di lapangan. Mesin, ponton, dan perlengkapan tambang yang ditemukan dapat dihancurkan agar tidak digunakan kembali. Namun, PETI bukan hanya benda-benda yang mengapung di sungai.

Di belakang sebuah rakit dapat terdapat pemilik modal, pekerja, pemasok bahan bakar, penyedia peralatan, pengangkut hasil tambang, penadah, serta pembeli emas. Tidak semua pihak tersebut berada di lokasi ketika operasi dilakukan.

Penertiban terhadap sarana produksi memang dapat menghambat kegiatan. Namun, apabila modal, jaringan pemasok, akses penjualan, dan keuntungan tetap tersedia, pelaku dapat memiliki insentif untuk membangun kembali peralatan atau berpindah ke lokasi lain.

Peristiwa pada 24 September 2026 memberikan gambaran mengenai tantangan tersebut. Polisi menemukan 13 rakit PETI dalam kondisi tidak beroperasi di tiga lokasi. Tidak ditemukan pelaku maupun barang bukti yang dapat disita, sehingga tindakan yang dilakukan berupa perusakan dan pembakaran rakit.

Dalam kondisi demikian, pemusnahan alat dapat mencegah penggunaan kembali peralatan yang ditemukan, tetapi belum dengan sendirinya menjawab siapa pemilik modal, siapa yang memperoleh keuntungan, dan apakah kegiatan tersebut terhubung dengan jaringan yang lebih luas.

Karena itu, penegakan hukum perlu bergerak dari pendekatan yang berpusat pada objek menuju penyelidikan yang menelusuri keseluruhan rantai usaha.

Belum Sentuh Aktor Utama

Persoalan berikutnya adalah efektivitas penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan PETI. Dalam operasi penertiban, pekerja lapangan merupakan pihak yang paling mudah ditemukan. Sebaliknya, pemilik modal, pengendali kegiatan, penampung emas, dan pihak yang memperoleh keuntungan terbesar belum tentu berada di lokasi tambang.

Kesenjangan ini terlihat dalam sejumlah operasi di Kuansing. Pada penertiban 2 Juni 2026 di Cerenti dan Inuman, misalnya, sebanyak 145 rakit dimusnahkan, tetapi petugas tidak mengamankan pelaku karena lokasi dalam keadaan kosong.

Kondisi serupa kembali ditemukan dalam penertiban pada September 2026. Dalam operasi selama 19-25 September, Polres Kuansing memusnahkan 42 rakit di 11 tempat kejadian perkara (TKP). Namun, kepolisian mencatat tidak ada laporan polisi maupun tersangka dari rangkaian penindakan tersebut karena mayoritas lokasi tidak ditemukan pelakunya.

Fakta ini tidak serta-merta membuktikan bahwa aparat gagal atau sengaja membiarkan PETI. Penindakan terhadap lokasi yang ditinggalkan memang menghadirkan kendala pembuktian dan identifikasi pelaku.

Namun, keadaan tersebut memperlihatkan persoalan penting: ketika penertiban berulang kali menemukan alat tanpa menemukan orang yang bertanggung jawab, penyelidikan harus mampu bergerak melampaui lokasi kejadian.

Siapa pemilik rakit? Siapa yang membeli emas? Siapa yang menyediakan modal dan bahan bakar? Apakah terdapat pihak yang mengendalikan beberapa lokasi sekaligus? Pertanyaan-pertanyaan itu penting untuk mengungkap struktur usaha di balik PETI.

Dalam Operasi PETI Merah Putih Kuantan pada Agustus 2026, aparat dilaporkan memusnahkan 436 rakit dan menetapkan 15 orang sebagai tersangka. Penindakan juga diarahkan kepada pemodal. Pada operasi tersebut, aparat turut mengungkap barang bukti uang tunai sekitar Rp900 juta dan emas hasil pertambangan ilegal.

Langkah menyasar pemodal merupakan bagian penting dari upaya memutus mata rantai PETI. Sebab, selama pembiayaan dan jalur penjualan masih tersedia, penghancuran sarana produksi berisiko hanya menjadi hambatan sementara.

Tidak Menimbulkan Efek Jera?

Dari perspektif hukum, larangan melakukan penambangan tanpa izin telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Pasal 158 UU Minerba mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin yang dipersyaratkan. Ketentuan tersebut memuat ancaman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Sementara itu, Pasal 161 mengatur sanksi terhadap pihak yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, mengangkut, maupun menjual mineral yang tidak berasal dari sumber berizin sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Artinya, konstruksi hukum tidak hanya menyasar orang yang mengoperasikan mesin tambang. Pihak-pihak dalam rantai pengolahan dan perdagangan hasil tambang juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila unsur tindak pidananya terpenuhi.

Ketentuan ini penting karena PETI merupakan kegiatan ekonomi yang membutuhkan pasar. Emas yang ditambang harus dijual agar menghasilkan uang. Jika rantai pembelian dan penjualan dapat ditelusuri, aparat memiliki ruang untuk mengembangkan perkara dari penambang lapangan menuju pihak yang memperoleh manfaat ekonomi.

Meski demikian, penetapan tersangka dan pemidanaan harus tetap didasarkan pada alat bukti yang sah, peran masing-masing pihak, serta unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan. Penegakan hukum tidak boleh mengganti pembuktian dengan asumsi bahwa setiap pemilik alat atau pembeli emas otomatis melakukan tindak pidana.

Persoalan efek jera juga tidak semata-mata ditentukan oleh beratnya ancaman pidana. Risiko tertangkap, konsistensi penindakan, kepastian proses hukum, serta kemampuan aparat mengungkap pelaku utama turut menentukan apakah kegiatan ilegal masih dianggap menguntungkan.

Apabila peluang memperoleh keuntungan dipandang lebih besar daripada risiko penindakan, ancaman pidana yang berat sekalipun belum tentu cukup menghentikan kegiatan.

Kerusakan Lingkungan: Siapa yang Menanggung?

Di balik perputaran uang dari PETI, terdapat biaya lingkungan yang tidak selalu masuk dalam perhitungan keuntungan penambang.

Penambangan emas menggunakan rakit dan mesin penyedot dapat mengaduk material dasar sungai, meningkatkan kekeruhan air, merusak bantaran, serta mengganggu habitat organisme perairan. Apabila pengolahan emas menggunakan merkuri atau bahan berbahaya lainnya, terdapat pula risiko pencemaran yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan lingkungan.

Dampaknya dapat menjalar ke masyarakat yang tidak terlibat dalam penambangan, termasuk warga yang memanfaatkan sungai untuk kebutuhan sehari-hari, perikanan, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Persoalan ini menjadi semakin rumit ketika keuntungan PETI dinikmati oleh kelompok tertentu, sedangkan dampak ekologisnya ditanggung masyarakat luas.

Kerusakan sungai tidak selalu pulih seketika setelah mesin dihancurkan. Sedimentasi, perubahan struktur dasar sungai, serta pencemaran yang mungkin terjadi memerlukan pemeriksaan dan penanganan tersendiri. Karena itu, keberhasilan pemberantasan PETI juga harus diukur melalui pemulihan lingkungan, bukan hanya berkurangnya jumlah rakit.

Simbol Ketegasan atau Solusi Sementara?

Pembakaran mesin dan rakit PETI memiliki fungsi praktis yakni mencegah peralatan yang ditemukan digunakan kembali. Tindakan tersebut juga menunjukkan bahwa negara hadir menindak aktivitas yang melanggar hukum.

Namun, secara substantif, pembakaran alat merupakan salah satu instrumen penertiban, bukan keseluruhan strategi pemberantasan.

Ada tiga keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, alat yang dihancurkan dapat diganti apabila pelaku masih memiliki modal.

Kedua, lokasi penambangan dapat berpindah ke wilayah lain yang pengawasannya lebih sulit. Ketiga, apabila pelaku utama tidak terungkap, penindakan berpotensi berulang tanpa memutus sumber pembiayaan dan pasar emas ilegal.

Dengan demikian, persoalannya bukan apakah mesin PETI perlu dimusnahkan, melainkan apakah tindakan tersebut diikuti penyelidikan, pengawasan, dan kebijakan pencegahan yang memadai.

Izin Pertambangan Rakyat: Jalan Keluar atau Tantangan Baru?

Salah satu pendekatan yang perlu mendapat perhatian adalah penyediaan jalur pertambangan rakyat yang sah, sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan kelayakan lingkungan.

Pada Agustus 2026, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau menyatakan sedang mempercepat proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kuansing. Skema tersebut diarahkan untuk memberikan jalan legal bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada pertambangan emas. Gagasan ini dapat menjawab sebagian persoalan ekonomi, tetapi tidak boleh dipahami sebagai legalisasi otomatis atas seluruh kegiatan PETI.

