RIAUREVIEW.COM --Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia tetap berada dalam keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski demikian, pemerintah tetap menampung berbagai aspirasi dari sejumlah tokoh yang mendesak Indonesia keluar dari forum tersebut.
Hal itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid setelah Presiden Prabowo menggelar buka puasa bersama dan berdialog dengan para tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Merdeka, Kamis (5/3/2026) malam.
Nusron mengatakan pemerintah menghargai berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat terkait posisi Indonesia dalam forum internasional tersebut.
"Kalau ada satu dua yang masih punya pendapat seperti itu, kita hargai," ujar Nusron dalam konferensi pers seusai acara.
Ia menjelaskan keikutsertaan Indonesia dalam BoP bertujuan mempercepat proses kemerdekaan, pembangunan, rekonstruksi, dan rehabilitasi Palestina melalui jalur diplomasi internasional.
Namun, keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut kembali menjadi sorotan setelah Amerika Serikat sebagai penggagas BoP melakukan operasi militer bersama Israel untuk menyerang Iran. Situasi ini memicu desakan dari sejumlah pihak agar Indonesia keluar dari forum tersebut.
Majelis Ulama Indonesia menjadi salah satu pihak yang menyuarakan usulan tersebut. Sementara itu, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia meminta pemerintah menangguhkan atau menarik diri sementara dari keanggotaan di BoP.
ICMI menilai langkah penangguhan dapat dipertimbangkan hingga dua kondisi terpenuhi, yakni meredanya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel serta adanya kepastian pengakuan Israel terhadap kemerdekaan Palestina.
Menanggapi hal itu, Nusron menegaskan keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan bagian dari strategi diplomasi untuk mendorong perdamaian di Palestina.
Menurut dia, pemerintah memandang forum tersebut sebagai sarana untuk membuka jalan dialog dan perundingan menuju penyelesaian konflik.
"Kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak antikritik. Kami mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kami akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan," ujar Nusron.
Ia menambahkan pemerintah menilai BoP sebagai forum strategis untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina karena proses perundingan perdamaian berada dalam kerangka forum tersebut.
Di tengah eskalasi konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran, pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi dan menyiapkan langkah mitigasi agar dampaknya tidak signifikan bagi Indonesia.
Selain itu, Presiden Prabowo disebut siap berperan sebagai mediator untuk mendorong deeskalasi konflik serta membuka ruang dialog demi terciptanya perdamaian.
Sumber: beritasatu.com