Begini Pandangan Bagus Santoso Tentang Penghapusan Pegawai Honorer dan APBD Pro UKM

Begini Pandangan Bagus Santoso Tentang Penghapusan Pegawai Honorer dan APBD Pro UKM
RAKERNAS : Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso berbincang dengan Mendagri Tito Karnavian dan Wamendagri John Wempi Watipo, Sabtu (18/6/2022) di Bogor.(sukardi)

BOGOR,BEDELAU.COM - Mewakili Bupati Bengkalis Kasmarni, Wabup Bagus Santoso menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hotel Pullman Bogor, Sabtu (18/6/2022).

Rakernas dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta turut dihadiri Wamen Mendagri  John Wempi Watipo yang baru saja dilantik Presiden  Jokowi,Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Ketua LKPP Abdullah Azwar Anas serta Ketua Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan. 

Apkasi dalam rapat nasional tersebut mengangkat tema yakni "Dengan semangat kolaborasi, kita sukseskan KTT G20 untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional yang kuat dan berkelanjutan". 

Melalui Rakernas tersebut Wabup Bagus Santoso mendukung langkah pemerintah pusat sebagaimana yang dipesankan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian yang meminta seluruh pemerintah daerah mengalokasikan 40 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk belanja produk atau jasa dari pelaku UMKM. 

“Di Bengkalis kita minta Sekda cepat menindaklanjuti agar seluruh OPD patuh untuk dilaksanakan, ini perintah Presiden demi memulihkan ekonomi lokal kita “ katanya. 

Ditambahkan orang nomor dua di Bengkalis ini bahwa alokasi APBD untuk belanja dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting dalam mendorong perekonomian. “ Ini peluang untuk para pelaku UKM lokal kita, pemerintah harus membantu memastikan produk mereka masuk e-katalog” imbuhnya. 

Sementara terkait pembahasan lainnya yang sedang panas dibicararakan hampir semua kepala daerah yaitu rencana penghapusan tenaga honorer. Bagus Santoso berpandangan sama dengan Mendagri jangan sampai menimbulkan polemik apalagi konflik, maka perlunya pemetaan dan pertimbangan lainnya sampai menemukan solusi kongkrit. 

“ Terus terang ini bukan masalah sederhana karena menyangkut sedikitnya 15 ribuan orang yang saat ini bekerja di lingkungan Pemkab Bengkalis” tegas Bagus Santoso. 

Bersama kepala Daerah se Indoneai Wabup Bagus Santoso masih mengikuti jalannya Rakernas dalam sesi diskusi panel dan tanya jawab dengan tiga orang narasumber dari Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas, Staf Ahli bidang Politik & Hukum Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin serta Kementerian ESDM Sekretaris Ditjen Mineral dan Batubara Iman Kristian Sinulingga.(ra)

 

Berita Lainnya

Index