Pertambangan rakyat tetap harus memenuhi persyaratan wilayah, perizinan, teknis, keselamatan kerja, serta perlindungan lingkungan. Penetapan wilayah pertambangan rakyat dan penerbitan izin juga harus mengikuti kewenangan serta prosedur yang berlaku.

Tidak semua lokasi yang selama ini digunakan untuk PETI dapat serta-merta dijadikan lokasi tambang legal. Selain itu, skema perizinan perlu memastikan bahwa manfaatnya benar-benar diterima masyarakat penambang, bukan justru dikuasai pemodal besar yang menggunakan warga sebagai pekerja atau perantara.

Tanpa pengawasan yang memadai, legalisasi dapat menghadirkan persoalan baru berupa penguasaan izin oleh pihak yang memiliki modal lebih kuat.

Putus Mata Rantai

Untuk memutus keberlanjutan PETI di Kuansing, setidaknya terdapat lima langkah yang perlu berjalan bersamaan.

Pertama, penegakan hukum harus menelusuri pemodal, penampung, pemasok, dan jalur perdagangan emas, dengan tetap berpegang pada pembuktian. Kedua, pemerintah perlu membangun sistem pengawasan terpadu di titik-titik rawan, termasuk pemantauan lokasi yang telah ditertibkan agar tidak kembali menjadi tempat penambangan.

Ketiga, proses penyediaan IPR harus dipercepat secara transparan pada wilayah yang memenuhi persyaratan, disertai pendampingan teknis dan standar lingkungan.

Keempat, masyarakat membutuhkan alternatif mata pencaharian yang realistis. Program ekonomi tidak cukup berupa sosialisasi atau bantuan sesaat, tetapi harus memperhitungkan kebutuhan pendapatan rumah tangga dan peluang usaha lokal.

Kelima, pemulihan lingkungan perlu menjadi bagian dari kebijakan penanganan PETI. Pemerintah harus memiliki data mengenai kondisi sungai, kualitas air, kerusakan bantaran, serta kebutuhan rehabilitasi.

Keberhasilan kebijakan tersebut harus diukur dengan indikator yang jelas: berkurangnya aktivitas PETI di lokasi yang telah ditertibkan, meningkatnya pengungkapan jaringan pelaku, tersedianya mata pencaharian legal, dan membaiknya kondisi lingkungan.

Negara Tidak Boleh Kalah

PETI di Kuantan Singingi bertahan bukan semata-mata karena kurangnya operasi penertiban. Keberlanjutannya berkaitan dengan insentif ekonomi, jaringan pembiayaan dan perdagangan, tantangan pembuktian, pengawasan wilayah, serta belum tuntasnya penyediaan pilihan ekonomi yang legal bagi masyarakat.

Data penindakan sepanjang 2026 memperlihatkan bahwa aparat telah mengerahkan sumber daya besar. Namun, penemuan puluhan rakit dalam keadaan ditinggalkan pada September menunjukkan bahwa penghancuran sarana belum selalu berujung pada penindakan terhadap orang yang bertanggung jawab.

Negara memang harus tegas terhadap kegiatan pertambangan ilegal. Tetapi ketegasan perlu diterjemahkan menjadi penegakan hukum yang menyentuh seluruh rantai kegiatan, bukan berhenti pada mesin yang dibakar.

Pada saat yang sama, masyarakat tidak dapat terus dibiarkan bergantung pada kegiatan yang berisiko merusak lingkungan dan berhadapan dengan hukum.

Tantangan sesungguhnya bagi pemerintah dan aparat di Kuansing adalah memutus hubungan antara keuntungan ekonomi PETI, ketersediaan jaringan pendukung, dan lemahnya pencegahan. Tanpa itu, operasi penertiban berisiko terus berulang: rakit dibakar hari ini, kegiatan serupa muncul kembali esok hari.

Sebab, ukuran keberhasilan pemberantasan PETI bukan seberapa banyak mesin yang menjadi abu, melainkan seberapa jauh negara mampu menghentikan kegiatan ilegal itu tanpa meninggalkan kerusakan lingkungan dan persoalan ekonomi masyarakat sebagai warisan.

Sumber: SM News.com

Layangkan Interupsi, DPRD Pekanbaru Sebut Sekda Arogan

Mon, 28 Sep 2026 20:41:41 +0700

RIAUREVIEW.COM --DPRD Pekanbaru bersama Pemerintah Kota (Pemko) menggelar rapat paripurna ke-4 Masa Persidangan ke-1 DPRD tahun sidang 2026/2027, Senin (28/9/2026).

Rapat itu membahas jawaban pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2026.

Sidang itu juga membahas laporan Panitia Khusus DPRD Kota Pekanbaru terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penyandang Disabilitas.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid didampingi tiga wakil ketua DPRD. Pemko Pekanbaru dihadiri wakil walikota Markarius Anwar beserta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) beserta camat.

Di tengah rapat, Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Robin Eduar dan wakil ketua Komisi I Aidil Amri melayangkan interupsi. Keduanya menyoroti sikap Sekretatis Daerah (Sekda) Zulhelmi Arifin yang tidak mau datang ke Komisi I membahas Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Bahkan, Aidil Amri sempat menyebut sikap Sekda seperti itu terkesan arogan.

Robin mengatakan, persoalan tersebut bermula saat Komisi I memanggil sejumlah camat dalam rangka pembahasan anggaran. Namun, terdapat dua camat yang tidak hadir dalam rapat Komisi I, yaitu Camat Marpoyan Damai dan Binawidya.

Menurut Robin, setelah itu Sekda menemuinya dan menyampaikan bahwa tidak bisa menghadiri rapat Komisi I untuk membahas KUA-PPAS. Kata Robin, Sekda saat itu menyebut tidak bersedia hadir di Komisi I dan ia bersedia hadir apabilah dipanggil di Badan Anggaran (Banggar).

"Kemarin Pak Sekda mengatakan kalau dipanggil komisi dia tidak bisa, dia tidak bersedia hadir ke komisi untuk pembahasan KUA-PPAS itu," kata Robin.

Robin menjelaskan, Komisi I tidak memanggil Sekda dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), melainkan sebagai Sekda yang memiliki sekretariat dan anggaran yang menjadi mitra kerja Komisi I.

Ia mengatakan, pemanggilan tersebut juga dilakukan berdasarkan arahan Ketua DPRD Pekanbaru agar setiap komisi memanggil mitra kerja masing-masing untuk membahas anggaran.

"Kalau komisi kan tidak pernah panggil dia sebagai ketua TAPD, tapi kita memanggil dia sebagai Sekda karena dia kan punya sekretariat, punya anggaran juga. Dan itu dari Ketua DPRD menginstruksikan kepada kita agar komisi memanggil mitra kerja masing-masing," jelas Robin.

Robin menjelaskan, hasil pembahasan di tingkat komisi itu yang nantinya diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) untuk dibahas secara keseluruhan. Sebab, pembahasan di komisi menurutnya bersifat teknis berdasarkan mitra kerja masing-masing.

"Jadi kita ini meluruskan itu supaya ke depan ini fungsi DPRD bisa berjalan dengan baik. Fungsi DPRD ada tiga, fungsi pengawasan, regulasi, dan anggaran," jelasnya.

Ia juga menyebut pelaksanaan fungsi anggaran DPRD telah diatur dalam sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Robin menegaskan, pemanggilan OPD oleh DPRD dilakukan dalam kapasitas kelembagaan dan memiliki dasar aturan. Karena itu, ia meminta seluruh pihak memahami mekanisme tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjalankan fungsi DPRD.

"Makanya kita sampaikan agar membaca regulasi yang ada, supaya ini jangan salah. Kita ini semua bekerja sesuai konstitusional, sesuai aturan yang ada. Bukan karena kita DPR, kita memanggil-manggil aja. Karena apa? Karena kita secara kelembagaan, kita memanggil," tegasnya.

Ia menambahkan, rapat komisi merupakan salah satu bentuk rapat DPRD yang telah diatur dalam tata tertib DPRD. Menurutnya, mitra kerja yang dipanggil dalam rangka pelaksanaan tugas kelembagaan perlu mengikuti mekanisme tersebut.

"Kalau namanya atas lembaga, itu sudah diatur secara konstitusional," tegas Robin.

Usai instrupsi itu, Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid meminta persoalan ini agar menjadi atensi Pemko Pekanbaru. Hal yang sama juga disampaikan Wakil Walikota Pekanbatu Markarius Anwar, bahwa persoalan ini akan menjadi atensi Pemko Pekanbaru.

Sumber: cakaplah.com

APBD-P Pekanbaru 2026 Rp3,25 Triliun, Pemko Fokus Perbaikan Jalan dan Drainase

Mon, 28 Sep 2026 20:38:56 +0700

RIAUREVIEW.COM --Pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) Pekanbaru 2026 memasuki tahap penting setelah DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi terhadap nota keuangan APBD-P, Senin (28/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, didampingi Wakil Ketua DPRD Tengku Azwendi Fajri, Dicky Saputra dan Dikky Suryadi Khusaini.

