RIAUREVIEW.COM --Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid mulai menyiapkan langkah hukum.
Salah satu upaya yang tengah dipertimbangkan adalah mengajukan praperadilan atas penetapannya dalam kasus dugaan suap.
Informasi yang dihimpun, sejumlah pengacara lokal telah menjalin komunikasi langsung dengan Abdul Wahid untuk mempersiapkan strategi menghadapi praperadilan tersebut.
Ketua Dewan Syuro PKB Riau, KH Abdurrahman Koharudin, membenarkan bahwa selain pengacara lokal, tim dari DPP PKB juga aktif melakukan koordinasi.
"Pengacara lokal sudah ada yang komunikasi. Tapi DPP PKB juga sangat intens mempersiapkan pengacara untuk mendampingi Abdul Wahid," ujar Abdurrahman, Sabtu (15/11/2025).
Abdurrahman menjelaskan, tim hukum yang dipilih nanti bukan hanya untuk mendampingi persidangan pokok perkara, tetapi juga disiapkan khusus untuk proses pembuktian dalam praperadilan.
"Rencananya memang diajukan praperadilan, tapi masih berproses semuanya," tambahnya.
Sumber internal yang dekat dengan Abdul Wahid menyebut, pihaknya sedang mempertimbangkan nama-nama pengacara dengan reputasi kuat.
Bahkan, sejumlah nama besar ikut masuk radar, seperti Hotman Paris Hutapea, Bambang Widjojanto, hingga eks Ketua KPK Abraham Samad.
Hal ini dilakukan karena seluruh tuduhan yang diarahkan kepada Abdul Wahid disebut sudah dibantah oleh ketua PKB Riau tersebut.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan rangkaian penggeledahan yang dilakukan KPK di Riau memicu tingginya arus informasi di masyarakat.
Tidak sedikit kabar liar berseliweran, mulai dari pernyataan resmi KPK hingga versi pihak Abdul Wahid.
Terpisah, Ketua PWNU Riau, KH Abdul Halim Mahali, mengimbau masyarakat agar menjaga suasana tetap kondusif dan tidak terprovokasi oleh informasi simpang siur.
"Kami berharap masyarakat Riau tetap tenang dan mempersilakan proses hukum berjalan dengan lancar dan kondusif," ujar Mahali.
PWNU juga menegaskan agar masyarakat tidak melakukan penghakiman terhadap siapa pun.
"Jangan ada saling menuduh. Silakan lakukan upaya hukum, termasuk praperadilan jika memang itu jalur yang dipilih Pak Abdul Wahid," ujarnya.
PWNU menyerukan agar semua pihak menahan diri, menghormati proses hukum, dan tidak memperkeruh keadaan.
Setelah Abdul Wahid ditahan KPK, Kementerian Dalam Negeri menunjuk SF Hariyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau. PWNU menilai roda pemerintahan akan tetap berjalan stabil.
"Pak SF Hariyanto adalah orang lama di pemerintahan. Saya kira beliau mampu menjalankan roda pemerintahan sambil menunggu proses hukum yang berjalan," kata Mahali.
PWNU juga mengingatkan bahwa Riau sebelumnya sudah empat kali memiliki gubernur yang tersangkut kasus hukum. Karena itu, kehati-hatian adalah kunci agar tidak kembali terjadi hal serupa.
"Jika kepala daerah berhati-hati, Allah akan melindungi. Kasus seperti ini sangat mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik," tutupnya.
Sumber: Riauaktual.com
