BENGKALIS, RIAUREVIEW.COM -Juru Bicara (Jubir) Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Bengkalis, H. Adri, SE angkat bicara soal polemik pencairan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap II dan III, yang tak kunjung cair saat ini. Menurut H. Adri, pihaknya akan membantu untuk koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) terkait yakni Dinas Sosial (Dinsos).
“Terkait dengan informasi atau polemik yang sudah beredar di media massa berkenaan proses dan penyaluran BST di Dinas Sosial, khusus tahap II dan III, kami akan coba koordinasikan dimana kendala teknisnya,” ungkap H. Adri, Rabu (22/7/2020).
Menurutnya, program BST itu sebagai upaya menanggulangi dampak Covid-19 khususnya di bidang ekonomi, Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan diberikan kepada masyarakat yang terdampak.
“Kita sudah dengar hal ini, maka Pansus akan membantu berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait supaya menjadi perhatian dan memproritaskan prosesnya,” ungkapnya yang mengaku sedang dalam perjalanan menuju Duri.
Menurut Adri, Penyaluran dana bantuan sosial tunai (BST Kelurahan) ini sangat rawan sehingga perlu kehati-hatian dan melalui proses lintas OPD, artinya tidak hanya dinas sosial dan bagian keuangan saja.
“Saya yakin Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis juga berkeinginan dan berkomitmen untuk menyelesaikan proses dan menyalurkan dengan cepat,” ujar politikus PKS ini. (kr)
