BENGKALIS, RIAUREVIEW.COM — Penentuan status BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bengkalis untuk menjadi peserta penuh di Musyawarah Daerah (Musda) Provinsi Riau ke-XII menuai protes.
Senior-senior HIPMI menilai, sikap ketua karateker HIPMI Armen Syahputra, tidak mencerminkan profesionalitas berorganisasi dalam menentukan status BPC-HIPMI Kabupaten Bengkalis, untuk menjadi peserta penuh.
Hal tersebut disampaikan senior BPC HIPMI Bengkalis, yang juga mantan Ketua BPC HIPMI Kabupaten Bengkalis, Syahroni, Kamis (26/8/2021). Pria yang akrab disapa Roni ini menilai, pada perinsipnya mantan-mantan Ketum HIPMI di daerah, khususnya Bengkalis tidak mempermasalahkan siapapun, yang akan menjadi pucuk pimpinan atau Ketua HIPMI ke depan.
“Kita sangat kecewa dengan sikap ketua karaketer, seharusnya ketua karetaker dapat memberikan legitimasi kepada HIPMI Kabupaten Bengkalis, untuk ikut serta di Musda ke-XII di Kota Pekanbaru,”ujar Roni.
Lebih lanjut Roni menekankan kepada ketua karetaker HIPMI Provinsi Riau mampu menyelesaikan status BPC-HIPMI Kabupaten Bengkalis, yang hari ini sudah memiliki komposisi kepengurusan lengkap.
“Ini harus diselesaikan secepatnya ketua karetaker. Karena kita tidak mau persoalan HIPMI Bengkalis terulang lagi seperti yang pernah terjadi di BPC-HIPMI Kabupaten Indragiri Hilir,”urainya.
Pendapat yang sama juga terlontar dari mantan bendahara umum BPC-HIPMI Kabupaten Bengkalis Darma FS alias ucok. Ia meminta kepada ketua karetaker Provinsi Riau bijaksana dalam menentukan status HIPMI Kabupaten Bengkalis, yang selama ini memberi kontribusi kepada organisasi pengusaha muda tersebut.
“HIPMI Kabupaten Bengkalis dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pengkaderan dan organisasi sendiri. HIPMI Kabupaten Bengkalis selalu patuh dengan aturan AD dan ART yang berlaku saat ini dan selalu meminta petunjuk kepada senior serta tokoh-tokoh HIPMI terkait persoalan organisasi,”tegasnya.(ra)