Dalam APBD-P 2026, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp3,01 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,25 triliun.

Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid mengatakan pembahasan APBD-P dapat diselesaikan sesuai target berkat sinergi DPRD dan Pemerintah Kota Pekanbaru.

"Patut kita syukuri, berkat kerja sama Pemko dan DPRD Pekanbaru. Semoga apa yang telah dibahas bersama dan ditetapkan dapat diimplementasikan seluas-luasnya untuk kemaslahatan masyarakat," ujar Isa.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan APBD-P 2026 diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kami harap APBD-P ini dapat semakin efektif dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Markarius.

Ia menyebut sejumlah program prioritas tetap berjalan, terutama perbaikan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat. Perbaikan jalan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.

Selain jalan, Pemko Pekanbaru juga meningkatkan revitalisasi drainase untuk mengatasi persoalan infrastruktur perkotaan.

"Sesuai masukan yang kita terima dari wakil rakyat, selain perbaikan jalan, juga soal revitalisasi drainase. Perbaikan drainase ini sebenarnya sudah kita jalankan, sekarang kita tingkatkan lagi," ucapnya.

Markarius mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan program yang telah masuk dalam APBD-P 2026 agar anggaran yang telah ditetapkan benar-benar memberikan manfaat.

Ia juga berharap sinergi Pemko dan DPRD Pekanbaru terus dipertahankan dalam menjalankan program pembangunan.

"Pada prinsipnya kita semua punya tujuan sama yaitu bagaimana Pekanbaru ini terus tumbuh ke arah yang lebih baik. Baik dari segi infrastruktur maupun pelayanan publiknya," pungkasnya.

Sumber: cakaplah.com

Polisi Bongkar Sindikat Jambret Spesialis Emas di Riau, 2 Pelaku Ditangkap di Siak

Mon, 28 Sep 2026 20:36:37 +0700

RIAUREVIEW.COM --Polisi membongkar sindikat jambret spesialis perhiasan emas yang diduga beraksi di sejumlah wilayah Riau. Dua pelaku, BN dan RF, ditangkap setelah dibuntuti selama tiga hari.

Keduanya diamankan saat berada di sebuah warung es dawet di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos Pamulais mengatakan kedua pelaku merupakan bagian dari komplotan pencurian dengan kekerasan yang menyasar korban pengguna perhiasan emas.

"Ini pelaku pencurian dengan kekerasan atau jambret. Mereka spesialis perhiasan emas," kata Raja Kosmos saat dikonfirmasi, Senin (28/9/2026) malam.

Salah satu aksi komplotan itu terjadi pada 21 September 2026 di Kampung Rempak, Siak. Saat itu, seorang ibu rumah tangga bersama anaknya melintas menggunakan sepeda motor.

Korban kemudian dipepet pelaku. Gelang emas yang dikenakannya ditarik paksa hingga korban nyaris tersungkur.

Pelaku juga sempat mencoba merampas cincin korban. Namun, upaya tersebut gagal dan mereka langsung melarikan diri.

"Gelang emas itu 24 karat, nilai kerugian berkisar Rp33 juta. Jadi setelah tarik gelang, mereka coba ambil paksa cincin, tapi gagal dan langsung lari," jelasnya.

Polisi yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan. Identitas pelaku berhasil diketahui dan petugas membuntuti pergerakan mereka selama tiga hari hingga akhirnya dilakukan penangkapan.

Dari hasil penyelidikan, komplotan tersebut diketahui berjumlah empat orang. Mereka diduga menggunakan dua sepeda motor saat beraksi.

"Jadi mereka ini sindikat ada empat orang kalau beraksi dengan dua sepeda motor. Dua pelaku kami tangkap, dua lagi sedang kami kejar," ujar Raja Kosmos.

Dalam pemeriksaan awal, BN dan RF juga mengaku pernah melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah Riau, termasuk Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan.

Polisi masih mendalami pengakuan tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain. Sementara dua anggota komplotan lainnya masih diburu.

Sumber: Riauaktual.com

Warga Temukan Jenazah Pria di dalam Togok Jaring Ikan di Sungai Batang, Inhil

Sun, 27 Sep 2026 22:53:26 +0700

RIAUREVIEW.COM --Warga Desa Pasengrahan, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang laki-laki di dalam togok jaring ikan di aliran Sungai Batang, Jumat (25/9/2026) malam.

Jenazah tersebut diketahui bernama (E. S )(26), warga Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Korban ditemukan sekitar pukul 20.40 WIB di wilayah RT 002 RW 001, Dusun Kalung, Desa Pasengrahan.

Penemuan bermula ketika tiga warga, yakni Dahang (35), Abdurrahman (45), dan Filda (37), sedang melihat togok jaring ikan dan udang. Saat mengangkat togok tersebut, mereka mendapati adanya tubuh manusia di dalamnya.

Ketiganya kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Sekretaris Desa Pasengrahan, Nanang. Laporan selanjutnya diteruskan kepada Bhabinkamtibmas Desa Pasengrahan.

Sekitar pukul 21.30 WIB, Bhabinkamtibmas bersama personel Polsek Sungai Batang dan masyarakat melakukan evakuasi terhadap jenazah dari dalam togok.

Saat ditemukan, kondisi korban sudah meninggal dunia dan terdapat bagian tubuh yang tidak utuh, di antaranya tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri yang sudah tidak ditemukan.

Petugas kemudian meminta dokter Ruqayah melakukan pemeriksaan medis dan visum terhadap jenazah. Berdasarkan keterangan sementara pihak kesehatan, ditemukan dugaan luka yang diduga akibat gigitan buaya . Namun, penyebab pasti kematian masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari informasi yang dihimpun, korban sebelumnya berada di Desa Pasengrahan untuk menemani istrinya yang bekerja sebagai biduan pada sebuah pesta pernikahan.

Pada Sabtu (26/9/2026) sekitar pukul 04.00 WIB, pihak keluarga korban tiba untuk menjemput jenazah. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB, jenazah diberangkatkan menuju Kayu Raja menggunakan mobil ambulans Puskesmas Benteng untuk dibawa ke kampung halaman.

Jenazah sudah di serahkan kepada pihak Keluarga dan selanjutnya akan bermusyawarah terkait kemungkinan dilakukan otopsi guna mengetahui secara lebih jelas penyebab kematian korban.

Dalam penanganan kejadian tersebut, personel Polsek Sungai Batang telah mendatangi lokasi kejadian, mengamankan dan mencatat keterangan para saksi, meminta visum et repertum, serta membuat berita acara serah terima jenazah kepada pihak keluarga.

Kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap peristiwa tersebut untuk memastikan rangkaian kejadian dan penyebab kematian korban.*

Sumber: Riauterkini.com

Janji Prabowo Kuliah Gratis di Kampus Negeri, Jalur Mandiri Dihapus?

Sun, 27 Sep 2026 22:51:12 +0700

RIAUREVIEW.COM --Jalur mandiri masuk perguruan tinggi dinilai harus dihapus jika pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan kuliah gratis di perguruan tinggi. Keberadaan jalur tersebut dinilai berpotensi membuat akses pendidikan tinggi tetap berbeda bagi masyarakat, sementara pemerintah menjanjikan pendidikan gratis.

Pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto mengatakan kebijakan kuliah gratis harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, jika jalur mandiri tetap dipertahankan ketika program pendidikan gratis diterapkan, komitmen pemerintah terhadap pendidikan gratis justru dapat dipertanyakan.

"PT gratis itu harus berlaku untuk semua. Kalau masih ada jalur mandiri, kampanye Pak Presiden akan percuma dan bahkan dianggap lip service saja," kata Totok saat dihubungi, Minggu (27/9).

Rektor Institut Media Digital Emtek (IMDE) itu menilai pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat. Salah satunya melalui pemberian kesempatan yang setara kepada seluruh anak bangsa untuk mengakses pendidikan tinggi.

"Pemerintah harus menimbulkan rasa adil di masyarakat dengan tekad memutuskan pendidikan tinggi gratis untuk semua," ujar Totok.

Program pendidikan gratis sendiri membutuhkan anggaran yang besar. Proyeksi kebutuhan anggaran untuk menjalankan pendidikan gratis mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi diperkirakan mencapai hampir Rp302 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp210 triliun dialokasikan untuk jenjang SD hingga SMA, sedangkan kebutuhan untuk perguruan tinggi diperkirakan mencapai Rp92 triliun.

Meski demikian, pemerintah menyatakan pelaksanaan program pendidikan gratis akan dilakukan secara bertahap. Kebijakan tersebut tetap akan mempertimbangkan kemampuan anggaran negara.

