JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan impor komoditas beras tetap berlangsung, meski sebelumnya sempat ada 'suara berbeda' dari dinyatakan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan impor beras tetap berjalan sesuai keputusan yang telah ditetapkan dalam rapat koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 2 juta ton hingga akhir tahun ini.
Hal ini juga ditandai dengan Persetujuan Impor (PI) yang telah dikeluarkan oleh kementeriannya. "Tetap berjalan. Buktinya PI-nya tidak saya cabut," ucap Oke yang dilansir CNNIndonesia, di kantornya, Selasa (18/9).
Persetujuan impor beras sebanyak dua juta ton diberikan secara bertahap, yakni 500 ribu ton sebanyak dua kali pada Januari dan Maret 2018, dan satu juta ton pada April 2018.
Berdasarkan data Kemendag, impor beras yang telah masuk ke dalam negeri hingga paruh pertama tahun ini mencapai 1 juta ton. Sedangkan untuk semester kedua ini tepatnya hingga lalu, sekitar 300 ribu ton beras tercatat sudah masuk. Dengan demikian, total impor beras yang sudah masuk hingga saat ini mencapai 1,3 juta ton dari target 2 juta ton.
Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pasti realisasi impor beras pada Agustus 2018 sebanyak 326.837 ton dengan nilai impor mencapai US$151,6 juta. Beras tersebut didatangkan dari Vietnam dan Thailand.
Guna memuluskan sisa impor beras yang belum masuk, Kemendag telah mengeluarkan perpanjangan izin impor pada Juli dan Agustus 2018 sesuai permintaan Bulog.
Kendati demikian, Direktur Utama Bulog Budi Waseso sebelumnya sempat memberikan suara berbeda terkait impor beras. Menurutnya, pemerintah tak perlu lagi mengimpor beras di paruh kedua tahun ini lantaran ketersediaan pasokan beras di gudang Bulog masih sekitar 2,4 juta ton.
Selain itu, Buwas, sapaan akrabnya, juga menganggap impor beras tak perlu dilakukan lantaran Bulog tak memiliki tempat lagi untuk menampung pasokan beras dari impor.
"Perintah kemarin dari Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Perdagangan bahwa kami harus impor 1 juta ton, tapi kami mau taruh di mana beras itu? Kecuali Menteri Perdagangan menyiapkan gudang atau kantornya beliau mau dipakai jadi gudang beras, itu baru saya akan impor," pungkasnya.
