JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Partai Gerindra sepakat dengan kritik Partai Demokrat bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya kuping lebih tipis ketimbang pemerintahan Presiden SBY karena pemerintahan sekarang lebih cepat bereaksi bila dikritik. Ini adalah indikator kualitas demokrasi era Jokowi.
"Saya setuju dengan yang disampaikan Partai Demokrat. Kita harus jujur, dalam konteks menjaga kualitas demokrasi, saat ini kualitas demokrasi lebih lemah daripada era pemerintahan Pak SBY. Ini jadi masukan untuk Pak Jokowi," kata Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman yang dilansir detikcom, Kamis (14/6/2018).
Dia juga punya penilaian yang sama dengan pihak Partai Demokrat bahwa rezim Jokowi lebih represif daripada rezim SBY. Habiburokhman merasakan hal ini karena turut mendampingi orang-orang yang dituduh makar sejak akhir 2016. Dia ingin Jokowi lebih terbuka terhadap kritik.
"Jangan sampai rakyat tidak berani mengkritik namun dalam hatinya gondok. Kita negara demokrasi, seharusnya kita berikan akses seluas-luasnya kepada rakyat untuk mengkritik," kata dia.
Sementara sebelumnya politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menyatakan oposisi era SBY lebih sopan dan politikus oposisi era Jokowi lebih tidak sopan, Habiburokhman tidak terima. Soalnya dulu ada orang yang mengkritik SBY dengan cara membawa kerbau bertulisan 'SBY', tapi itu tidak dipermasalahkan secara hukum. Peristiwa kerbau bertulisan 'SBY' ini terjadi pada 28 Januari 2010, yakni momentum demo besar-besaran 100 hari pemerintahan SBY sejak 2009.
"Sekarang yang tidak sopan saja pada ditangkapi, yang sopan-sopan saja akun Twitter-nya di-suspend," kata Habiburokhman.
Sebagaimana diketahui, akun Twitter @LawanPolitikJKW milik Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kena suspend Twitter. PD lalu membandingkan pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Belum lagi di benak publik kan memang telah terbangun kesan, terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat ini, pemerintah sekarang memang 'telinganya lebih tipis' dibanding pemerintahan Pak SBY," kata Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon kepada wartawan, Kamis (14/6).
Menkominfo Rudiantara membantah pembekuan sejumlah akun Twitter ini ada kaitannya dengan pemerintah. Pihaknya tidak memberi perintah apa-apa.
"Saya sudah cek di kantor dan pastikan tidak ada permintaan suspend atau take down dari Kominfo," kata Rudiantara, Kamis (14/6).