Dengan demikian, persoalan jalur mandiri menjadi salah satu bagian yang ikut disorot dalam wacana pendidikan tinggi gratis. Bagi Totok, jika pendidikan tinggi benar-benar digratiskan, akses tersebut harus berlaku secara menyeluruh dan tidak menyisakan jalur yang membuat kesempatan pendidikan berbeda bagi masyarakat.

Sumber: SM News.com

Jurus KDM Jaga Hutan dan Cegah Warga Lokal Diperalat Pemodal

Sun, 27 Sep 2026 22:46:31 +0700

RIAUREVIEW.COM --Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan pola pengelolaan lahan perkebunan dan kehutanan dengan melibatkan langsung masyarakat setempat. Skemanya antara lain menyewa lahan perkebunan melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mempertahankan fungsi lahan, melakukan penanaman kembali, serta memberikan upah bulanan kepada petani penggarap.

Langkah itu disampaikan Dedi saat menghadiri kegiatan Ground Talk dan Bebersih Leuweung di Situ Cisanti, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9/2026). Ia mengatakan kebijakan tersebut ditempuh setelah melihat perubahan fungsi kebun teh yang mulai digunakan untuk berbagai kegiatan bisnis lain yang dinilai mengancam ekosistem perkebunan.

"Saya ketika melihat kebun teh mengalami perubahan, lahan disewakan, dibangun lahan bisnis-bisnis yang lain yang mengancam ekosistem kebun teh, maka sekuat tenaga saya mengubah," kata Dedi.

Menurut Dedi, salah satu pendekatan yang akan dilakukan pada lahan perkebunan adalah mengarahkan agar lahan tidak disewakan kepada pihak lain untuk kegiatan yang berpotensi mengubah fungsi kawasan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, dapat menyewa lahan tersebut dan mempertahankan kegiatan perkebunan.

Pemetik teh dan petani yang melakukan penanaman kemudian akan mendapatkan upah secara rutin setiap bulan dari pemerintah provinsi. Dengan pola tersebut, masyarakat tetap memperoleh penghasilan sekaligus terlibat dalam menjaga keberlanjutan lahan perkebunan.

Dedi juga menyoroti posisi warga lokal yang menurutnya kerap dimanfaatkan oleh pemodal untuk melakukan aktivitas yang berujung pada kerusakan lingkungan.

"Rakyat kita ini sering kali diperalat oleh para pemodal untuk melakukan kerusakan." ucapnya.

Karena itu, ia memilih memberikan pekerjaan dan penghasilan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan. Skema tersebut diarahkan agar warga memiliki sumber pendapatan yang lebih pasti tanpa harus bergantung pada aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

Petani Penggarap Digaji Rp1,5 Juta-Rp2 Juta

Untuk kawasan kehutanan, Dedi mengatakan penghijauan akan dilakukan melalui penanaman kembali. Program tersebut tidak hanya menyasar satu kawasan, tetapi telah diarahkan hingga Gunung Ciremai.

Petani penggarap akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Mereka diberikan upah antara Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penghijauan lahan.

Dedi menjelaskan pola tersebut berbeda dengan sistem kerja buruh tani harian. Dalam skema yang disiapkan pemerintah, penggarap mendapatkan penghasilan bulanan sehingga memiliki kepastian pendapatan.

"Penggarapnya tidak boleh ngerjain lagi yang lain, digaji Rp 1,5 juta, Rp 2 juta per bulan," kata dia.

Dengan pola itu, pemerintah tidak hanya menempatkan penghijauan sebagai kegiatan menanam pohon, tetapi juga menghubungkannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi Dedi menjaga fungsi perkebunan dan kehutanan Jawa Barat. Lahan yang dinilai rentan berubah fungsi diarahkan kembali pada kegiatan yang mempertahankan fungsi ekologis sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang mengelolanya.

Bagi Dedi, keterlibatan warga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan hutan dan kebun. Masyarakat yang selama ini berada di sekitar kawasan tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga menjadi tenaga yang menjalankan penanaman dan pemeliharaan kawasan.

Melalui skema sewa lahan, penanaman kembali, dan pemberian upah bulanan kepada petani penggarap, Pemprov Jawa Barat berupaya menggabungkan kepentingan pelestarian lingkungan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Sumber: SM News.com

Pemko Pekanbaru Petakan Titik Rawan Banjir dan Genangan Jelang Musim Hujan

Sun, 27 Sep 2026 22:41:51 +0700

RIAUREVIEW.COM --Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi peralihan musim panas ke musim hujan.

Zulhelmi mengatakan penanganan banjir, genangan, kebersihan lingkungan, hingga pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) harus dilakukan secara terpadu.

"Setiap OPD tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Penanganan harus dilakukan secara terpadu berdasarkan titik permasalahan dan wilayah prioritas," kata Zulhelmi, Ahad (27/9/2026).

Ia menyebut Kecamatan Rumbai, Rumbai Barat, dan Rumbai Timur menjadi wilayah prioritas. Camat dan lurah diminta turun langsung memetakan titik rawan banjir dan genangan, saluran tersumbat, kawasan rendah, akses warga, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan prioritas saat kondisi darurat.

Untuk penanganan infrastruktur, Dinas PUPR diminta menangani drainase, gorong-gorong, anak sungai, dan jalur pembuangan air.

Sementara DLHK bersama Pasukan Lestari dan Pasukan Kuning menangani sampah, rumput, sedimen, serta material yang menghambat aliran air.

"Keduanya harus bergerak bersamaan apabila persoalan saluran dan kebersihan ditemukan pada titik yang sama," cakapnya lagi.

Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan bersama puskesmas melakukan pemetaan kasus DBD, pemeriksaan jentik, sosialisasi 3M Plus, dan penanganan warga dengan gejala demam tinggi.

Disdik juga diminta memastikan sekolah membersihkan saluran air dan tempat penampungan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

Sementara BPBD menyiapkan personel, peralatan, dan jalur evakuasi untuk menghadapi banjir, pohon tumbang, serta kondisi darurat akibat hujan lebat.

Pemko juga mengoptimalkan layanan TRC Pekanbaru Aman 112 sebagai jalur pengaduan masyarakat. Setiap laporan akan diteruskan kepada OPD terkait dan dipantau hingga penanganannya selesai.

"Jangan saling menunggu atau melempar kewenangan. Setiap titik harus ada penanggung jawab dan hasil penanganan yang nyata," tegas Zulhelmi.

Sumber: cakaplah.com

Job Fair Perdana Rohul Buka Lebih 300 Lowongan Kerja, Prioritaskan Warga Lokal

Sun, 27 Sep 2026 22:39:40 +0700

RIAUREVIEW.COM --Kabar baik bagi masyarakat Rokan Hulu (Rohul) yang tengah mencari pekerjaan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul akan menggelar Job Fair perdana pada 16-17 Oktober 2026 mendatang.

Kegiatan yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati Rohul tersebut sedikitnya telah menghimpun 25 perusahaan dengan total kebutuhan tenaga kerja mencapai lebih dari 300 orang.

Menariknya, kesempatan kerja tersebut diprioritaskan bagi tenaga kerja lokal yang memiliki KTP Kabupaten Rohul. Data sementara hingga Sabtu (26/9/2026), sejumlah perusahaan telah mendaftarkan diri dengan menawarkan berbagai posisi dan kualifikasi sesuai kebutuhan masing-masing.

Jumlah peserta maupun lowongan kerja diperkirakan masih akan bertambah karena pendaftaran perusahaan masih dibuka hingga akhir September.

Bupati Rohul Anton ST MM mengatakan, Job Fair perdana tersebut digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-27 Kabupaten Rohul.

Namun, kegiatan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan.

"Job Fair untuk peringatan HUT ke-27 Kabupaten Rohul ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat, sekaligus menekan angka pengangguran. Kita ingin pencari kerja bertemu langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja lokal," kata Anton, Sabtu (26/9/2026).

Menurutnya, pertemuan langsung antara pencari kerja dan perusahaan diharapkan dapat memangkas kesenjangan informasi terkait peluang kerja. Masyarakat bisa mengetahui secara langsung posisi yang tersedia sekaligus menyesuaikannya dengan kompetensi masing-masing.

Anton mengimbau para pencari kerja agar tidak datang tanpa persiapan. Sejumlah dokumen penting seperti Curriculum Vitae (CV), ijazah dan kelengkapan administrasi lainnya perlu disiapkan sejak awal.

"Ini kesempatan baik bagi masyarakat Rohul yang sedang mencari pekerjaan. Manfaatkan Job Fair ini sebaik mungkin, siapkan kelengkapan administrasi serta tunjukkan kemampuan yang dimiliki. Kami ingin semakin banyak tenaga kerja lokal yang mendapatkan kesempatan bekerja sesuai kompetensinya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Diskop UKM Nakertrans) Rohul Suparno SHut MM mengatakan, hingga Sabtu (26/9/2026), baru 25 perusahaan yang telah terdata sebagai peserta.

