RIAUREVIEW.COM --Polemik Retribusi Parkir yang dinilai masyarakat banyak ditemukan kejanggalan dan tidak adanya transparansi dalam penggunaan anggaran, membuat Pemerhati Sosial Assyari Abdullah angkat bicara.
Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru Radinal Munandar pun diminta untuk diperiksa secara khusus oleh Inspektorat.
Mangkirnya Radinal Munandar setiap kali diundang rapat oleh tim evaluasi yang dibentuk Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru itupun menjadi catatan khusus bagi pejabat sekelas Esselon IV.
“Masa sekelas pejabat Esselon II dan III yang mengundang rapat, Kepala UPT Perparkiran Dishub Pekanbaru Radinal Munandar berani tak datang. Ini kan sebuah penghinaan,” ujar Assyari Abdullah yang juga Dosen Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Kamis (09/11/2023).
Kata Assyari, tidak ada alasan bagi Radinal Munandar untuk tidak hadir dalam rapat evaluasi yang nantinya akan mempertanyakan penggunaan anggaran di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Perparkiran Dishub Pekanbaru. Apapun alasannya, meskipun jika dalam kesehariannya Radinal memiliki kesibukan mestinya memenuhi panggilan.
“Emangnya pejabat yang mengundang apa tidak memiliki agenda lainnya. Tentu kan tidak. Jika Radinal Munandar mangkir datang rapat tentu ada penyebab. Bisa jadi yang bersangkutan tidak hadir karena ada yang beking,” tegasnya.
Lanjut dia, dalam penggunaan anggaran retribusi parkir yang dipungut ke masyarakat, tentunya BLUD Perparkiran harus bisa mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
“Apalagi yang dipungut ini uang rakyat. Setiap berhenti di lokasi gedung bangunan atau badan jalan umum, masyarakat di pungut parkir. Ini uang rakyat, jangan seenaknya saja menggunakan uang tanpa ada laporan ke mana uang itu digunakan,” cakapnya.
Ia pun menyarankan, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun untuk segera mengambil langkah tegas kepada para pejabat yang nantinya malah merusak citra Muflihun sebagai Pj Walikota Pekanbaru.
“Karena polemik retribusi parkir ini yang selalu disalahkan Pj Wako. Bukan malah pejabat di Dishub atau Kepala UPT Perparkiran. Kalau perlu pejabat seperti ini harus diistirahatkan. Jangan sampai malah memberikan contoh yang buruk,” pungkasnya.**
SUMBER: CAKAPLAH.COM
