PEKANBARU, RIAUREVIEW.COM --Bertempat di aula rektorat dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dengan Universitas Lancang Kuning dan penandatanganan perjanjian kerjasama Ombudsman RI Perwakilan Riau dengan Fakultas Ilmu Administrasi, Jumat (17/6).
Hadir dari Ombudsman RI Hery Susanto Sapi MSi dan dari Perwakilan Riau Bambang Pratama. Dari lingkungan Universitas Lancang Kuning hadir Wakil Rektor II Hardi SE MM, Wakil Rektor III Dr Bagio Kadaryanto SH MH, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Alexsander Yandra SIP MSi, Dekan Fakultas Ekonomi Dr Arizal, Dekan Fakultas Tehnik Dr Zainuri ST MT dan lainnya.
Anggota Ombudsman RI Hery Susanto Sapi MSi dalam kesempatan ini menyambut baik nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang telah dilakukan. ombudsman dalam menjalankan tugasnya, tegas Hery tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.
"Tugas ombudsman menjangkau seluruh wilayah hingga desa. Sementara Ombudsman memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan sumberdaya anggaran. Harapannya dari nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang dilakukan dapat juga membantu Ombudsman," kata Hery.
Ia yakin dengan kolaborasi akan tercapai perbaikan layanan publik dimasa akan datang. Dengan peran kampus dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat maka akan memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk dapat melakukan perbaikan.
Tindak lanjut lainnya dalam bentuk sharing-sharing program baik secara online maupun offline. Dengan demikian ada hasil kongkrit; perjuangan melaksanakan kata kata.
Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Hardi SE MM menyatakan bahwa nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama ini menjadi langkah maju untuk mencapai kampus unggul.
"Diharapkan ada sinergi untuk mahasiswa melakukan merdeka belajar kampus merdeka. Apakah dalam bentuk penelitian atau magang," kata Hardi.
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Alexsander Yandra SIP MSi berharap dari kegiatan ini akan ada kelanjutannya dalam bentuk seminar bersama tentang isu-isu layanan publik kontemporer. Kemudian webinar, pembangunan desa binaan,
