RIAUREVIEW.COM --Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan tata kelola fiskal dalam negeri dengan cara mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Tambahnya, tata kelola keuangan negara yang tak memihak kepada rakyat menjadi salah satu sebab gelombang protes di berbagai daerah beberapa hari lalu, ujarnya, dikutip dari rmol.id Rabu, 3 September 2025.
"Kami menyampaikan reset ekonomi Indonesia harus dilakukan, melalui delapan tuntutan kami. Pertama, copot Menteri Keuangan," pintanya.
Pemerintah juga dimintanya membentuk komite remunerasi independen untuk pejabat negara.
"Tujuannya agar setiap pengeluaran dana reses anggota dewan menjadi informasi publik," ujarnya.
Dia juga menyinggung soal kebijakan perpajakan. Dimana tuntutannya segera terapkan pajak kekayaan.
"Revisi total regulasi perpajakan, batalkan kenaikan tarif pajak yang membebani rakyat, dan turunkan tarif PPn (pajak pertambahan nilai atau pajak pembelian) menjadi 8 persen," sebutnya.