Namun, angka tersebut belum final. Pemerintah daerah masih membuka kesempatan bagi perusahaan yang ingin berpartisipasi hingga akhir September.

"Baru 25 perusahaan yang terdaftar. Dari jumlah itu, ada satu perusahaan yang memiliki anak perusahaan dalam satu grup. Untuk data sementara, lowongan terbanyak berasal dari PTPN IV sebanyak 100 orang, kemudian Awal Bros sekitar 35 orang," kata Suparno.

Mantan Kepala DLH Rohul itu menjelaskan, jumlah kebutuhan tenaga kerja tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui seiring masuknya perusahaan peserta baru.

Pemkab Rohul menargetkan seluruh perusahaan yang berminat mengikuti Job Fair dapat terdata hingga akhir September. Dengan demikian, daftar perusahaan, posisi yang tersedia hingga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat disusun secara lebih lengkap sebelum pelaksanaan.

"Peluang perusahaan yang mendaftar masih ada. Kami harapkan sampai akhir bulan sudah terdaftar semua, sehingga kami memiliki jumlah dan daftar lowongan yang jelas. Setelah itu fasilitasnya akan kami persiapkan," ujarnya.

Selain membuka akses langsung ke perusahaan, Pemkab Rohul juga mulai menyiapkan strategi sosialisasi agar informasi Job Fair tidak hanya diketahui masyarakat di pusat kabupaten.

Suparno mengatakan sosialisasi akan dilakukan melalui media sosial, camat hingga kepala desa. Langkah ini diharapkan dapat menjangkau pencari kerja hingga ke tingkat desa.

"Kami akan informasikan melalui media sosial, camat dan kepala desa agar masyarakat mengetahui kegiatan ini, terutama bagi rekan-rekan yang membutuhkan pekerjaan. Kami prioritaskan tenaga kerja lokal ber-KTP Rohul untuk mendapatkan akses langsung ke berbagai peluang pekerjaan," pungkasnya.

Sumber: cakaplah.com

Jambret Bersenpi Beraksi di Pekanbaru, Rampas HP korban dan Lepaskan Tembakan

Sun, 27 Sep 2026 22:38:12 +0700

RIAUREVIEW.COM –Aksi mencekam terjadi di salah satu kawasan permukiman di Kota Pekanbaru. Dua pria yang diduga membawa senjata api (senpi) disebut mendatangi rumah warga dan merampas handphone yang tengah digunakan warga.

Tak hanya itu, pelaku juga disebut sempat melepaskan tembakan hingga mengenai pintu rumah warga.

Informasi kejadian tersebut beredar melalui rekaman kamera pengawas (CCTV). Dalam rekaman, terlihat suasana jalan di depan rumah warga pada dini hari.

Kasatreskrim Polresta Pekanbaru Kompol Anggi Rian Diansyah mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi kejadian.

"Sudah dicek ke lapangan," kata Anggi, Sabtu (26/9/2026).

Menurutnya, polisi juga telah berkoordinasi dengan korban untuk membuat laporan resmi. Siang ini, korban akan ditemui personel Polsek Bukit Raya untuk diarahkan membuat laporan.

"Siang ini korban ditemui oleh Polsek Bukit Raya untuk diarahkan buat laporan guna penyelidikan lebih lanjut," ujarnya.

Dari informasi awal, barang yang diambil pelaku adalah handphone milik korban. "Handphone korban yang diambil pelaku," jelasnya.

Polisi selanjutnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut setelah laporan korban diterima. Termasuk mendalami identitas dan aksi dua pria yang terekam dalam CCTV tersebut.

Sumber: Riauaktual.com

Diduga Curi Pipa Tembaga AC, Pria Ini Diikat Warga di Pagar Sebelum Diserahkan ke Polisi

Sun, 27 Sep 2026 22:35:44 +0700

RIAUREVIEW.COM --Pria berinisial RAJ (24) diduga mencuri pipa tembaga AC di sebuah rumah di Jalan Kharudin Nasution, Gang Hanter, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Setelah kepergok pemilik rumah, Randi diamankan warga. Ia sempat diikat di pagar rumah sebelum akhirnya diserahkan kepada polisi untuk menjalani proses hukum.

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (25/9/2026) sekitar pukul 09.30 WIB. Aksi pelaku diketahui setelah alarm aplikasi CCTV rumah korban, Ibnu Hajar, berbunyi.

Saat itu korban sedang berada di warung mie di sekitar rumah. Setelah memeriksa rekaman CCTV, korban melihat seorang pria membawa tangga dan menyandarkannya ke dinding belakang rumah.

Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya Iptu Marco Polo mengatakan, pelaku kemudian memanjat menggunakan tangga dan mengambil bagian outdoor AC.

"Korban melihat ada seorang laki-laki membawa tangga dan menyandarkannya ke dinding belakang rumah. Pelaku kemudian memanjat dan mengambil bagian outdoor AC," kata Marco, Sabtu (26/9/2026).

Namun, pelaku disebut tidak sanggup mengangkat unit outdoor AC karena berat. Pelaku kemudian memotong pipa tembaga yang menghubungkan bagian outdoor dan indoor AC menggunakan tang.

Setelah berhasil memotong pipa, pelaku turun dan membawanya ke dekat pohon kelapa di depan rumah korban. Korban yang mengintip kemudian melihat pelaku sedang mengupas bagian spons pipa tembaga.

"Pelaku kemudian menyembunyikan pipa tembaga tersebut di balik bajunya. Saat itulah korban langsung menangkap pelaku," ujar Marco.

Korban selanjutnya meminta bantuan warga, termasuk Ketua RT dan Ketua Pemuda. Pelaku kemudian diamankan warga dan sempat diikat di pagar sebelum diserahkan kepada polisi.

Kepada polisi, ia juga mengaku pernah melakukan pencurian di rumah korban sebanyak tiga kali bersama dua rekannya, Rian dan Ari.

"Kedua rekannya saat ini masih dalam pencarian," kata Marco.

Dalam aksi sebelumnya, pelaku bersama rekannya diduga mencuri sejumlah barang milik korban, di antaranya 38 MCB listrik, satu control box MCB, 25 batang aluminium rel gorden, 32 dinamo kipas angin beserta tiangnya, serta dua unit komponen indoor AC Samsung.

"Pelaku mengaku sudah tiga kali mencuri barang-barang milik korban bersama temannya," ujarnya.

Akibat rangkaian pencurian tersebut, korban memperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp50 juta.

Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya dua potong pipa tembaga AC, potongan kabel, sebuah tang, dua tapak kipas angin, penutup depan dinamo kipas angin, kap penutup saringan indoor AC Samsung, saringan AC, serta sejumlah pakaian yang diduga digunakan pelaku.

Polisi masih memburu dua orang yang disebut terlibat dalam aksi pencurian sebelumnya.

Sementara RAJ kini diamankan di Polsek Bukit Raya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia diproses dalam perkara dugaan pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sumber: Riauaktual.com

Belasan Remaja Diduga Rampas HP Warga di Air Dingin Pekanbaru

Sun, 27 Sep 2026 22:31:03 +0700

RIAUREVIEW.COM --Aksi belasan remaja yang diduga merampas telepon genggam milik warga di kawasan Air Dingin, Pekanbaru, Minggu (27/9/2026) dini hari, beredar luas di media sosial.

Aksi tersebut terekam kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi.

Informasi yang dihimpun, belasan remaja datang menggunakan sepeda motor ke sebuah kedai tempat korban sedang bersantai. Beberapa di antaranya kemudian mendekati korban dan diduga merampas handphone yang sedang digunakan.

Kelompok remaja tersebut kemudian meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor.

Dalam rekaman CCTV yang beredar, sejumlah remaja terlihat berada di sekitar kedai. Beberapa di antaranya tampak mendekati korban sebelum kejadian.

Kasatreskrim Polresta Pekanbaru Kompol Anggi Rian Diansyah mengatakan korban belum membuat laporan ke Polsek maupun Polresta Pekanbaru. Meski demikian, polisi tetap melakukan penyelidikan untuk mengungkap kejadian tersebut.

“Sedang dalam penyelidikan,” kata Anggi saat Minggu (27/9/2026) malam.

Polisi masih mendalami kronologi kejadian dan mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat.

Sumber: Riauaktual.com

Tim KKP dan Polres Inhil Evakuasi Diduga Bangkai Paus di Perairan Sungai Bahale Mandah

Fri, 25 Sep 2026 23:37:55 +0700

RIAUREVIEW.COM --Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama unsur pemerintah, TNI dan Polri melakukan evakuasi seekor hewan mamalia laut yang diduga merupakan bangkai paus di tepian pantai bakau perairan Sungai Bahale, Desa Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat (25/9/2026).

