PEKANBARU, RIAUREVIEW.COM — Untuk merumuskan dan mencari formulasi baru dalam rangka peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis menghadiri undangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis, Jumat (4/3/2022).
Undangan itu terkait dengan kegiatan transparansi dan efisiensi keuangan daerah. Pertemuan melalui forum diskusi implementasi EPTD bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau.
“Terkait implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ( ETPD ) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 ini bisa membantu pembayaran pajak dan lain sebagainya menggunakan sistem aplikasi yang sudah dibangun sebagai CMS pajak PBB dan PDL,”ungkap Ketua Komisi III DPRD Bengkalis H. Adri, SE.
Diskusi hangat yang berlangsung di salah satu hotel Pekanbaru tersebut juga mendalami formulasi tepat untuk meningkatkan PAD di Negeri Junjungan Bengkalis. Kendati, hari ini sumber PAD Bengkalis masih terbilang minim, namun upaya-upaya yang dilakukan diharapkan mampu mendokrak sektor pajak daerah.
"Saya berharap dengan adanya pertemuan ini bisa menambah wawasan kita dalam mengelola keuangan daerah dan meningkatkan PAD dan selalu taat dalam membayar pajak demi kemajuan daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkalis sesuai dengan visi misi pemerintah menjadi daerah yang maju, sejahtera dan bermarwah,"kata pensiunan Chevron ini.
Senada disampaikan, Wakil Ketua Komisi III Simon Lumban Gaol. Komisi III sangat berharap adanya aplikasi peningkatan PAD, yang dimiliki Bapenda Kabupaten Bengkalis dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Bengkalis supaya lebih patuh dalam membayar pajak demi peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis kedepannya.
Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pekanbaru, Asral Masuri dalam kesempatan itu mengatakan, pembayaran non tunai secara digital dinamakan KRIS dan adanya pajak 100% dari KRIS untuk satu tahun dengan menggunakan aplikasi atau rumus.(ra)
