BENGKALIS, RIAUREVIEW.COM -- Untuk mewujudkan satu data Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Statistik Sektoral di Balroom Marina Hotel Bengkalis, Selasa (9/11/2021).
Kepala BPS Bengkalis, Hari Prasetyo mengatakan, tujuan digelar FGD ini guna memperkuat koordinasi BPS sebagai pimpinan data, dan PD sebagai penyelenggara penelitian data sektoral.
"Lalu memperkuat kerjasama Diskominfo sebagai walidata daerah, dan PD sebagai pengguna data sektoral. Penguatan dan pengayaan data dalam rangka pengumpulan data Kabupaten Bengkalis dalam angka tahun 2022. Dan mewujudkan satu data Bengkalis yang mandiri dan mendorong terbentuknya forum satu data untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Bengkalis," terangnya.
Dalam FGD yang diikuti 62 peserta perwakilan organisasi perangkat daerah ini selain Kepala BPS Hari Prasetyo, Kepala Seksi Statistik Diskominfotik Bengkalis Asip Alias Gholap turut menjadi narasumber.
Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Sekda Bustami HY yang membuka FGD tersebut mendukung penuh upaya mewujudkan satu data Bengkalis.
"Kami sangat mendukung sekali, atas upaya yang kita laksanakan melalui FGD hari ini, agar kita bersama-sama dapat menyamakan persepsi dan tindakan, biar kedepannya kita benar-benar memiliki “Satu Data Bengkalis” yang berkualitas, akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Kemudian Ia juga berharap melalui FGD satu data Bengkalis tahun 2021 ini, dapat meningkatkan komitmen serta kolaborasi aktif antar instansi dalam mendukung pelaksanaan pengumpulan data, sehingga menjadi “Satu Data Bengkalis” yang perlu di ekspose dalam website khusus “Satu Data Bengkalis”.
"Kembali saya tegaskan, kepada seluruh peserta FGD ikuti kegiatan ini dengan serius dan bangun kerjasama dengan Diskominfotik dan BPS dalam membangun Kabupaten Bengkalis dengan data," tegasnya.
Menurut Sekda, jika ada organisasi perangkat daerah yang tidak memberikan kerjasama dalam pembangunan satu data Kabupaten Bengkalis ini nantinya dibuatkan laporan tertulis, untuk diberikan punishment atas kinerja perangkat daerahnya.(ra)
