RIAUREVIEW.COM --Beberapa nama mencuat jadi calon kuat Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Nama-nama yang muncul itu di antaranya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Namun, dari nama-nama itu tak ada satupun nama sosok figur dari putra daerah asal Kalimantan. Masyarakat Kaltim pun mengusulkan bahwa putra daerah harus mendapat kesempatan karena dinilai lebih dibutuhkan masyarakat dan tahu permasalahan di Kaltim.
"IKN harus ada putera daerah. Karena dari situlah, suara masyarakat Kaltim bisa diakomodir dan tidak melenceng akan tujuan pasti IKN masuk ke Kaltim," kata Bendahara Majelis Organisasi Daerah Nasional (MODN), Mahfudz Ghozali, saat ditemui, Minggu (30/1/2022).
Menurut Mahfudz, ada beberapa sosok figur dari Kalimantan yang layak menjadi Kepala Otorita IKN. Salah satunya yakni Irianto Lamnrie.
"Ia memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, seorang akademisi, dan mengerti sekali akan pentingnya sektor pertanian. Bahkan, ia pernah menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Utara," ucap Mahfudz.
Selain itu, Koordinator Koalisi Pemuda IKN (KOPI-KN), Viko Januardhy, menyodorkan 3 figur atau tokoh daerah yang dapat di pertimbangkan Presiden Joko Widodo menjadi kepala atau wakil Otorita IKN.
"Kaltim punya figur seperti mantan Walikota Samarinda 2 periode, Syaharie Jaang, mantan Walikota Balikpapan 2 periode, Rizal Effendi, dan mantan Gubernur Kaltara, Irianto Lamnrie," ujarnya.
Menurut Vico, figur tersebut diyakini siap melaksanakan dengan baik persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN di Kaltim. Pihaknya pun telah mengusulkan nama tunggal Irianto Lambrie sebagai kepala ataupun wakil Badan Otorita IKN melalui surat resmi ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI beberapa waktu lalu.
"Usulan kami, kepada presiden sekitarnya dapat mempertimbangkan kepala Otorita IKN dari figur masyarakat Indonesia yang berasal dari Kaltim dan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah," katanya.
Usulan yang sama juga disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Muda Daerah (Barmuda), Anderiy Syachrum. Terkait kriteria Kepala Otorita IKN, yang tertuang dalam UU IKN Pasal 9 Ayat 1, otorita IKN dipimpin oleh kepala otorita IKN dan dibantu oleh seorang wakil kepala otorita IKN yang ditunjuk oleh Presiden RI.
Mengenai hal itu, Anderiy sepakat syarat kriteria Kepala Otorita IKN harus seseorang yang berpengalaman memimpin daerah dan berlatar belakang arsitektur. Namun, ia menyayangkan dari nama yang mencuat tidak ada satupun figur berasal dari Kalimantan.
"Sayangnya dari nama-nama yang mencuat itu, tidak ada figur asli Kalimantan yang juga berpengalaman sebagai kepala daerah," ucapnya.
Menurutnya, masukan ini layak dipertimbangkan oleh presiden, agar dalam struktur penyelenggara badan otorita ada keterwakilan tokoh Kalimantan. Figur lokal dinilai lebih memahami kondisi sosial budaya serta lingkungan masyarakat. Sehingga dapat mengambil peran penting dalam mensukseskan proses pembangunan IKN.
"Perlu dipahami, ini bukan menunjukkan ego kedaerahan, tapi memang suatu kebutuhan bagi struktur badan otorita IKN. Sebagai upaya menciptakan kolaborasi antara tokoh nasional dan daerah dalam suksesi pembangunan di IKN," urai Anderiy.
Pihaknya menginginkan perpindahan IKN menjadi titik balik kemajuan Indonesia. Maka menjadi penting, kebijakannya dikemas secara baik dan mempertimbangkan segala aspek. Mencakup keterwakilan figur daerah, sehingga dapat meminimalisir potensi kritik dan riak dari warga lokal.
Ada beberapa tokoh asli Kalimantan yang menurut penilaian Anderiy layak dipertimbangkan untuk menjadi wakil ketua badan otorita. Di antaranya ada nama Sultan Haji Khairul Saleh, Hadi Muliyadi dan Marthin Billa. Nama pertama merupakan Sultan Banjar yang kini menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Ia juga pernah dua periode sebagai Bupati Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel).
Selanjutnya, ada nama wakil gubernur Kaltim saat ini. Hadi dinilai DPP Barmuda memiliki peran penting dalam proses perpindahan IKN. Sehingga layak dipertimbangkan untuk posisi tersebut. Terakhir ada nama Marthin Billa, yang saat ini tercatat sebagai anggota DPD RI. Marthin pernah menjabat sebagai bupati Kabupaten Malinau selama 2 periode, 2001-2011. Kini ia juga dipercaya sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional.
"Ketiga nama ini layak menduduki posisi strategis dalam struktur badan otorita IKN," pungkasnya.
Sumber: [detik.com]
