RIAUREVIEW.COM --Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengungkapkan bahwa sebab utama keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, berdara-darah. Salah satunya, persoalan biaya sewa pesawat dari lessor.
Menurut Menteri BUMN, Erick Thohir, dari 36 lessor atau perusahaan penyewa pesawat yang menjadi mitra kerja Garuda Indonesia sebagian lainnya mematok harga tinggi. Selain itu, ada lessor yang terlibat kasus dalam kasus korupsi sebelumnya.
"Ada lessor yang tidak ikutan dengan kasus itu, tetapi pada hari ini kemahalan karena ya kondisi (pandemi). Nah itu yang kita juga harus negosiasi ulang, nah beban terberat saya rasa itu," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (3/6/2021).
Dalam skema penyelamatan, Kementerian BUMN akan memetakan ke 36 perusahaan penyewa pesawat tersebut, dimana, perusahaan yang tetap digandeng oleh Garuda. Nantinya, pemegang saham dan manajemen melakukan negosiasi ulang dengan lessor yang masih menjadi mitra maskapai penerbangan pelat merah itu.
Akar persoalan berikut adalah rute penerbangan. Erick mencatat, rute penerbangan internasional tidak memberi dampak signifikan bagi pemasukan Garuda. Tercatat, hanya 22 persen saja atau sekitar Rp300 triliun yang dikontribusikan.
Sementara, pasar domestik mencapai 78% atau sebesar Rp 1.400 triliun. Karena itu, pemegang saham akan merubah model bisnis Garuda, khususnya, difokuskan pada rute penerbangan domestik.
"Karena memang banyak negara yang pasti harus melakukan ekspansi internasional karena memang negaranya sepulau atau setitik. Kita ya nggak perlu dengan kekuatan domestik kita bermain dengan market yang sama dengan mereka karena itu beda bisnis model," kata dia.
Saat ini Kementerian BUMN tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, terutama dengan Kementerian Perhubungan untuk mensinkronkan bisnis Garuda Indonesia dan sejumlah infrastruktur yang dikelola.
"Ini kesempatan sinkronisasi dengan kementerian lain kalau airportnya titik yang dibuka, dari airport titik itu maka Garuda bisa menyebar ke 20 kota. Tapi titik airport itu dibuka, tapi dari titik ke dalam domestik hanya Garuda ataupun misalnya penerbangan swasta," tutur dia.
Dia menilai, langkah tersebut merupakan terobosan paling realistis untuk menyelamatkan industri penerbangan negara. Sebab, Garuda mempekerjakan setidaknya 1.300 pilot dan awak kabin serta 2.300 pegawai.
Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi berkah tersendiri bagi industri penerbangan. Sedangkan aviasi milik pemerintah negara lain bahkan mengalami kondisinya lebih memprihatinkan dibandingkan dengan Garuda.
“Jadi kita patut bersyukur tinggal bagaimana mencari cara agar Garuda bisa sustainable (berkelanjutan) karena Indonesia negara kepulauan dan domestik market kuat maka harus bisa menjadi peluang,” kata dia
Sumber: [okezone.com]
