JAKARTA PUSAT, RIAUREVIEW.COM -Selepas diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Alfian Tanjung menyebut isu komunisme itu nyata. Alfian mengatakan, saat ini sedang berlangsung invasi komunisme internasional.
Alfian meminta publik mendukung gerakan melawan komunisme, termasuk dengan cara tidak memilih kandidat yang mendukung paham tersebut lewat seruan #2019GantiPresiden.
"Dengan putusan ini bahwa jelas kita akan menghadapi gerakan komunis kebangkitan PKI dengan cara tidak memilih pemimpin yang mendukung mereka. 2019 ganti presiden," kata Alfian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (30/5).
Selain itu, Alfian juga meminta kader PDIP yang dituduhnya sebagai kader Partai Komunis Indonesia (PKI) diadili. Menurut Alfian, bukan dirinya yang melanggar hukum karena menyebarkan peringatan soal masih adanya PKI, tapi kader PDIP itu.
Baca juga:
Rizieq Beri Tiga Jempol untuk Jokowi
Setelah Diputus Bebas, Alfian Minta Ribka Tjiptaning Diadli
PDIP Kecewa dengan Vonis Bebas Alfian Tanjung: Tak Adil dan Tendensius
Sidang putusan Alfian Tanjung di PN Jakpus (Foto:Fachrul Irwinsyah/kumparan)
"Karena pernyataan yang saya munculkan merupakan cuplikan dari pada statement seorang kader PKI bernana Ripka Tjiptaning. Mestinya dia yang harusnya ditangkap, dia yang harus disidang bukan saya," ujar Alfian.
Hakim PN Jakarta Pusat memvonis bebas Alfian Tanjung karena menilai cuitan yang dipermasalahkan bukan pelanggaran hukum. Cuitan Alfian juga dianggap sebagai peringatan bukan penghinaan.
Alfian Tanjung dilaporkan ke polisi terkait cuitan "PDIP yang 85 persen isinya kader PKI mengusung cagub Anti Islam" di akun Twitternya @Alfiantmf dengan menyertakan #GanyangPKI pada sekitar tanggal 25 Januari 2017.
Alfian mengaku cuitannya itu berasal dari kekhawatiran atas isu kebangkitan PKI di Indonesia yang disebutnya bukan isapan jempol. Alfian menyodorkan buku karya kader PDIP, Ribka Tjiptaning yang berjudul "Aku Bangga Jadi Anak PKI", dan menyebut PDIP punya kerja sama dengan Partai Komunis China (PKC) seperti lansir di kumparanNEWS. Namun hal ini dibantah Sekjen PDIP dalam persidangan.
