JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan akan menambal anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji yang bengkak tahun ini dari pos belanja lain-lain. Anggaran lain berasal dari cadangan anggaran subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Berdasarkan data APBN Kita, sampai 30 September 2018, realisasi aliran subsidi BBM dan elpiji yang ditanggung pemerintah telah mencapai Rp54,3 triliun atau sebesar 115,9 persen dari pagu yang disiapkan senilai Rp46,9 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan alokasi cadangan anggaran dalam pos belanja lain-lain untuk mengantisipasi pembengkakan subsidi BBM dan elpiji.
"Di APBN 2018, kami ada cadangan tunggakan untuk subsidi," ujarnya yang dilansir CNNIndonesia, di Gedung DPR/MPR, Rabu (17/10).
Pasalnya, subsidi BBM dan elpiji sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, khususnya pergerakan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah. "Jadi sudah ada mekanismenya dan penambahan ini merubah parameter. Sebab, subsidi dipengaruhi ekonomi makro yang tidak bisa di-pack," terangnya.
Ia bilang pemerintah setidaknya memiliki cadangan anggaran untuk subsidi BBM sebesar Rp12 triliun dan elpiji sekitar Rp6 triliun.
Untuk mekanismenya, subsidi yang harus dibayarkan pemerintah terbagi atas dua pos; tagihan tahun berjalan dan tagihan pelunasan kewajiban dari tahun sebelumnya. Sementara, realisasi pos subsidi listrik baru mencapai Rp38,2 triliun atau 80,2 persen dari pagu yang disiapkan Rp47,7 triliun.
Dengan begitu, secara keseluruhan, pos subsidi energi yang telah terealisasi Rp92,5 triliun atau 97,9 persen dari pagu Rp94,5 triliun. Sedangkan pos subsidi non energi mencapai Rp30,9 triliun atau baru 50 persen dari pagu Rp61,7 triliun.
