BENGKALIS, RIAUREVIEW.COM -Untuk menjamin tertibnya tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas desa. Hal itu sesuai dengan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
Sejalan dengan aturan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bengkalis memfasilitasi program Pilar Batas Desa. Sejatinya, program ini sudah mulai dipahami oleh sejumlah desa se-Kabupaten Bengkalis.
Ditemui, Jumat (16/11/2018). Kepala DPMD Bengkalis H Yuhelmi kepada media ini mengatakan, untuk program Pilar Batas Desa ini, tentunya merupakan kesepakatan masyarakat secara bersama-sama. Sebab, selama ini pemerintah mengetahui jika batas desa itu ada dua jenis yaitu batas alam dan batas buatan.
Jika batas alam, kata Yuhelmi sampai hari ini kondisinya bisa hilang tanpa bekas. Namun, melalui batas buatan dalam bentuk pilar, tentu perlu sejak saat ini diinisiasi oleh sejumlah desa. Sehingga, batas pilar itu tidak berpindah-pindah.
“Pilar batas desa ini merupakan kesepakatan antara masyarakat desa, supaya pilar ini tidak berpindah-pindah, perlu kesepakatan antara Kepala desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Ketiga perangkat desa inilah yang nantinya akan meyakinkan desa berbatasan itu, ini lah pilar kita, ini kronologisnya,”kata Yuhelmi.
Untuk mendiskusikan pilar batas desa ini, sambungnya. DPMD juga akan mengahdirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkalis, guna menampilkan peta.
“DPMD hanya memfasilitasi saja. Hari ini ada sejumlah desa yang sudah melaksanakan rapat di DPMD Bengkalis dan membahas terkait pilar batas desa, Kecamatan Bathin Selapan diinisiasi oleh tiga desa yakni Desa Simpang Padang, Petani dan Batang Dui, selain itu juga juga disusul desa lainnya,”tuturnya.
Disinggung mengenai alokasi anggaran pembuatan Pilar batas desa. Yuhelmi mengatakan, untuk alokasi anggaran nantinya bersumber dari DPMD Bengkalis.
