RIAUREVIEW.COM --Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak nota pembelaan (pledoi) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru.
Penolakan tersebut disampaikan JPU dalam sidang replik yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (2/9/2025). Replik dibacakan sebagai tanggapan atas pledoi yang disampaikan para terdakwa pada sidang sebelumnya.
Ketiga terdakwa dalam perkara ini adalah mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Indra Pomi Nasution, serta mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Novin Karmila.
“Kami tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan pada Rabu, 12 Agustus 2025. Kami memohon agar nota pembelaan para terdakwa dan penasihat hukumnya dinyatakan ditolak,” ujar JPU KPK di hadapan majelis hakim yang diketuai Delta Tamtama.
JPU juga meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan sebelumnya.
Sementara itu, pihak terdakwa Indra Pomi Nasution menyatakan tetap pada nota pembelaan yang telah diajukan sebelumnya. Sedangkan Risnandar dan Novin, akan menyampaikan tanggapan pada sidang berikutnya dalam agenda duplik.
Eva Nora selaku penasehat hukum Indra Pomi mengatakan, pihaknya tetap pada pledoi. Ia meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman seadil-adilnya bagi Indra Pomi.
“Karena replik penuntut tidak mengandung hal baru yang mendasar, maka kami tetap pada pledoi kami tertanggal 25 Agustus 2025. Melalui duplik secara lisan ini, kami mohon majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau setidak-tidaknya seringan-ringannya,” jelas Eva Nora.
Diketahui, Risnandar Mahiwa, Indra Pomi Nasution dan Novin Karmila didakwa melakukan korupsi atas pencairan dana Ganti Uang dan Tambahan Uang dari APBD/APBD Perubahan Kota Pekanbaru tahun 2024.
Total anggaran yang dicairkan mencapai Rp37,79 miliar pada kurun waktu Mei hingga Desember 2024. Dari jumlah itu, Risnandar Mahiwa menerima Rp2.912.395.000, Indra Pomi menerima Rp2.410.000.000 dan Novin Karmila Rp2.036.700.000.
Uang tersebut juga diterima Nugroho Dwi Triputranto alias Untung yang merupakan ajudan Risnandar Mahiwa. Ia memperoleh uang Rp1,6 miliar.
Selain korupsi, para terdakwa juga menerima gratifikasi dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru. Grarifikasi dalam bentuk barang mewah dan uang tunai.
Sebelumnya, JPU KPK menuntut
Risnandar Mahiwa 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3,8 miliar.
Jika tak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, hartanya akan disita dan dilelang untuk mengganri kerugian negara. Bila tidak mencukupi, ia akan dipidana tambahan 1 tahun penjara.
Novin Karmila dituntut 5,5 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp2 miliar.jika tifak dibayar diganti pidana 1 tahun penjara.
Sementara Indra Pomi Nasution, dituntut paling berat, yakni 6,5 tahun penjara, denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp3,1 miliar. Jika tidak dibayar, harta akan disita atau diganti pidana tambahan 2 tahun penjara.*
Sumber: cakaplah.com