RIAUREVIEW.COM --Pemerintah Provinsi Riau mempercepat rencana pembangunan flyover di simpang Panam atau di jalan Subrantas menuju arah Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang. Salah satu langkahnya adalah dengan membebaskan 94 persil lahan milik masyarakat yang terkena di lokasi pembangunan.
Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan bahwa Pemprov Riau telah berhasil membebaskan sebagian besar lahan milik masyarakat yang terkena pembangunan flyover di simpang Panam tersebut. Pembangunan direncanakan akan dimulai pada tahun ini, dengan dukungan baik dari APBD maupun APBN.
“Kami baru saja selesai rapat koordinasi, membahas kesiapan infrastruktur untuk tahun 2024. Salah satu hal yang dibahas adalah kesiapan untuk pembangunan flyover di Garuda Sakti. Saat ini, sebagian besar lahan telah dibebaskan, dengan 89 persil sudah clear dan siap dibebaskan,” ujar SF Hariyanto setelah memimpin rapat koordinasi dengan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau, Selasa (16/4) kemarin.
“Kami masih mencari pemilik lima persil lahan yang belum diketahui. Kami telah meminta kepada Dinas terkait untuk mengirim surat ke PUPR, karena ini merupakan kerja sama pembebasan lahan antara Pemprov Riau. Flyover ini akan menghubungkan Pekanbaru-Sumbar, dan juga jalan dari Dumai,” tambahnya.
Pj Gubri menjelaskan bahwa padatnya lalu lintas di sepanjang jalan Subrantas telah menyebabkan kemacetan yang signifikan di wilayah Panam. Oleh karena itu, pembangunan flyover dianggap sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan tersebut, terutama setelah terhubungnya jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang dan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai.
“Kepadatan lalu lintas di jalan Subrantas ini sangat mengkhawatirkan. Saya berharap pembangunan flyover ini dapat membantu mengurangi kemacetan di wilayah Panam. Meskipun Tol telah tersedia, kemacetan di jalan Subrantas tetap menjadi masalah yang harus diatasi,” ujar SF Hariyanto.
Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp70 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan flyover di simpang Panam. Pembangunan fisik flyover tersebut diharapkan akan dimulai pada tahun 2025 mendatang, dengan tanggung jawab pembangunan sepenuhnya diserahkan kepada Kementerian PUPR.
Sumber: riauaktual.com
