JAKARTA, RIAUREVIEW.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) meminta kepolisian bekerja secara profesional dalam mengamankan pilkada dan pemilu di tahun politik. JK menyebut pemilu yang akan berlangsung pada 2019 adalah yang paling rumit sedunia.
"Harapan kita semuanya bahwa momen-momen yang akan terjadi, seperti pemilu, pilkada, pilpres, dan pileg bagian dari yang tugas kepolisian yang baik. Kenapa harus lebih profesional? Karena pemilu mendatang adalah pemilu terumit di dunia," ujar JK saat memberi sambutan dalam acara Apel Kasatwil Polri 2018 di auditorium PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (4/5/2018).
Menurut JK, tidak ada negara yang menggelar pemilu yang masyarakatnya memilih sampai 5 kali dalam satu waktu.
"Tidak ada negara yang orang harus memilih 5 kali dalam satu waktu, memasukkan kertas ke kotak suara, DPRD tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1, kemudian ada DPD, pilpres, dan 5 kali yang harus dihitung," kata JK seperti dilansir detik.com.
Menurut JK, hal tersebut membutuhkan waktu penghitungan dari malam hingga pagi hari. Apabila polisi tidak menjamin keamanan yang baik, JK mengatakan akan timbul masalah.
"Selalu saya katakan dalam pencoblosan hampir tidak pernah ada masalah. Tapi yang terjadi masalah dalam perhitungan, di situlah terjadinya konflik beberapa tahun lalu," katanya.
Untuk itu, JK meminta polisi tidak hanya memperketat keamanan saat pencoblosan, tapi juga saat dan selesai penghitungan.
"Karena kita pemilu paling rumit di dunia ini. Lima kali yang dicoblos dalam satu waktu dan lima kali yang dihitung. Perhitungannya lebih rumit karena sistem terbuka, bukan tertutup. Kalau tertutup paling gampang, kalau tertutup mana partai yang menang ya itu ya mendapatkan suara," kata JK.
"Tapi dalam sistem terbuka, selain partai yang dapat suara, itu juga orang. Itu makan waktu sehingga jeruk makan jeruk, artinya antarpartai sendiri berkelahi, jadi inilah yang rumit dalam pemilu yang memerlukan kesiapan dan suatu tindakan yang baik dan adil daripada kepolisian," imbuh JK.
JK juga mengingatkan polisi bersikap adil dalam mengamankan pemilu. JK menyebut 15 dari konflik besar yang pernah terjadi di Indonesia adalah karena ketidakadilan ekonomi dan politik.
"Lima belas konflik besar di Indonesia dalam 70 tahun, 10 kali itu karena ketidakadilan ekonomi, politik, dan sebagainya. Polisi menjadi taruhannya, menjaga tingkat keadilan, daripada semua masalah ekonomi politik bangsa ini," ucapnya.
