BENGKALIS, RIAUREVIEW.COM - Bupati Kasmarni menyerahkan LKPJ Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 di sidang paripurna yang digelar Selasa (22/03/2022).Sejumlah saran dan masukan diterima langsung oleh Bupati wanita di Riau tersebut.
Jalannya sidang paripurna LKPJ Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dipimpin Ketua H. Khairul Umam beserta wakil ketua Syahrial. Sedangkan unsur anggota DPRD Bengkalis hadir memenuhi qorum. Sementara undangan terlihat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkalis.
Sebagaimana pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, maka kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Kasmarni melaporkan realisasi anggaran Pemkab Bengkalis yang terdiri dari realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, transfer daerah, Surplus, pembiayaan Netto dan SilPA TA 2021.
"Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih kurang dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan tanggapan, dukungan dan saran dari Bapak Kepala BPK RI Provinsi Riau beserta jajaran dalam hal penyempurnaan penyajian laporan keuangan ini, dan kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja sekaligus melakukan penyempurnaan dalam menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat," terang Bupati Kasmarni.
Saran dan Masukan Dewan
Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota DPRD Bengkalis lintas komisi dan fraksi turut memberikan saran serta masukannya. Hendri dari Fraksi Golkar, setelah disahkannya Perda pemekaran kecamatan, kelurahan dan desa yang merupakan hak inisiatif dewan untuk dikembalikan ke pemerintah supaya lebih mudah mendorong perangkat desa dalam melengkapi segala persyaratan yang harus dipenuhi terhadap pemekaran tersebut.
"Dalam hal ini menjadi dorongan kita bersama untuk saling kompak antara DPRD dan pemerintah untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di daerah kita ini. Selain itu terkait koperasi Terengganu yang belum ada payung hukum untuk difasilitasi di daerah tersebut," ujarnya.
Kemudian, Syafroni Untung anggota DPRD Bengkalis meminta, agar Bupati dapat mempercepat pembuatan jalan lingkar di Mandau dan pembatasnya terutama perbaikan di Jalan Hangtuah karena banyak terjadi kecelakaan, dalam hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Sekretaris Komisi I Nanang Haryanto menerangkan bahwa Roro Sungai Selari dan Air Putih sampai saat ini masih terjadi antrian panjang dan ada juga yang menerobos antrian, perlu adanya pembenahan yang cepat dan petugas harus tegas terhadap masyarakat yang melanggar antrian.
Usulan dan masukan kemudian langsung ditanggapi Bupati Kasmarni. Segala usulan yang telah disampaikan nantinya segera ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perlu kerja sama, sinergitas dan komunikasi yang ditingkatkan supaya segala kegiatan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik.(ra)
