RIAUREVIEW.COM --Juru Bicara Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB), Muhammad Rahmad menanggapi pernyataan kubu Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang yakin kubu KLB tak akan bisa melengkapi dokumen dan berkas yang diminta Kemenkumham.
"Jika yakin menang, kenapa SBY dan AHY grasa-grusu dan panik tujuh keliling? Lalu, kenapa harus menghalalkan segala cara untuk mempengaruhi semua pihak?. Kenapa harus merekrut orang orang yg berseberangan dengan pemerintah, dan berusaha terus menekan-nekan pemerintahan Jokowi?" ujarnya, Selasa (23/3/2021).
Menurut Rahmad, dari cara-cara yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY, publik sebetulnya sudah mengetahui bahwa pengaruh politik SBY dan AHY akan segera berakhir. Tak ada satupun sahabat SBY yang mau membela otokrasi dan keluargaisme SBY di Partai Demokrat, kecuali hanya orang orang yang tidak paham sejarah atau orang-orang yang anti demokrasi.
"Pertama dalam sejarah politik dunia, lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif partai dipegang oleh satu orang, yakni SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi," beber dia.
Selain itu, Rahmad menilai, publik juga sudah mengetahui bahwa SBY mahir mengolah kata-kata simpati tapi miskin implementasi. Baginya, SBY adalah suri tauladan pelanggar etika politik. "Pengkhianatan SBY kepada Presiden Megawati telah dicatat sejarah," ucap Rahmad.
Lebih lanjut Rahmad juga menilai, publik juga sudah mengetahui bahwa SBY dan AHY pura-pura demokratis dan pura-pura pecinta demokrasi, tetapi dalam prakteknya adalah sosok otoriter dan otokrasi.
Menurut dia, hal itu tampak dari AD ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang dibuat di luar kongres dan menjadikan SBY penguasa tunggal dalam Partai Demokrat. "Katanya pejuang demokrasi, kok arahnya otokrasi dan otoriterian?" ketus dia.
Oleh karena itu, Rahmad mengaku pihaknya yakin dan percaya, masyarakat Indonesia tidak menginginkan tumbuhnya politik Otokrasi dan otoriterian didalam Partai Demokrat. Dan pihaknya juga sangat yakin dan percaya, Pemerintah tak akan pernah mendukung tumbuhnya otokrasi dan otoriterian didalam Partai Politik.
Dia menganggap, Kemenkumham meminta dokumen hasil KLB Deliserdang Partai Demokrat untuk dilengkapi atau disempurnakan adalah bukti bahwa Pemerintah bekerja sungguh sungguh dan serius sesuai perintah Undang undang. Hal itu sangat dapresiasi dan hargai kubu Ketum Moeldoko.
Di sisi lain, pihaknya juga sangat mengapresiasi para pakar hukum yang mulai memberikan pendapat hukumnya secara terbuka yang cenderung mendukung KLB Deli Serdang.
"Kami yakin, pemerintah akan bekerja profesional dan akan memperhatikan pendapat pendapat para pakar hukum. Ini tentu dapat dijadikan penguat bagi pemerintah dalam mensahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang," tukasnya.
Sumber: [okezone.com]
