RIAUREVIEW.COM --Bupati Siak Afni Zulkifli blak-blakan soal mobil dinas yang digunakannya untuk operasional bakal ditarik pihak penyedia rental akibat menunggak pembayaran sewa selama delapan bulan.
Bahkan, Afni mengaku terkejut sejak dia dilantik baru ini mengetahui bahwa mobil dinas lama peninggalan bupati sebelumnya bukan aset Pemerintah Kabupaten Siak, melainkan sistem sewa ke pihak ketiga.
"Bayangkan lah ini, orang rental sudah datang ke kami mau tarik mobil dinas karena sudah 8 bulan nunggak. Saya juga terkejut ternyata bukan aset Siak," ujar Afni di Kantor Bupati Siak, Kamis (7/8/2025).
Afni tidak menyebutkan secara detail berapa biaya sewa per bulan mobil dinas itu, namun ia menyebut secara keseluruhan utang semua mobil dinas mencapai Rp4 miliar lebih.
"Yang jelas tunggakkan kita Rp4 miliar ke orang rental, itu seluruhnya ada 72 unit, makanya terancam ditarik karena jatuh tempo sudah lama sekali," ungkapnya.
Afni mengatakan, pagi tadi dia meminta kepada seluruh OPD di Pemkab Siak untuk mengumpulkan semua mobil dinas untuk pengecekan fisik dan pendataan di halaman kantor bupati Siak.
Namun, Afni tak menyangka hanya sejumlah mobil dinas yang bisa dihadirkan. Dari itu, banyak laporan yang dia terima tetapi temuan di lapangan tidak sesuai dengan data yang disuguhkan.
"Saya heran juga, seperti di DLH tadi laporannya ada 21 unit tapi yang dihadirkan cuma 7 unit. Alasan mereka mobil dinas lain sedang beroperasi. Tapi saya tetap tekankan hadirkan seluruhnya untuk didata ulang aset ini," katanya.
Afni menyampaikan, dari laporan aset yang dia terima ada 541 unit total mobil dinas di Pemkab Siak, diantaranya ada 72 unit dengan sistem sewa termasuk mobil dinas bupati dan wakil bupati Siak.
"Segitu banyak mobil operasional tapi tak nampak fisiknya, ada saya dengar banyak pejabat yang kuasai 3-4 mobil dinas, sementara bupati cuma 1 dengan sistem sewa, itu pun ribut juga di medsos," gumamnya.
Ia meminta kepada semua OPD untuk segera mendata kembali aset mobil dinas yang dimiliki Pemkab Siak, tidak ada lagi seorang pejabat menguasai beberapa mobil dinas, dengan begitu bisa dialihkan kepada OPD yang lebih membutuhkan.
"Kita minta itu segera dikumpulkan, kita juga ingin lihat mana kondisinya yang sudah tidak layak, ini dari laporan ada 100 unit mobil yang kondisinya sudah harus dilelang," tutupnya.
Sumber: cakaplah.com
