RIAUREVIEW.COM --Direktur Utama BUMD PT Permodalan Investasi Riau (PIR) yang baru, Muhammad Suhandi, mengungkapkan kondisi memprihatinkan tengah dihadapi oleh perusahaan daerah tersebut. Dalam pernyataannya, Suhandi menjelaskan bahwa PT PIR saat ini tengah menghadapi sejumlah permasalahan serius yang membuat seluruh aktivitas operasional nyaris terhenti.
“Memang kondisi PT PIR saat ini mengalami permasalahan yang cukup besar. Rekening perusahaan telah diblokir, sehingga kami tidak dapat melakukan transaksi maupun membiayai operasional dan karyawan terancam tidak gajian,” ujar Suhandi usai menghadiri rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Riau, Rabu (24/9/2025).
Suhandi merincikan persoalan keuangan yang membelit perusahaan milik Pemprov Riau tersebut seperti piutang sebesar Rp2 miliar, tunggakan royalti batu bara kepada Kementerian ESDM sebesar Rp90 miliar, dan utang pajak sekitar Rp9 miliar dimana Rp4,5 miliar diantaranya sudah inkrah.
“Dengan kondisi ini, perusahaan saat ini dalam keadaan shutdown. Namun, saya telah menjalin komunikasi dengan Kanwil Pajak agar rekening bisa dibuka kembali. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh tunggakan secara bertahap dan meminta diberikan kesempatan untuk memulai kembali bisnis ini,” jelasnya.
Untuk mengatasi krisis yang ada, Suhandi telah memetakan potensi kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk para penambang dan trader batubara. Ia menyebut saat ini sudah ada dua pihak yang siap membantu melalui sistem deposit guna menutupi sebagian kewajiban PT PIR dan membuka peluang mendapatkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026.
“Target saya, kita bisa melampaui produksi sebelumnya yang hanya mencapai 900 ribu metrik ton per tahun. Dengan pasar yang cukup baik, baik ekspor maupun domestik, kami optimis bisa tembus 1 juta ton, bahkan harapannya bisa dua kali lipat,” tegasnya.
Dengan asumsi harga batu bara di angka Rp34 ribu per metrik ton, potensi omzet dari 1 juta ton bisa mencapai Rp34 miliar. Selain peningkatan pendapatan, PT PIR juga berencana melakukan efisiensi besar-besaran, terutama dalam pembiayaan operasional kantor dan usaha-usaha yang tidak produktif seperti bisnis kapal yang tidak berjalan.
“Fokus kita harus kembali ke core business, yakni batu bara. Kami akan pangkas pemborosan dan hanya mempertahankan yang produktif,” ujar Suhaidi.
Saat ini, katanya, PT PIR memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) seluas 1.750 hektar, dengan cadangan baru yang telah dibuat feasibility study (FS) dan amdal sekitar 250 hektar, setara dengan 20 juta metrik ton batu bara. Cadangan ini diproyeksikan bernilai miliaran rupiah jika diuangkan.
Selain itu, menurut Suhandi, banyak IUP di sekitar wilayah operasional PT PIR yang sudah habis masa berlakunya dan berpotensi dikerjasamakan dengan BUMD seperti PT PIR yang memiliki pengalaman.
“Permasalahan kita hanya di pembiayaan. Untuk itu kami terbuka mencari mitra atau pola Kerja Sama Operasi (KSO) agar pendanaan dan produksi bisa berjalan bersama,” imbuhnya.
Ditanya soal deviden, Suhandi mengatakan PT PIR sebelumnya pernah menyetorkan dividen ke tiga pemegang saham yakni Provinsi Riau, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Rokan Hilir hingga mencapai Rp11 miliar. Namun pada tahun terakhir, 2024, dividen yang disetorkan hanya Rp2,4 miliar karena anjloknya penghasilan perusahaan.
“Kami ingin mengembalikan kejayaan itu. Kalau bisnis membaik, tentu dividen untuk pemerintah daerah juga akan meningkat,” tambah Suhaidi.
Suhandi juga menyoroti lemahnya manajemen sebelumnya yang tidak mampu meyakinkan Kementerian ESDM untuk mendapatkan RKAB tahun 2025, serta tidak adanya strategi yang jelas untuk menyelesaikan utang perusahaan.
“Padahal dalam peraturan pemerintah ada peluang keringanan dan penjadwalan pembayaran untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ini yang sedang kami upayakan agar perusahaan bisa hidup kembali dan melunasi semua kewajiban secara bertahap,” tutupnya. ***
Sumber: Goriau.com
