JAWABARAT, RIAUREVIEW.COM--Bupati Kepulauan Meranti H. Muhammad Adil, SH, MM bersilaturahmi dengan jajaran civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Aula Rektorat IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (10/2/2023).
Rombongan bupati disambut langsung Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Dr. Deti Mulyati, SH, MH, CN beserta jajaran.
Ada beberapa hal yang disampaikan dalam diskusi santai tersebut. Diantaranya, permintaan kuota bagi anak-anak Kepulauan Meranti agar bisa masuk perguruan tinggi di bawah Kementerian Dalam Negeri itu.
Menurutnya, sejauh ini kuota yang dibagi untuk provinsi cukup berat bisa direbut oleh anak-anak daerah. Biasanya akan kalah seleksi dengan calon praja dari ibukota seperti Pekanbaru untuk Provinsi Riau.
"Kami minta kabupaten juga dikasi kuota. Jadi anak daerah akan bersaing dalam seleksi sesama anak daerah," ujarnya.
Hal itu juga, kata Bupati, akan berpengaruh pada tingkat kesiapan praja IPDN dalam bertugas di Kepulauan Meranti. Dia mencontohkan, jika ada lulusan IPDN yang berasal dari luar daerah maka biasanya tidak bertahan lama dan akan mengurus pindah tugas ke kota asal.
"Tapi beda cerita kalau asli anak daerah. Biasanya akan bertahan dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan daerahnya," ungkap Bupati Adil.
Lebih jauh dikatakannya, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia para aparatur sipil negara di jajarannya, dia menginginkan IPDN ikut membantu mendidik khususnya nilai kepamongprajaan. Nantinya mulai dari camat hingga kepala desa, tambahnya, harus mengikuti diklat tersebut.
"Setelah ini saya minta BPSDM Meranti tindaklanjuti untuk dijadikan MoU. Termasuk nantinya kerja sama penelitian dan pengembangan pemerintahan," sebutnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama IPDN Dr. Deti Mulyati, SH, MH, CN menyambut baik upaya Pemkab Meranti yang dinakhodai Bupati H. M Adil itu. Dia menjelaskan terkait kuota bagi kabupaten, wewenangnya berada di Kemendagri, Kemenpan dan BKN.
"Kita sedang menuju ke sana, Permendagri-nya sedang digodok. Kami mohon dukungan juga dari kepala daerah," ungkapnya.
Jika usulan itu disetujui, tambah Dr. Deti, maka masing-masing kabupaten akan turut mendapatkan kuota sehingga proses seleksi dengan mekanisme sesama anak di kabupaten tersebut. Adapun pengangkatannya sebagai ASN akan disesuaikan dengan tingkat seleksinya, kabupaten oleh bupati, provinsi oleh gubernur dan nasional oleh menteri.
"Nanti pendidikannya tetap akan disatukan semuanya di Jatinangor. Jadi setelah lulus akan kembali ke daerah masing-masing sesuai kuota penerimaannya," jelas Dr. Deti.
Terkait usulan pelatihan kepamongprajaan dan penelitian pengembangan pemerintahan, Wakil Rektor IPDN itu menyambut baik dan siap membantu. "Kita memang ada program itu. Nantinya bisa bersurat untuk menindaklanjutinya," sebut Deti.
Ikut mendampingi Bupati, Asisten I, sejumlah Kepala OPD dan Kepala Bagian di lingkungan Pemkab Meranti.
Sedangkan dari IPDN, turut hadir
Kepala Biro, Kepala Bagian dan Wakil Dekan serta jajaran civitas akademika. (Sp)
