JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Menteri Kehakiman Israel, Ayelet Shaked, menganggap mekanisme perdamaian dengan Palestina yang tengah disusun Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tidak berguna karena kedua negara tak mungkin berdamai.
"Meskipun saya menginginkan perdamaian seperti orang kebanyakan, saya hanya tetap ingin realistis, dan saya tahu di masa sekarang tidak mungkin," ucap Shaked dalam sebuah konferensi yang digelar surat kabar Jerusalem Post pada Rabu (21/11).
Shaked menganggap inisiatif Trump itu tetap hanya akan membuang-buang waktu karena perbedaan antara Israel dan Palestina terlalu besar.
"Saya pikir perbedaan antara warga Israel dan Palestina terlalu besar untuk bisa ditengahi atau dijembatani," kata Shaked seperti dikutip AFP dan CNNIndonesia.
Shaked merupakan politikus partai ekstrem kanan Jewish Home. Dia juga merupakan salah satu tangan kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di kabinet.
Shaked dan sebagian besar anggota Jewish Home secara terbuka mengungkapkan penolakan mereka atas solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
Solusi tersebut menyepakati bahwa Israel dan Palestina bisa berdiri sebagai negara yang memiliki wilayah kedaulatan masing-masing dan hidup secara berdampingan dengan damai.
Proses perdamaian yang telah berjalan selama puluhan tahun itu mandek, bahkan dianggap mengalami kemunduran terutama setelah AS secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada Desember lalu.
Kota suci bagi tiga agama itu telah lama menjadi salah satu sumber konflik Israel-Palestina, di mana kedua belah pihak sama-sama mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka nantinya.
Meski pesimistis, Shaked mengatakan ia tetap terbuka dengan inisiatif damai yang digagas Washington.
"Tapi mari kita tunggu dan lihat apa yang akan mereka (AS) tawarkan," katanya.
Pada akhir September lalu, Trump berjanji bakal menyajikan rencana perdamaian "yang sangat adil" bagi Palestina dan Israel dalam beberapa bulan ke depan.
Pernyataan itu diutarakan Trump saat bertemu dengan Netanyahu di sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, akhir September lalu.
Namun, pejabat AS untuk urusan perdamaian Timur Tengah, Jason Greenblatt, mengatakan dokumen resolusi perdamaian yang tengah disusun itu akan "sangat berfokus" pada keamanan Israel.
Meski begitu, Greenblatt memastikan bahwa AS tetap memperhatikan "kekhawatiran" Palestina dalam rencana perdamaian itu.
