BANGKINANG, RIAUREVIEW.COM -Musyawarah Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kampar akan digelar pada Selasa (27/11/2018).
Penggunaan hak suara pada Pemilihan Ketua baru hangat diperbincangkan.
Kepala Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Busrianto mewacanakan satu Kepala Desa satu suara.
Menurut dia, sistem delegasi yakni satu suara satu kecamatan tidak lagi efektif.
"Kita minta one man one vote. Satu Kades satu suara," ungkapnya, Senin (26/11/2018). Ia mengatakan, Kepala Desa yang hadir dalam Muscab nanti mesti diberi hak konstitusi untuk menentukan Calon Ketua pilihannya.
Dengan memberi hak suara kepada setiap Kades yang hadir, kata dia, mereka bisa menyalurkan haknya sebagai anggota APDESI. Ia menjelaskan, pemungutan suara dengan sistem delegasi per kecamatan hanya akan menimbulkan persoalan baru.
Sebab, suara keterwakilan tidak menjamin kesamaan pilihan tiap Kepala Desa di satu kecamatan. Apalagi Koordinator Kecamatan tidak mengundang Kepala Desa untuk menyatukan persepsi sebelum Muscab.
"Apalagi tiap kecamatan itu, jumlah desanya nggak sama. Kalau pakai sistem kuota, tentu harus pakai hitungan persentase dong. Nggak mungkin, kecamatan dengan jumlah kadesnya lebih banyak, sama hak suaranya dengan yang Kadesnya sedikit," jelasnya.
Lebih jauh, dia mengatakan, keberadaan Koordinator Kecamatan di struktur pengurus secara teknis hanya untuk mempermudah komunikasi. Korcam tidak memiliki garis intruksi dengan Kades.
"Kalau di struktur, sah-sah saja untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi," ujarnya.
Busrianto menambahkan, sistem satu Kades satu suara juga merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri dualisme di tubuh APDESI. Meski kedua kubu sudah menyatakan islah.
Sehingga tidak ada lagi klaim kemenangan salah satu kubu jika Ketua DPC baru terpilih nanti.
Busrianto juga digadang-gadang maju sebagai kandidat ketua APDESI dari 7 Kecamatan dari 94 Desa.
