PEKANBARU, RIAUREVIEW.COM --Setidaknya hingga saat ini masih ada sekitar 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang belum melaporkan data mobil dinas (Mobdin) yang ada di lingkungannya.
Padahal Pj Walikota Pekanbaru sudah mendeadline agar OPD segera melaporkan data kendaraan dinas. Namun hingga kini ternyata masih ada OPD yang belum juga menyerahkan data tersebut.
"Deadlinenya harusnya sudah dari kemarin itu ya, tapi sampai saat ini masih ada beberapa OPD yang belum menyampaikan. Pak Pj juga sudah nyampaikan ke kami, itu ada beberapa belum menyampaikan," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Muhammad Jamil, Jumat (19/8/2022).
Ia berharap agar OPD segera menyelesaikan laporan semuanya. "Saya kira bukan soal kendala ya, tapi mungkin mereka lambat saja menyampaikan ke BPKAD. Kita akan tanyakan lagi nanti ke BPKAD, mudah-mudahan hari ini bisa selesai semua," Cakapnya.
Dikatakan Jamil, untuk OPD yang masih belum melaporkan data aset kendaraannya segera akan ditindaklanjuti guna mempercepat laporannya. Karena data kendaraan dinas tersebut sangat berguna untuk pendistribusian kendaraan supaya merata di seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
"Pak Pj Walikota ingin agar pembagian kendaraan dinas harus merata. Jangan nanti ada pejabat eselon III yang tidak memiliki mobil dinas, sementara nanti ada pejabat lain yang miliki mobil dinas, ini harus diperhatikan," ungkapnya.
"Saya kira ini sangat bagus ya. Pak Pj Walikota ingin penyetaraan untuk semua pejabat yang ada di Kota Pekanbaru," imbuhnya.
Sebagai informasi, instruksi pengumpulan data kendaraan dinas ini langsung disampaikan oleh Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun. Untuk pejabat yang memakai kendaraan dinas lebih dari satu juga diminta untuk mengembalikannya.***
Sumber: cakaplah.com
