RIAUREVIEW.COM --Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sempat mewanti-wanti agar jangan sampai Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) tertangkap untuk ketiga kalinya. Dia pun menyampaikan ini di depan Gubsu Edy Rahmayadi.
Alex menyampaikan hal tersebut ketika menghadiri pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemprov Sumut. Acara tersebut kebetulan dihadiri oleh Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekhshah, dan sejumlah pejabat lain.
"Ada pengalaman pahit untuk Sumut yang kepala daerahnya dua kali ditangkap KPK. Jangan ada hattrick lagi ya, Pak (Edy Rachmayadi)," kata Alex di rumah dinas Gubsu, Medan, Selasa (22/2/2022).
Alex menyebut ada kebiasaan di Sumut untuk melakukan suap kepada kepala daerah. Sehingga, kata dia, muncul lah sebutan di Sumut 'semua urusan memakai uang tunai'.
"Sumut, segala urusan memakai uang tunai. dan disampaikan rasa-rasanya tidak ada perasan risi," ujar Alex.
Tak hanya itu, dia juga menyinggung soal istilah 'ini Medan, Bung' yang sering diucapkan oleh warga Sumut, khususnya di Kota Medan. Alex menyebut istilah ini seolah membuat ada peraturan yang berbeda di Sumut soal korupsi.
"Seolah-olah beda peraturan di Medan," tuturnya.
Karena itu lah, Alex mengingatkan Edy soal integritas di pemerintahan ini dapat terwujud jika dimulai dari pimpinannya. Dia juga meminta agar pembangunan Integritas wilayah ini turut melibatkan masyarakat.
"Pembangunan zona integritas bukan hanya cuma PR bapak/ibu saja, tapi juga masyarakat. Masyarakat itu juga kita ajak, kita didik, supaya berintegritas juga," jelasnya.
Gubsu Edy Mau 'Kerjai' KPK
Gubsu Edy Rahmayadi pun turut buka suara diingatkan oleh Alex soal jangan sampai tertangkap korupsi. Dia mengaku ingin mengerjai Alex dan KPK.
"Sama-sama kita hormati dan sama-sama kita kerjai, Wakil Ketua KPK. Jadi tidak KPK saja yang mengerjai kita, KPK juga kita kerjai," kata Edy di rumah dinas Gubsu, Medan.
Edy mengatakan ingin mengganggu Alex agar turut melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi Sumut sehingga tidak melakukan korupsi.
"Sehingga beliau juga ikut dalam pengawasan secara pasti," ujarnya.
Lebih lanjut, Edy memastikan pihaknya sejalan denga KPK yang ingin agar Sumut menjadi wilayah yang bersih dari tindak pidana korupsi. Karena itu lah, kata dia, dilakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Ini sudah terlambat lima bulan (kegiatan pencanangan zona WBK dan WBBM). Saya buat seperti ini harusnya di tanggal 5 September 2021," tuturnya.
Edy menyebut sengaja membuat kegiatan pencanangan ini yang menjadi kebanggaan untuknya. Dia mengaku sulit untuk menerapkan hal ini di wilayah Sumut. Namun dia akan berusaha mewujudkannya.
"Saya minta maaf siapa pun yang di bawah saya, enak dimakan, enggak enak ditelan. Ini kebanggaan saya sebagai gubernur, tak ada urusan," jelasnya.
Sumber: [detik.com]
