Diminta Netral di Pilkada, Pj Wako Pekanbaru Ikuti Rapat Virtual Bersama Mendagri

Diminta Netral di Pilkada, Pj Wako Pekanbaru Ikuti Rapat Virtual Bersama Mendagri
Pj Wako Pekanbaru Risnandar Mahiwa mendengarkan arahan Mendagri Tito Karnavian secara virtual/foto: riauaktual.com

RIAUREVIEW.COM --Para kepala daerah diminta netral dan menjaga stabilitas politik dalam rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Para aparatur sipil negara (ASN) juga diminta tidak terlibat dalam politik praktis. 

Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa usai mengikuti rapat terkait Fasilitasi dan Koordinasi Dukungan Pilkada Serentak secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kamis (20/6). 

Risnandar Mahiwa bersama jajarannya mengikuti rapat secara virtual dari Rumah Dinas Walikota Pekanbaru. Risnandar mendengarkan langsung arahan dari Mendagri RI Tito Karnavian. Sejumlah topik dibahas dalam zoom meeting tersebut. 

"Tadi kami rapat bersama bapak menteri dalam negeri, pak menteri menekankan agar setiap kepala daerah pertama harus netral. Lalu kedepankan untuk menjaga stabilitas politik," kata Risnandar Mahiwa usai mengikuti rapat secara virtual. 

Pj Wako menyebut, bahwa Mendagri juga berpesan kepada kepala daerah agar membantu terkait penyelenggaraan Pilkada. Baik itu hal teknis maupun yang lainnya. 

Dalam implementasi hal tersebut, pemerintah kota juga telah mempersiapkan untuk rangkaian Pilkada. Pemerintah kota juga siap membantu menyukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.

"Pemko Pekanbaru sudah menyiapkan posko pemantauan perkembangan politik, desk Pilkada di beberapa tempat. Posko ini untuk membantu masyarakat terkait keluhan dalam penyelenggaraan Pilkada," jelasnya. 

Ia memastikan, sampai detik ini siap membantu dalam penyelenggaraan Pilkada. Semua administrasi dan mekanisme semua sudah siap. Baik dari segi penganggaran, maupun hal lain sebagainya. 

Pemerintah kota juga segera menyalurkan anggaran tahap II untuk pilkada serentak. Ada sekitar 60 persen anggaran lagi bakal digelontorkan sesuai dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun 2023 silam.

Ia menuturkan, total dana hibah yang digelontorkan untuk penyelenggaraan Pilwako tahun ini mencapai Rp 76 miliar. Penggelontoran dana hibah sudah dilakukan sebanyak 40 persen anggaran pada Desember 2023 lalu. Rencananya untuk dana hibah tahap II ini dicairkan pada Juli mendatang. 

"Segera kita cairkan, dalam waktu dekat segera ditransfer ke rekening KPU Pekanbaru," pungkasnya.

 

 

 

Sumber: riauaktual.com

Berita Lainnya

Index