RIAUREVIEW.COM --Menteri BUMN Erick Thohir menduga adanya utang Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) sebesar Rp43 triliun karena korupsi secara terselubung. Dia pun berjanji akan membuka kasus tersebut.
Saat ini, pemegang saham tengah memfasilitasi restrukturisasi utang PTPN III dengan 50 kreditur baik dalam dan luar.
Di mana, skema yang dilalui berupa kesepakatan intercreditor atau Intercreditor Agreement (ICA) dengan seluruh anggota kreditur sindikasi USD serta SMBC Singapore sebagai agen.
"Ketika PTPN punya utang Rp43 triliun dan ini merupakan penyakit lama yang kita sudah tahu dan ini suatu yang saya rasa korupsi yang terselubung, yang memang harus dibuka dan dituntut yang melakukan ini," ujar Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Rabu (22/9/202).
Dia mengingatkan, restrukturisasi utang BUMN tidak sekadar memanjangkan cicilan bunga bank, namun ditransformasikan melalui refocusing ke program atau proyek yang mendatangkan profit bagi perusahaan.
"Setelah restrukturisasi PTPN harus melakukan efisiensi yang besar-besaran terhadap operasionalnya. Lalu kedua, corporate action, corporate action disitu salah satu, memang dituntut. Kita inisiasi, tadi, selain efisiensi, peningkatan daripada produksinya," katanya.
Salah satu hasil dari upaya perbaikan perkreditan itu akhirnya membuahkan hasil. Tercatat, hingga Agustus 2021 PTPN III mencatatkan untung sebesar Rp 2,3 triliun dengan tingkat penjualan meningkat 37 persen. Padahal, tahun ini diproyeksikan perseroan mengalami rugi sebesar Rp 1,4 triliun.
Sikap percaya diri Erick Thohir juga dibarengi oleh refocusing anggaran PTPN III untuk beberapa program yang dinilai unggul, misalnya, budidaya kelapa sawit hingga meningkatkan produksi gula konsumsi.
"Dan, kalau kita benchmarking kelapa sawit BUMN dengan swasta lumayan tidak jauh seperti jaman dulu. Disitulah terjadi peningkatan revenue sebanyak 37 persen. Jadi, focusing daripada produk yang ada PTPN ini menjadi kunci," ungkapnya.
Sumber: [okezone.com]