Kegiatan evakuasi dilaksanakan sekitar pukul 11.30 WIB oleh Tim Perlindungan dan Pelestarian KKP yang terdiri dari Sefrianto Permana, S.Si., M.Sc. dan Ignatius Trihantoro, S.E., serta Pengawas KKP Wahyuri Purnamasari, S.Pi.

Proses evakuasi turut melibatkan Camat Mandah Idrus, M.Pd., Kapolsek Mandah IPTU Indra Jaya, S.H., personel Polsek Mandah serta perwakilan Danramil 08 Mandah, Praka Kevien.P.

Dalam kegiatan tersebut, tim memindahkan diduga bangkai paus dari perairan Sungai Bahale menuju perairan Menteban yang berbatasan dengan perairan Bahale, Desa Bente. Lokasi penempatan sementara berada pada koordinat 0.0068661, 103.5618265.

Untuk mencegah bangkai tersebut kembali bergeser akibat arus air, petugas mengikatnya menggunakan tali pada tepian pantai bakau.

Selain proses evakuasi, tim juga melakukan pengukuran terhadap tubuh hewan yang diduga merupakan paus tersebut serta mengambil sampel darah untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H melalui Kapolsek Mandah IPTU Indra Jaya mengatakan, personel Polsek Mandah bersama unsur terkait turut membantu proses evakuasi dan pengamanan di lokasi.

Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama dengan tim Kementerian Kelautan dan Perikanan serta unsur pemerintah, TNI dan masyarakat untuk memastikan proses evakuasi berjalan aman dan tertib. Selanjutnya, hasil pemeriksaan dan identifikasi dari tim terkait akan menjadi dasar informasi lebih lanjut mengenai jenis serta kondisi hewan tersebut," ujarnya.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan terhadap bangkai satwa laut tersebut dan menyerahkan penanganannya kepada instansi yang berwenang.*

Sumber: Riauterkini.com

Pendapatan Daerah Anjlok, Pemkab Siak Kembali "Ikat Pinggang" di RAPBD-P 2026

Fri, 25 Sep 2026 23:36:24 +0700

RIAUREVIEW.COM --Bupati Siak, Afni Z, menyampaikan pengantar nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura, Jumat (25/9/2026).

Dalam pidatonya, Pemkab Siak mengusulkan penyesuaian postur anggaran akibat perubahan asumsi keuangan daerah yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) awal. Penyesuaian ini berdampak pada penurunan target pendapatan, pemangkasan belanja daerah, hingga efisiensi anggaran di sejumlah sektor.

Secara keseluruhan, target Pendapatan Daerah Kabupaten Siak pada RAPBD-P 2026 diproyeksikan turun 6,76 persen atau berkurang sebesar Rp 160,17 miliar—dari semula Rp 2,370 triliun menjadi Rp 2,210 triliun.

Penurunan ini utamanya dipicu oleh koreksi pada dua sumber pendapatan utama. Yakni, Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun 9,75 persen menjadi Rp 623,06 miliar.

Penurunan terdalam terjadi pada sektor Pajak Daerah yang anjlok 28,38 persen (turun Rp 87,82 miliar) menjadi Rp 221,6 miliar.

Kemudian, Pendapatan Transfer, terkoreksi 5,53 persen menjadi Rp 1,587 triliun, menyusul penurunan transfer dari Pemerintah Pusat sebesar 8,76 persen menjadi Rp 1,370 triliun.

Meski demikian, beberapa sektor PAD tercatat masih tumbuh positif. Retribusi Daerah naik 9,60 persen menjadi Rp 138,01 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh 2,33 persen menjadi Rp 253,18 miliar seiring meningkatnya laba BUMD, serta Lain-lain PAD yang Sah melesat 35,08 persen menjadi Rp 10,25 miliar.

Transfer Antar Daerah juga mengalami lonjakan signifikan sebesar 21,74 persen menjadi Rp 216,57 miliar.

Merespons penurunan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Siak melakukan efisiensi pada Belanja Daerah sebesar 5,68 persen atau berkurang Rp 134,69 miliar, dari semula Rp 2,371 triliun menjadi Rp 2,236 triliun.

Beberapa pos belanja yang mengalami penyesuaian antara lain, belanja pegawai, dipangkas 9,86 persen menjadi Rp 969,75 miliar.

Kemudian belanja modal, turun paling signifikan sebesar 27,23 persen menjadi Rp 137,23 miliar.

Selanjutnya, belanja hibah dan bansos, belanja hibah berkurang 22,63 persen menjadi Rp 35,32 miliar, sedangkan Belanja Bantuan Sosial dipangkas 43,29 persen menjadi Rp 979,39 juta.

Belanja barang dan jasa, mengalami kenaikan 10,55 persen menjadi Rp 911,94 miliar.

Dengan struktur anggaran tersebut, RAPBD-P 2026 mengalami defisit sebesar Rp 26,6 miliar.

Bupati Afni menjelaskan defisit anggaran tersebut akan ditutup menggunakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 hasil audit BPK RI Perwakilan Riau yang melonjak 185,17 persen menjadi Rp 41,10 miliar.

Afni Z mengatakan, meskipun terjadi penyesuaian dan efisiensi anggaran, Pemkab Siak tetap berkomitmen menjaga capaian target-target kinerja pembangunan.

"Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA terutama berkenaan dengan perubahan asumsi keuangan daerah. Meskipun terjadi perubahan anggaran, Pemerintah Kabupaten Siak tetap fokus dalam upaya mencapai target-target kinerja yang telah disepakati dalam RPJMD 2021–2026," ujar Afni di hadapan jajaran DPRD dan Forkopimda.

Bupati Afni juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas keberhasilan Pemkab Siak merengkuh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut.

Ia berharap kerja sama harmonis antara eksekutif dan legislatif terus terjaga agar Ranperda Perubahan APBD 2026 dapat segera disahkan menjadi Perda sebagai payung hukum pengelolaan keuangan daerah.**

Sumber: Riauterkini.com

Pemanen Ditemukan Tewas di Areal PT Serikat Putra, Berawal dari Buah Sawit Berserakan

Fri, 25 Sep 2026 23:34:19 +0700

RIAUREVIEW.COM --Seorang pemanen buah kelapa sawit ditemukan tergeletak di areal perkebunan PT Serikat Putra, Desa Air Terjun, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, Riau. Penemuan pekerja bernama Roby Cahyadi, 47 tahun, itu bermula dari sejumlah janjangan buah kelapa sawit yang ditemukan berserakan di Blok D 30/31.

Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, S.I.K. melalui Kapolsek Bunut AKP Markus Timbul Sinaga, S.H., M.H., mengatakan peristiwa tersebut diketahui pada Rabu, 23 September 2026 sekitar pukul 12.00 WIB.

Saat itu, petugas keamanan perusahaan, Ali Rohmad, bersama rekannya, Ari Adriawan, sedang melakukan patroli di areal perkebunan. Ketika berada di Blok D 30/31, mereka melihat sejumlah janjangan buah kelapa sawit berserakan.

Keduanya kemudian melakukan pengecekan di sekitar lokasi. Saat memeriksa area tersebut, Ali mendengar suara dengkuran.

Ali bersama Ari kemudian mencari sumber suara. Mereka menemukan sebilah egrek tergantung di salah satu pohon kelapa sawit. Di bawah pohon tersebut, petugas melihat seorang laki-laki dalam posisi terlentang dan masih mengeluarkan suara dengkuran.

Di samping pria tersebut terdapat satu janjang buah kelapa sawit yang diperkirakan berbobot sekitar 20 kilogram.

Ali kemudian menghubungi krani buah, Heri Setiawan, untuk memastikan identitas pria yang ditemukan. Heri datang ke lokasi dan memastikan pria tersebut merupakan anggota panen PT Serikat Putra bernama Roby Cahyadi.

Tim patroli perusahaan selanjutnya datang ke lokasi dan mengevakuasi Roby ke klinik perusahaan. Karena tidak dapat ditangani di klinik, Roby kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Medicare Sorek Satu.

Namun, setibanya di rumah sakit, dokter menyatakan Roby telah meninggal dunia.

Jenazah Roby kemudian dibawa ke rumah duka di Pondok V PT Serikat Putra, Desa Air Terjun, Kecamatan Bandar Petalangan.

Kapolsek Bunut AKP Markus Timbul Sinaga mengatakan pihaknya melakukan penyelidikan terkait penemuan pemanen tersebut. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mengetahui aktivitas dan kondisi korban sebelum ditemukan tergeletak.

“Pemeriksaan saksi-saksi dilakukan untuk mengetahui rangkaian kejadian serta aktivitas korban sebelum ditemukan di lokasi,” kata Markus.

Polisi juga melakukan pengecekan terhadap lokasi penemuan korban dan mengumpulkan keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan.

Roby Cahyadi diketahui merupakan karyawan panen buah kelapa sawit PT Serikat Putra. Ia berdomisili di Pondok II Kebun Lubuk Raja Estate, Desa Air Terjun, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan.

