PEKANBARU,RIAUREVIEW.COM --Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi penyertaan modal ke BUMD PT Gemilang Citra Mandiri (GCM) tahun 2004, 2005 dan 2006 dengan tersangka Indra Muchlis Adnan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Tidak lama lagi mantan Bupati Indragiri Hilir itu disidangkan.
"Berkas perkara tersangka IMA telah dilimpahkan ke pengadilan pada Senin (9/1/2023) kemarin," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Bambang Heripurwanto, Selasa (10/1/2023).
Bambang mengatakan, pihak pengadilan telah menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara ini. Sidang perdana digelar tanggal 16 Januari 2023. "Sidang perdana dijadwalkan digelar pada Senin (16/1/2023) mendatang," kata Bambang.
Sidang perdana mengangendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa penuntut ada 10 orang, berasal dari Kejati Riau dan Kejaksaan Negeri Imdragiri Hilir.
Sebelumnya, perkara itu ditangani penyidik pada Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Inhil dengan menetapkan 2 orang tersangka. Selain Indra Muchlis, jaksa penyidik juga menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT GCM, Zainul Ikhwan, sebagai tersangka.
Atas penetapan tersangka itu, Indra Muchlis mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Tembilahan. Hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan penetapan tersangka terhadap mantan bupati dua periode tersebut tidak sah dan memerintahkan jaksa untuk membebaskan Indra Muchlis dari tahanan.
Kemudian, penanganan kasus diambilalih oleh Kejati Riau dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. Para saksi kembali dipanggil. Setelah mengantongi bukti, Indra Muchlis kembali ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara pada 27 Desember 2022.
Ketika itu Indra Muchlis tidak dilakukan penahanan badan, melainkan tahanan kota karena memiliki riwayat kesehatan yang kurang baik dan harus mendapatkan perawatan khusus. Berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 pada Selasa (3/1/2023). Kemudian dilanjutkan dengan proses tahap II.
Saat tahap II dari jaksa penyidik ke JPU), Kamis (5/1/2023). Indra Muchlis langsung ditahan. Dia dititipkan sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.
Sebelumnya, Bambang H memaparkan Indra Muchlis selaku Bupati Inhil dua periode, yakni tahun 2003-2008 dan 2008-2013 melakukan penetapan Dewan Komisaris dan Direksi PT GCM secara sepihak.
Penetapan itu hanya berdasarkan unsur kedekatan pribadi dan tanpa memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2004 tentang Pendirian BUMD Kabupaten Inhil.
"Memberikan instruksi dan persetujuan kepada saudara ZI selaku Direktur Utama PT GCM dalam pengelolaan keuangan perusahaan dan memerintahkan kepada ZI untuk memberikan pembiayaan kepada pihak lain tanpa melalui persetujuan Komisaris dan tanpa diikat kontrak pembiayaan," jelas Bambang.
Akibat tindakan Indra Muchlis Adnan itu, kata Bambang, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah pada PT GCM yang merupakan BUMD Inhil sebesar Rp1.157.280.695.
Indra Muchlis disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sumber: cakaplah.com
