JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Setidaknya dua orang tewas dan 14 polisi cedera ketika ribuan warga Haiti memprotes peningkatan inflasi dan menuntut pengunduran diri Presiden Jovenel Moise dalam peringatan dua tahun kepemimpinannya pada Kamis (7/2).
"Selama dua tahun, Jovenel berjanji mengisi piring kami, tapi saya tidak bisa memakan kebohongan," kata seorang pengunjuk rasa, Josue Louis-Jeune yang dilansir CNNIndonesia, di Ibu Kota Port-au-Prince, sambil memukul-mukul piring logam dengan sendok.
"Presiden ini tidak lebih dari seorang pembohong. Dia harus turun!"
Ketika rakyat Haiti bergelut dengan inflasi 15 persen selama dua tahun terakhir, penurunan tajam nilai Gourde terhadap dolar AS menyebabkan kenaikan harga sebagian besar barang kebutuhan sehari-hari yang kebanyakan merupakan produk impor.
"Kami tidak dapat menangani kemerosotan ekonomi ini lagi. Kami tidak memiliki listrik, tidak ada keamanan, dan saat ini para penjual tepung dan roti memutuskan untuk menutup usaha mereka karena inflasi sehingga kami memasuki kisruh kelaparan yang baru," kata Ulrich Louima, sang pemimpin protes.
Beberapa demonstrasi berakhir ricuh ketika sejumlah pemrotes bentrok dengan polisi, yang menggunakan gas air mata dan beberapa kali menembakkan peluru ke udara untuk membubarkan massa.
Di Port-au-Prince, beberapa kendaraan dibakar oleh pengunjuk rasa yang juga berusaha membakar sebuah pom bensin.
Juru bicara Kepolisian Nasional, Gary Desrosiers, mengatakan 14 personel mengalami cedera, sebagian besar karena lemparan batu demonstran.
Demo ini memanas sepekan setelah Pengadilan Tinggi Auditor merilis laporan soal belasan mantan menteri dan pejabat senior atas keburukan manajemen ekonomi serta kemungkinan penyalahgunaan dana pembangunan yang dipinjamkan oleh Venezuela untuk Haiti sejak 2008.
Laporan itu juga menyebutkan terdapat sebuah perusahaan pimpinan Moise menerima dana proyek pembangunan jalan yang tidak pernah memiliki kontrak kerja sama sebelumnya.
"Karena namanya dikutip dalam laporan pengadilan audit, Moise harus menghadapi proses peradilan, untuk memberitahukan tentang orang-orang apa yang terjadi," kata aktivis Pascale Solages.