JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mencibir Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai "bocah yang suka merundung". Hal itu diutarakan Erdogan menanggapi langkah kontroversial Trump yang mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari wilayah Israel.
"Sayangnya, Trump berperilaku seperti bocah pembully. Dia melakukan hal yang sama soal (status) Kota Yerusalem," ucap Erdogan yang dilansir CNNIndonesia, Rabu (27/3).
Pada awal pekan ini, Trump kembali membuat geram komunitas internasional lantaran memutuskan mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah kedaulatan Israel.
Pernyataan itu diumumkan ketika dia bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Washington.
Langkah tersebut melanggar sejumlah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah lama mendesak Israel menarik klaim atas Dataran Tinggi Golan.
Israel mencaplok Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Enam Hari pada 1967 silam. Mereka menganeksasi Dataran Tinggi Golan secara efektif pada 1981, tapi tak pernah diakui oleh komunitas internasional.
Sebelum Golan, Trump juga pernah membuat keputusan kontroversial serupa yakni dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Padahal, kota suci bagi tiga agama itu telah lama menjadi sumber konflik Israel-Palestina, di mana kedua belah pihak mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota negaranya.
"Bagaimana Anda (Trump) melakukan ini terlepas adanya kehadiran PBB? Apa yang Anda lakukan? Berada di puncak kekuasaan seperti AS tidak memberikan Anda hak (semena-mena) seperti ini," kata Erdogan seperti dikutip AFP.
Erdogan menuturkan AS "lebih memilih memicu eskalasi konflik daripada berkontribusi dalam perdamaian."
Tak hanya Turki, sejumlah negara Timur Tengah termasuk Suriah juga menentang keputusan Trump tersebut. Lima negara Eropa seperti Perancis, Inggris, Belgia, Jerman, dan Polandia juga menganggap langkah Trump itu memancing krisis baru di kawasan.
Kelima negara itu menyatakan bahwa posisi Eropa tidak berubah, di mana Golan tetap menjadi wilayah Suriah yang diduduki Israel.
Negara anggota DK PBB lain seperti China, Rusia, Indonesia, dan Afrika Selatan juga turut menentang keputusan AS tersebut.
