BENGKALIS, RIAUREVIEW.COM -Setibanya di Negeri Junjungan, Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari didampingi Ketua PWI Riau H Zulmansyah Sekedang langsung dijamu dikediaman rumah dinas Bupati Bengkalis atau Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis. Rumdis itu bersebelahan dengan Balai Kerapatan Adat yang menjadi lokasi pelantikan pengurus PWI Kabupaten Bengkalis masa bakti 2018-2021.
Jamuan makan siang bersama Bupati Bengkalis Amril Mukminin jelang proses pelantikan begitu sangat bermakna. Selain bisa berkomunikasi langsung dengan Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Atal S Depari, dan H Zulmansyah Sekedang bersama rombongan bisa berdiskusi serta bicara panjang lebar soal pers di era digital.
Selain itu juga, Atal mengaku sangat takjub dengan bangunan rumah dinas Bupati Bengkalis yang begitu besar. Dari sejumlah daerah yang pernah dikunjungi dibelahan nusantara. Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis dinilainya merupakan salah satu rumah dinas yang megah dan memiliki struktur bangunan modern serta unik.
“Bangunan ini dibangun pasti sudah lama, seperti struktur bangunan unik bercampur modern. Pasti dibangun mengambil desain yang klasik, karena selain megah juga nyaman,”tuturnya saat hendak masuk ke dalam Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis kemarin.
Ia juga mengatakan, ke Bengkalis ini merupakan perdana yang disambanginya dalam rangka pelantikan pengurus PWI Kabupaten Bengkalis. Walau secara tugas, eksistensinya selama di PWI Pusat sudah banyak daerah-daerah yang dikunjungi.
“Saya ini memang sangat fokus kepada daerah-daerah. Karena saya memang berkeinginan bagaimana PWI di daerah bisa eksis dengan baik. Maka dari itu saya berharap, kepengurusan PWI di daerah bisa menjalin komunikasi yang baik dengan kepala daerah dan pemerintah daerah,”katanya.
Ia pun sempat berdiskusi dengan Bupati Bengkalis Amril Mukminin. Melalui diskusi singkat, Atal S Depari mengaku peran jurnalistik dalam era digital saat ini bisa dikatakan berkembang secara pesat.
Sehingga terkadang kerap melanggar rambu-rambu yang sudah disepakati, seperti Undang-undang (UU) Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Seperti pemberitaan yang disajikan tidak cover bot site dan terkesan menghakimi.
“Profesional kita tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalitik, dalam 11 pasal KEJ itu ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh menghujat, tidak boleh tendensius dalam pemberitaan, dan tentunya tetap loyalitas kepada rakyat dan kepada publik,” katanya.
Hari ini juga, sambungnya. Pemerintah sudah berupaya membangun wartawan agar lebih professional. Namun, untuk menjadi wartawan professional itu tidak gampang, harus melalui sebuah proses untuk menuju kompetensi.
“Saya senang mendengar jika Bupati Bengkalis dan pemerintah daerah di sini mau bekerjasama dengan PWI dan wartawan kompeten, terutama dalam hal uji kompetensi wartawan (UKW), serta verifikasi dewan pers. Dari data kita hari ini, ada sekitar 34 ribu jumlah media online di Indonesia, dan baru sekitar 300 yang terverifikasi. Maka, hendaknya hal ini menjadi tugas PWI dan organisasi wartawan seperti IJTI dan AJI untuk membenahi kedepannya,”kata Atal dihadapan Bupati Bengkalis Amril Mukminin.(ab)
