RIAUREVIEW.COM --Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada gerakan upaya 'mengkudeta' Partai Demokrat yang melibatkan pejabat lingkar Presiden Joko Widodo (Jokowi). Partai NasDem menilai ucapan AHY halusinasi dan tuduhan tak berdasar.
"Itu halusinasi itu, itu halusinasi, tuduhan nggak mendasar, apa sih kepentingan Pak Jokowi untuk ambil alih Demokrat, sedangkan hari ini partai koalisi Pak Jokowi sudah 80%," kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Senin (1/2/2021).
"Kepentingan Pak Jokowi kan hanya mengamankan kebijakan dia di DPR kan, saat ini sudah ada 80% partai di barisan Pak Jokowi, jadi untuk apalagi untuk mengambil alih Demokrat, itu sangat tidak masuk akal," lanjutnya.
Ali menilai pernyataan AHY itu seolah-olah menjadi playing victim untuk menarik simpati. Ali menyarankan agar Demokrat berkonsolidasi sehingga menjadi solid.
"Iya seakan-akan play victim dizalimi untuk menarik simpati ke yang lain, sudahlah, berhentilah, untuk berbuat hal-hal seperti itu, kita berharap Demokrat semakin solid ke depan untuk membantu demokrasi. Konsolidasilah Demokrat," ujarnya.
Lebih lanjut, terkait AHY yang menyurati Jokowi secara langsung, Ali menilai tidak ada kepentingan Jokowi membalasnya. Dia menegaskan tidak ada gerakan mengambil alih Demokrat.
"Apa urusannya Pak Jokowi, jelasin itu, nggak ada gerakan-gerakan itu, bilang saja kalo masuk koalisi, nggak usah ada framing-framing begitu," tuturnya.
Sebelumnya, AHY mengaku telah mengumpulkan sejumlah elite Demokrat. AHY lalu membeberkan adanya gerakan mengambil alih Demokrat.
"Commanders calls tadi rapat DPP membahas hal cukup serius yang cepat atau lambat pasti jadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakpus, Senin (1/2/2021).
"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," imbuhnya.
AHY mengaku sudah mendengar sejumlah kesaksian terkait gerakan politik ini. Menurut AHY, kesaksian itu menyebutkan orang-orang lingkar kekuasaan terdekat Presiden Jokowi terlibat.
"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ucap AHY.
Sumber: [detik.com]