Atas permintaan ibu kandung korban, jenazah Roby akan dimakamkan di kampung halamannya di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara.

Kapolsek Bunut mengimbau para pekerja perkebunan agar selalu memperhatikan keselamatan saat bekerja dan segera meminta bantuan apabila menghadapi kondisi yang membahayakan.*

Sumber: Riauterkini.com

Porsi Provinsi Menyusut Drastis, Pemko Pekanbaru Putar Otak Menjaga BPJS Warga

Fri, 25 Sep 2026 23:31:08 +0700

RIAUREVIEW.COM --Anggaran BPJS Kesehatan Pekanbaru kini menghadapi hitungan baru. Porsi pembiayaan dari Pemprov Riau disebut turun dari 55 persen menjadi 20 persen. Pemko Pekanbaru harus menyiapkan skema lain untuk menjaga kepesertaan warga kurang mampu.

Perubahan tersebut berkaitan dengan sekitar 150 ribu penerima bantuan BPJS. Porsi Pemko Pekanbaru dalam pembiayaan kini mencapai 80 persen. Kondisi itu membuat pemerintah kota mencari sumber pembiayaan tambahan.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengakui perubahan komposisi anggaran tersebut cukup berat. Namun layanan kesehatan bagi masyarakat tetap menjadi kebutuhan yang harus dijaga. “Kami mencoba menjalankan instruksi ini walaupun berat,” kata Agung, Jumat, 25 September 2026.

Pemko Pekanbaru kemudian mulai mencari jalan keluar di luar APBD. Rumah sakit dan badan usaha akan diajak masuk dalam skema pembiayaan. Polanya masih disusun dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku.

Skema patungan menjadi salah satu opsi yang sedang disiapkan. Pembayaran kepesertaan dapat dibagi antara rumah sakit dan pemerintah kota. Besaran kontribusi masing-masing pihak akan disesuaikan dengan kesepakatan.

Agung memberikan gambaran mengenai mekanisme tersebut kepada pihak terkait. Rumah sakit dapat menanggung sebagian biaya untuk kelompok peserta tertentu. Pemko kemudian membayar bagian lainnya sesuai aturan pembiayaan.

Pola tersebut diharapkan mengurangi tekanan terhadap anggaran daerah. Pemko tidak ingin seluruh kebutuhan kepesertaan bertumpu pada APBD. Namun mekanisme akhirnya masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut.

Perubahan porsi pembiayaan terjadi ketika kemampuan fiskal daerah ikut menjadi pertimbangan. Pemprov Riau sebelumnya menanggung bagian lebih besar dalam skema tersebut. Kini Pemko Pekanbaru harus menyesuaikan struktur pembiayaannya.

Di tengah perubahan tersebut, layanan kesehatan tetap harus berjalan. Peserta yang masuk skema bantuan membutuhkan kepastian pembiayaan. Pemerintah kota kini mencari formula agar perubahan anggaran tidak mengganggu pelayanan.

Agung mengatakan opsi kerja sama tidak hanya diarahkan kepada rumah sakit. Badan usaha juga menjadi pihak yang akan diajak berkolaborasi. Pendekatan tersebut membuka kemungkinan pembiayaan melalui skema kemitraan.

“Pemko akan menggandeng beberapa rumah sakit maupun badan usaha,” ujar Agung. Langkah tersebut diarahkan agar pembiayaan BPJS tidak sepenuhnya berasal dari pemerintah kota.

Namun skema tersebut belum otomatis menyelesaikan seluruh kebutuhan. Pemerintah kota masih harus menghitung kapasitas setiap pihak yang terlibat. Regulasi pembiayaan BPJS juga menjadi batas dalam penyusunan skema.

Jika kerja sama tersebut belum mampu menutup kebutuhan, persoalan akan dibawa kembali ke tingkat provinsi. Pemko Pekanbaru membuka ruang pembahasan bersama Pemprov Riau. Pemerintah kota menilai program kesehatan membutuhkan dukungan lintas pemerintahan.

“Karena ini program nasional, kalau tidak mampu akan disampaikan lagi kepada gubernur,” kata Agung. Ia menilai persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan kesehatan masyarakat Pekanbaru.

Di sisi lain, Pemprov Riau pada September 2026 juga menyampaikan kebijakan efisiensi anggaran. Sekda Riau Syahrial Abdi menyebut pembiayaan UHC tetap masuk kebutuhan yang dipertahankan. Informasi itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Riau, 24 September 2026.

Situasi tersebut membuat pembagian beban pembiayaan kesehatan kembali penting dibahas. Pemko Pekanbaru kini harus menghitung kebutuhan peserta secara lebih rinci. Pemerintah juga perlu memastikan skema baru berjalan sesuai aturan.

Angka 150 ribu peserta membuat persoalan ini tidak sederhana. Setiap perubahan porsi pembiayaan berpengaruh terhadap kebutuhan anggaran. Karena itu, skema patungan harus disusun dengan perhitungan yang jelas.

Pemko Pekanbaru kini berada di antara dua kebutuhan besar. Di satu sisi, anggaran harus tetap terkendali. Di sisi lain, kepesertaan masyarakat kurang mampu membutuhkan kesinambungan pembiayaan.

Rencana menggandeng rumah sakit dan badan usaha menjadi jalan yang sedang diuji. Jika belum cukup, pembahasan akan kembali melibatkan pemerintah provinsi. Untuk sementara, Pemko Pekanbaru masih menyusun formula pembiayaan baru.

Sumber: SM News.com

BI Ungkap Modus Penipuan yang Mengintai Pengguna Transaksi Digital

Fri, 25 Sep 2026 23:28:20 +0700

RIAUREVIEW.COM --Kemudahan transaksi digital membuat masyarakat tak lagi mengenal batas waktu dalam bertransaksi. Namun, di balik kecepatan dan kepraktisan itu, celah penipuan ikut berkembang dengan modus yang semakin beragam.

Mulai dari pesan WhatsApp, tautan palsu, aplikasi yang disisipkan dalam dokumen hingga informasi transaksi yang dimanfaatkan untuk meyakinkan calon korban.

Deputi Direktur Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (BI), One Yusril Fikar, mengatakan perkembangan sistem pembayaran, mulai dari kartu ATM, kartu kredit hingga mobile banking, telah membuat transaksi keuangan semakin mudah dan dapat dilakukan kapan saja.

"Dulu kalau kita mau melakukan transaksi harus menunggu jam kerja. Sekarang mau transaksi jam 2 pagi atau jam 3 pagi pun secara instan bisa dilakukan," ujar One Yusril Fikar.

Namun menurutnya, digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menghadirkan risiko baru, terutama penipuan yang memanfaatkan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan layanan digital.

Ia mengungkapkan, berdasarkan Global Fraud Index 2025 yang dirilis platform verifikasi global Sumsub, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara yang paling rentan terhadap penipuan atau fraud di dunia.

"Kalau dari sisi serangan fraud-nya sendiri sangat besar sekali. Satu dari dua orang Indonesia pasti pernah mendapatkan telepon, WhatsApp atau SMS dari orang yang tidak dikenal yang mengaku-ngaku," ujarnya.

One mencontohkan modus penipuan yang memanfaatkan informasi transaksi masyarakat.

Pelaku dapat menghubungi seseorang sesaat setelah melakukan transaksi dan menyampaikan informasi seolah-olah mengetahui proses transaksi tersebut.

Kondisi itu, menurutnya, menunjukkan bahwa pelaku penipuan semakin sistematis dalam mencari dan memanfaatkan informasi calon korban.

Modus lainnya dilakukan melalui pesan WhatsApp atau SMS yang mengarahkan korban membuka tautan tertentu. Pelaku dapat menyamar sebagai pihak bank, instansi pemerintah maupun layanan tertentu.

Masyarakat juga diminta waspada terhadap tautan yang menyerupai alamat resmi. Salah satu contohnya, pelaku dapat membuat nama situs yang terlihat seperti milik bank, tetapi menggunakan perubahan kecil pada alamat atau karakter tertentu.

"Harus dilihat alamatnya. Misalnya bankmandiri.co.id, jangan sampai ada perubahan karakter atau angka yang membuat alamat tersebut bukan situs resmi," jelasnya.

Selain tautan palsu, masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap aplikasi yang dikirim melalui pesan dan diminta untuk diunduh. Aplikasi tersebut dapat digunakan pelaku untuk memperoleh akses terhadap informasi atau perangkat korban.

Menurut One, modus penipuan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan dokumen atau undangan palsu yang meminta masyarakat mengunduh aplikasi tertentu.

Karena itu, masyarakat perlu memastikan sumber aplikasi sebelum memasangnya pada perangkat.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan memberikan data pribadi, kata sandi maupun informasi keamanan transaksi kepada pihak lain.

