BENGKALIS, RIAUREVIEW.COM —Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis 2020 disahkan sebesar Rp3,81 triliun. Namun, dari estimasi di APBD Perubahan mengalami penurunan hingga Rp 700 miliar lebih.
"Alhamdulillah APBD Perubahan sekarang sedang dibahas di tingkat masing-masing komisi. Kita Banggar dan TAPD sudah sepakati secara global angka estimasi Perubahan APBD 2020 ini berkisar Rp 3,1 triliun yang akan direalisasikan dalam Perubahan APBD nanti," ungkap Ketua DPRD Bengkalis H Khairul Umam Lc.
Menurut dia, saat ini komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dan Perangkat Daerah (PD) menggesa membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.
Kapan selesai pembahasan, Khairul Umam memperkirakan pekan depan sudah memasuki pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian akhir September ini sudah disahkan. "Insya Allah pekan depan kita sudah masuk ke pembahasan antara Banggar dan TAPD. Kita berharap akhir bulan ini sudah bisa ketuk palu atau disahkan," kata Khairul Umam.
Anggaran yang dibahas dalam Perubahan APBD tersebut, disebutkan Ustadz Khairul Umam atau akrab disapa Ustadz KU ini, diprioritaskan kepada hal-hal yang sifatnya tentu seperti penanganan Covid-19, kemudian hal-hal yang strategis dalam pengertian kebutuhan-kebutuhan pokok honor, pegawai termasuk utang-utang yang diutamakan terlebih dahulu. Kemudian untuk kebutuhan masyarakat dan sisanya baru untuk kegiatan pembangunan.
"Kita tuntaskan dahulu perubahan APBD 2020 ini kemudian baru bisa dilanjutkan ke pembahasan APBD 2021 dan kita ingatkan juga kepada eksekutif untuk APBD 2021 mendatang agar segera disampaikan," ujarnya.
Seperti diketahui sebelumnya, susunan APBD TA 2020 yang disahkan beberapa waktu lalu, pendapatan daerah Rp3,524 triliun lebih, terdiri dari PAD Rp 405 miliar, dana perimbangan Rp 2,771 triliun lebih, pendapatan lain-lain yang sah Rp 351 miliar lebih.
Sedangkan belanja daerah APBD TA 2020 Rp 3,820 triliun lebih, terdiri dari belanja tidak langsung Rp 1,482 triliun lebih, belanja langsung Rp 2,337 triliun lebih. Defisit Rp 296,2 miliar ditutup dengan pembiayaan daerah Rp 296,2 miliar lebih.(kr)
