RIAUREVIEW.COM --Penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Riau selalu akan menyita perhatian, apalagi jika dilakukan dengan sistem koalisi fraksi, bukan proporsional.
Jika diingat, pada penyusunan AKD periode 2019 - 2024 lalu DPRD menggunakan sistem koalisi yang merujuk pada koalisi Pipres. Partai partai pengusung Jokowi - Maruf Amin membentuk satu koalisi, melawan koalisi lainnya yang mendukung Prabowo - Sandi saat itu.
Alhasil, koalisi pendukung Prabowo - Sandi saat itu di 2,5 tahun masa penyusunan AKD pertama harus gigit jadi tak mendapatkan posisi pimpinan apapun di AKD karena kalah jumlah kursi. Mulai dari komisi hingga Badan, dimenangkan koalisi pendukung Jokowi saat itu. Apesnya, hal tersebut juga terjadi di Gerindra, padahal Gerindra saat itu mendapatkan jarah kursi Wakil Ketua DPRD Riau.
Tak sampai disitu, situasi juga sempat chaos beberapa waktu ketika itu, karena koalisi pendukung enggan menerima hasilnya dan memboikot seluruh rapat - rapat, meski belakangan situasi mulai mereda.
Tak ingin mengulang perang koalisi tersebut, penyusunan AKD untuk 2,5 tahun pertama di periode 2024 - 2029, DPRD disebut mengupayakan menggunakan sistem proporsional, artinya pimpinan AKD diambil berdasarkan jumlah kursi.
Wakil Ketua DPRD Riau sementara, Indra Gunawan Eet mengatakan bahwa semangat proporsional sejauh ini hampir mencapai kata sepakat dengan ketua ketua fraksi.
"Untuk pembentukan AKD ini kan ada 8 fraksi. Kami ingin bagaimana kita bisa bersinergi, selaras, agar bisa semuanya dapat jatah pimpinan komisi, tak ada yang ditinggalkan, insya allah bisa. Beda dengan 2019 itu agak panas, kalau sekarang insya allah," katanya.
Sekretaris DPD I Golkar Riau ini mengatakan, sistem proporsional yang dimaksud adalah, dengan cara partai dengan jumlah kursi terbanyak didahulukan.
"Jadi silahkan, partai pemenang pemilu milih dulu, berurutan. Namun untuk fraksi-fraksi yang kecil kursinya kita harapkan tahu diri posisinya, jika mau kit bersinergi. Kuncinya duduk semeja, bagaimana pengaturannya, saling mengerti, ini sedang kita dudukkan," katanya lagi.
Dengan hal ini kata Eet, diharapkan pembentukan AKD DPRD Riau bisa segera selesai, sehingga pembahasan APBD 2025 bisa berjalan dan diproses tepat waktu.
"Pengesahan APBD harus 30 November, maka dengan sistem pembentukan AKD semangat kebersamaan, diharapkan bisa segera terbentuk tanpa berlarut - larut," tukasnya.
Diketahui, sebelumnya 8 fraksi DPRD Riau terbentuk, yakni PDI P, Golkar, PKS, Gerindra, Demokrat, PKB, Nasdem, dan Gabungan PAN plus PPP.
Sumber: cakaplah.com