"Kalau sudah terinstal, modusnya biasanya korban diarahkan untuk melakukan sesuatu, misalnya mengirimkan uang. Ketika korban memberikan akses atau informasi tertentu, pelaku bisa memanfaatkannya untuk melakukan transaksi," katanya.

Selain modus melalui pesan dan aplikasi, masyarakat juga perlu lebih teliti ketika melakukan pembayaran menggunakan QR. Sebelum melakukan transaksi, masyarakat diminta memastikan nama penerima dan nominal pembayaran sudah sesuai.

One mengatakan peningkatan literasi menjadi salah satu kunci untuk mengimbangi pesatnya inklusi keuangan digital.

Masyarakat tidak cukup hanya terhubung dengan layanan keuangan formal, tetapi juga harus memahami risiko, hak dan kewajiban sebagai konsumen.

Menurutnya, tingkat inklusi keuangan masyarakat telah semakin tinggi, namun peningkatan pemahaman mengenai penggunaan layanan keuangan digital perlu terus dilakukan.

"Yang kita dorong adalah penguatan edukasi dalam rangka peningkatan literasi, mengingat adanya gap antara literasi dengan inklusi," ujarnya.

BI, lanjutnya, terus memperkuat pengaturan, pengawasan dan edukasi untuk menciptakan ekosistem sistem pembayaran digital yang aman.

Upaya tersebut juga membutuhkan kolaborasi dengan industri, pemerintah, media dan masyarakat. One menilai edukasi tidak cukup dilakukan secara satu arah.

Partisipasi media massa maupun masyarakat untuk saling mengingatkan dan menyebarkan pengetahuan mengenai keamanan transaksi juga diperlukan.

Menurutnya, informasi yang disampaikan oleh lingkungan terdekat terkadang lebih mudah diterima masyarakat karena memiliki kedekatan sosial dan pengalaman yang sama.

"Partisipasi aktif dari media dan masyarakat untuk mengedukasi masyarakat lainnya juga kita dorong. Edukasi secara organik seperti itu bisa lebih efektif," katanya.

Ia menambahkan, literasi keuangan digital tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga perubahan perilaku. Masyarakat yang sudah mengetahui risiko penipuan tetap perlu menerapkan langkah keamanan dalam setiap transaksi.

Karena itu, sebelum menggunakan produk atau layanan keuangan, masyarakat diingatkan untuk membaca informasi, memahami ketentuan dan memastikan keamanan transaksi.

BI juga mendorong industri sistem pembayaran menerapkan prinsip perlindungan konsumen, termasuk keterbukaan informasi produk, perlakuan yang adil dan transparansi dalam hubungan antara penyelenggara dengan konsumen.

"Perjanjian antara penyelenggara dengan konsumen juga kita pastikan tidak berat sebelah. Ada beberapa ketentuan yang tidak boleh dibebankan kepada konsumen," ujarnya.

Jika terjadi permasalahan, konsumen terlebih dahulu dapat menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara layanan. Apabila persoalan tidak terselesaikan atau konsumen merasa belum memperoleh penyelesaian, pengaduan dapat diteruskan kepada otoritas sesuai kewenangannya

One menegaskan, edukasi mengenai keamanan transaksi digital harus menjangkau masyarakat di berbagai daerah, tidak hanya mereka yang tinggal di kota besar.

"Tanggung jawab kita adalah masyarakat Indonesia, tidak hanya masyarakat di Jakarta atau kota besar. Karena itu komunikasi dan edukasi harus terus kita arahkan agar menjangkau masyarakat luas," pungkasnya.

Sumber: cakaplah.com

Makam Leluhur Kebun Lubuk Dalam Ditetapkan Sebagai HCV

Fri, 25 Sep 2026 23:25:46 +0700

RIAUREVIEW.COM --Pemakaman yang diyakini sebagai tempat peristirahatan dayang-dayang Raja Siak di areal Kebun Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Riau, mendapat perhatian khusus dari PTPN IV PalmCo.

Berada di Afdeling VII Kebun Lubuk Dalam PTPN IV Regional III, Provinsi Riau, makam tersebut telah ditetapkan sebagai bagian dari area High Conservation Value (HCV) atau kawasan bernilai konservasi tinggi.

Penetapan itu menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga keberadaan kawasan yang memiliki nilai penting, termasuk dari sisi sosial dan sejarah.

"Area makam tersebut kami pertahankan, rawat, dan telah ditetapkan sebagai HCV. Yang kami jaga bukan hanya fisik, tetapi juga nilai yang ada di balik keberadaan makam tersebut," kata Kasubbag Humas PTPN IV Regional III Adry Syah Putra dalam keterangan tertulisnya di Pekanbaru, Jumat.

Ia mengatakan perusahaan tetap menjaga kondisi makam tersebut meski berada di dalam areal perkebunan yang secara legal merupakan bagian dari HGU perusahaan. Bahkan, di sekitar areal tersebut sengaja tidak ditanami tanaman produktif untun menjaga kesakralan.

Menurut dia, penetapan area makam sebagai HCV menjadi bukti bahwa aktivitas perkebunan tidak serta-merta menghilangkan keberadaan ataupun nilai penting yang melekat pada kawasan tersebut.

Perusahaan, kata Adry, menjaga area makam agar tetap dalam kondisi baik dan tidak menjadi bagian dari aktivitas budidaya tanaman.

“Jadi makamnya tetap ada, tetap kami jaga dan dirawat. Kami ingin kawasan tersebut tetap memiliki ruang untuk menunjukkan nilai sejarah yang ada di dalamnya,” ujarnya.

Selain makam dayang-dayang Raja Siak, terdapat satu makam lain di areal Kebun Lubuk Dalam yang hingga kini belum teridentifikasi. Meski begitu, perusahaan tetap memberikan perhatian terhadap keberadaannya.

“Prinsipnya, selama ada makam di dalam areal yang kami kelola, keberadaannya kami hormati dan kami jaga,” papar Adry.

Ia menambahkan, perhatian terhadap kedua makam tersebut merupakan bagian dari cara perusahaan mengelola areal perkebunan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial dan sejarah yang telah lebih dahulu ada di kawasan tersebut.

Menurut dia, keberadaan perkebunan dan nilai sejarah kawasan tidak harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan selama pengelolaan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kondisi faktual di lapangan.

“Perusahaan tetap menjalankan kegiatan perkebunan sesuai legalitas yang dimiliki. Di sisi lain, hal-hal yang memiliki nilai sejarah dan sosial seperti makam ini juga kami jaga. Jadi keduanya bisa berjalan bersama,” ujarnya.

Kebun Lubuk Dalam sendiri merupakan salah satu areal operasional PTPN IV Regional III yang memiliki riwayat pengelolaan berdasarkan dokumen legalitas yang jelas.

Namun, bagi perusahaan, keberadaan makam-makam lama di dalam areal tersebut menjadi bagian dari jejak sejarah kawasan yang perlu dijaga agar tetap dapat dikenali oleh generasi berikutnya.

Praktisi hukum Wahyu Awaludin menjelaskan keberadaan makam di dalam areal HGU pada prinsipnya perlu dilihat secara proporsional karena status hak atas tanah dan keberadaan objek bernilai sejarah merupakan dua aspek hukum yang berbeda.

Menurut dia, HGU memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk mengusahakan tanah sesuai peruntukannya, tetapi tidak berarti seluruh objek yang memiliki nilai sosial, sejarah, atau budaya di dalam areal tersebut kehilangan perlindungan.

“HGU pada prinsipnya adalah hak untuk mengusahakan tanah untuk kegiatan pertanian dan usaha tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Keberadaan suatu makam di dalam areal HGU tidak dengan sendirinya membatalkan HGU tersebut. Namun, makam yang memiliki nilai sejarah atau sosial tetap perlu dihormati dan dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku,” urai Wahyu.

Ia menambahkan, status sebuah makam juga tidak otomatis dapat disebut sebagai cagar budaya hanya karena masyarakat mengenalnya sebagai makam kuno atau makam tokoh sejarah. Penentuan status cagar budaya memiliki mekanisme tersendiri berdasarkan penelitian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, menurut dia, langkah perusahaan mempertahankan makam dan bahkan memasukkannya sebagai kawasan HCV dapat menjadi bentuk pengelolaan yang memperhatikan keberadaan nilai sosial dan sejarah di dalam areal perkebunan, tanpa harus mencampuradukkan status HGU dengan status makam.

“Dalam perspektif agraria, keberadaan HGU dan upaya perlindungan terhadap makam tidak harus dipertentangkan. Yang penting, kegiatan pemanfaatan tanah tetap sesuai dengan hak yang diberikan, sementara objek yang memiliki nilai sejarah atau sosial tidak dirusak dan diberikan perlindungan yang semestinya,” ungkapnya.

Sumber: cakaplah.com