RIAUREVIEW.COM --Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) disebut telah mengantongi nama calon ketua DPD PDI-P Riau. Hanya saja, nama yang sudah disiapkan DPP belum diungkapkan.
Sekretaris DPD PDI-P Riau Kaderismanto mengatakan, hingga kini ia belum mengetahui siapa Ketua DPD yang ditetapkan oleh DPP. Bahkan dia sebagai salah satu calon kuat Ketua DPD PDI-P Riau pun tidak mengetahuinya.
Dalam pemilihan ketua DPD, kata Kade, PDI-P menerapkan mekanisme seleksi yang ketat dan terukur dalam menentukan kepemimpinan di tingkat daerah. Setiap kandidat ketua DPD diwajibkan mengikuti psikotest dan fit and proper test yang dilakukan bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).
"Tahapannya sudah dilalui dengan baik. Tinggal lagi kita menunggu keputusan DPP Partai, karena mekanisme di PDI Perjuangan itu, ketua ditetapkan oleh DPP berdasarkan hasil psikotest dan fit and proper test," ujar Kade, Selasa (28/10/2025).
Ketua DPRD Riau itu menyebut, seluruh kader yang telah melalui tahapan seleksi memiliki hak dan ruang yang sama untuk dipilih maupun memilih. Namun, sesuai dengan AD/ART partai, calon ketua minimal harus memiliki KTA aktif selama lima tahun.
"Dalam ADRT partai, kader punya hak yang sama. Tapi untuk ketua, minimal harus ber-KTA lima tahun. Kalau pengurus partai lain, bisa saja ada kebijakan partai yang memberi ruang bagi kader baru," paparnya.
Sampai saat ini, sebut Kade, Surat Keputusan (SK) Ketua DPD PDI-P Riau belum turun. Namun begitu, DPP pastinya sudah menyiapkan nama untuk Ketua DPD PDI-P RiauRiau periode 2025-2030.
"SK belum, tapi kan ada keputusan partai, pada hari ini sebenarnya atau mungkin sudah ada (nama ketua) tapi kita belum tahu. Tapi harapannya siapa? Ya tentu orang-orang yang memang memberikan kontribusi selama ini dan menjadikan lebih baik dan lebih besar lagi. Harapannya tidak jauh-jauh dari yang sekarang lah," harapnya.
Diketahui juga, pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDI-P Riau ditunda dari jadwal sebelumnya pada 1-2 November diundur menjadi 8-9 November. Penundaan itu berdasarkan permintaan dari DPP.
Sumber: cakaplah.com
