JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) mempertanyakan kinerja intelijen terkait peristiwa penembakan sejumlah pekerja di Kabupaten Nduga, Papua. Seharusnya, kata dia, intelijen memberi peringatan soal kemungkinan serangan mengingat ada perayaan Papua Merdeka pada 1 Desember.
"Dari kejadian di Nduga terkesan tidak ada keterpaduan. Tanggal 1 Desember adalah hari ultah OPM, masa intelijen tidak ada peringatannya untuk waspadai itu, ini harus dievaluasi," kata Ketua Umum PPAD Kiki Syahnakri yang dilansir CNNIndonesia, Jakarta Timur, Jumat (7/12).
Meski tak mengetahui soal kinerja intelijen saat ini, dia meyakini evaluasi keseluruhan harus dilakukan supaya insiden serupa tidak terulang. Bahkan, Kiki menuding ada masalah di bidang intelijen sehingga kinerjanya tidak optimal.
"Kesannya jelas ada masalah di bidang intelijen karenanya harus dievaluasi," tuturnya.
Di tempat yang sama, Ketua Bidang I Kejuangan PPAD Soekarno menyebut intelijen di Indonesia memiliki mekanisme yang bagus. Sayangnya, kata dia, penerapan mekanisme yang telah disusun itu belum maksimal.
Salah satunya adalah mekanisme pengadaan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan, Ketertiban, Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang telah dikerahkan oleh TNI dan Polri di setiap desa. Jika mekanisme itu efektif, lanjutnya, intelijen tak 'kebobolan' informasi soal serangan itu.
"Kalau bisa diintegrasikan, diefektifkan, dia bisa menjadi penerima informasi pertama. Kalau bisa diorganisir yang baik itu bagus. Babinsa dan Kamtibmas itu mekanisme yang bagus demi keamanan negara," tuturnya.
Diketahui, kejadian penembakan terhadap puluhan pekerja proyek PT Istaka Karya terjadi pada Minggu (2/12) sekitar pukul 15.30 WIT. Aksi itu dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kali Yigi Aura Distrik Yigi Kabupaten Nduga.
Hingga Jumat (7/12), TNI menyebut 16 orang tewas dalam insiden itu. Sebanyak 24 orang lainnya dinyatakan selamat, dan lima orang belum ditemukan.
