JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Bupati Purbalingga, Tasdi, telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap proyek pembangunan Islamic Center. Dia ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK Cabang Jakarta Timur di Kav K4, Jakarta Selatan.
Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menandang perbuatan korupsi Tasdi sebagai sesuatu yang luar biasa. Sebab, korupsi tersebut menyangkut pembangunan gedung yang diperuntukkan kegiatan pusat studi.
"Ini bukan sekadar membangun jembatan, bukan gedung sekolah. Ini sudah kelewat batas secara kultural, niat korupsinya sudah melampaui hal yang lumrah karena ini bukan bangun tempat biasa. Ini ada label agama tertentu," kata Dadang saat dihubungi, yang dilansir detik.com, Selasa (5/6/2018).
"Ini kan kasus korupsi yang terkait simbol agama, walaupun tidak langsung, ini pembangunan Islamic Center, walaupun bukan tempat ibadah, tapi ini untuk umat agama tertentu," sambungnya.
Meski begitu, Tasdi tetap menampilkan gestur yang tak biasa. Dia sempat menunjukkan salam metal yakni mengacungkan jadi jempol, telunjuk, dan kelingking di tangan kanannya.
Aksi Tasdi ini tak hanya dilakukan sekali. Tasdi menampilkan salam metal 3 kali sejak saat akan dibawa dari Purbalingga usai ditangkap penyidik KPK.
Tasdi kembali menampilkan salam metal saat tiba di gedung KPK dan saat akan dibawa ke rumah tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Dadang memandang gestur semacam itu memang kerap ditunjukkan terduga koruptor yang ditangkap KPK. Di balik sikap percaya diri tersebut, kata Dadang, sebetulnya ada rasa takut dan malu yang ditutupi.
"Sebagian besar yang kita lihat, apalagi belum diperiksa KPK, mungkin dia merasa confidence gitu. Mungkin dia sendiri takut dan malu. Tapi dia tidak boleh seperti itu, dia ini public figure yang harus tetap tegar. Di sisi lain juga untuk menutupi ketakutan, malu yang luar biasa," tuturnya.
Menurutnya sikap tak merasa bersalah ini ditunjukkan terduga koruptor--eksekutif maupun legislatif--ditujukan kepada konstituennya. Sebab, mereka dipilih rakyat.
"Kalau saya melihatnya, kan jaman sekarang demokrasi itu para kepala daerah dipilih oleh rakyat. Dia harus tampil ke publik sebagai sosok yang tegar, tak bersalah. Di depan konstituennya dia harus menampilkan sikap pede (percaya diri), santai dan kalau perlu kelihatan saya tak salah," ungkapnya.
"Dia tetap harus kelihatan tegar di depan konstituennya, pemilihnya di Purbalingga,"sambung Dadang.
Sebagaimana diketahui, Tasdi merupakan kader PDIP. Partai berlambang banteng moncong putih Itu pun telah memecatnya.
Terkait kasus ini, PDIP menilai hal tersebut memalukan. Menurut Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP Eva Kusuma Sundari, sikap tersebut tak menunjukkan integritas seperti tekad partainya.
"Malu dan sedih karena OTT kan sesuatu yang memalukan, nggak sesuai dengan simbol metal yang harusnya dimaknai dengan tekad politik berkeadaban, berisi integritas, moralitas nasionalisme, dan lain-lain. Jadi ada ekspresi yang asimetris dengan konteks," ujar Eva saat dimintai konfirmasi, Selasa (5/6).
Eva mendeskripsikan aksi Tasdi dalam tiga kata. "Memprihatinkan, menyedihkan, manusiawi," katanya.
Dalam kasus ini, Tasdi diduga menerima Rp 100 juta sebagai bagian dari commitment fee sebesar Rp 500 juta atau 2,5 persen dari nilai proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center. Selain Tasdi, KPK juga menetapkan Kepala ULP Pemkab Purbalingga Hadi Kiswanto sebagai tersangka penerima suap.
Sedangkan, tersangka pemberi uang yaitu Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Saat OTT, KPK menyita barang bukti Rp 100 juta serta menyegel 1 unit mobil yang diduga digunakan saat penerimaan suap.
