BENGKALIS, RIAUREVIEW.COM -Tujuh fraksi di DPRD Bengkalis menginginkan agar penyerapan APBD Bengkalis teraliasi dengan baik. Tentunya APBD yang digunakan, sebelum disahkan diperlukan sebuah perencanaan yang matang, terarah, proposional, opyektif dan transparan dengan tidak meninggalkan asas keadilan demi terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Hal itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Febriza Luwu terhadap nota keuangan, Rabu (22/8/2019) malam di Gedung DPRD Bengkalis. Fraksi PDI Perjuangan memberikan masukan agar pemerintah dapat mendorong perluasan akses infrastruktur daerah dan infrastruktur perkotaan baik jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan agar dapat di proritaskan pada daerah yang masih minim tersentuh pembangunan.
Berbagai pandangan dan tanggapan yang sama juga disampaikan enam fraksi lainnya, terhadap penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2019 oleh Bupati Bengkalis yang diwakili Sekdakab Bengkalis.
Melalui juru bicaranya Syaiful Ardi, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan kepada pihak Eksekutif agar secara serius dan seksama menggunakan anggaran yang ada demi mendekatkan kesejahteraan bagi masyarakat, dan menghimbau kepada semua pihak agar sebaik dan se-selektif mungkin memproyeksikan pendapatan daerah dari sektor perimbangan.
Kemudian, dari Fraksi Golkar oleh juru bicara Mus Mulyadi mendukung terhadap KUPA yang telah disampaikan lebih difokuskan untuk belanja pegawai khususnya gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dana kelurahan, dana desa, pemenuhan terhadap kekurangan dana Pilkades serta kekurangan dana ADD tahun 2018, alokasi P3ID, alokasi terhadap beban kerja, alokasi P3K, serta iuran daerah penghasil migas untuk dapat dianggarkan sepenuhnya.
Sedangkan Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Abi Bahrun memberikan catatan dan saran, yakni meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar melaksanakan program-program yang telah tertuang dalam visi misi pembangunan yang tertuang di dalam pendekatan gerbang prioritas pembangunan.
Begitu pun Fraksi Demokrat, Gerindra Garuda Yaksa dan Fraksi Gabungan Negeri Junjungan. Tiga fraksi ini memberi catatan agar penggunakan APBD bisa melalui proses yang tranparan, akuntabilitas serta mengurangi belanja yang bersifat seremonial dan hendaknya lebih mementingkan kepentingan masyarakat umum, terutama dalam pelayanan yang berdampak besar untuk masyarakat kabupaten Bengkalis.
Setelah penyampaian pandangan dari fraksi-fraksi tersebut, Pimpinan Rapat Kaderismanto kemudian menutup rapat Paripurna dan menyampaikan bahwa Paripurna akan dilanjutkan dengan agenda Jawaban Bupati Bengkalis terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian Ranperda APBD Perubahan TA 2019.
Pandangan umum fraksi ini dihadiri, Sekda Bengkalis H. Bustami HY, kepala dinas, badan dan kantor dilingkungan Pemkab Bengkalis. Sementara itu, jalannya sidang Paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bengkalis Kaderismanto dan dihadiri seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.
Sebelumnya, Rapat Paripurna ke-8 masa persidangan III Tahun 2019 dengan agenda penyampaian Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran (TA) 2019 dibuka resmi oleh Ketua DPRD Bengkalis H. Abdul Kadir siang harinya, hingga berlanjut pada malam harinya, untuk mendengarkan pandangan umum masing-masing fraksi di DPRD Bengkalis. (ab)
