JAKARTA, RIAUREVIEW.COM -Pihak Kepolisian tidak boleh tebang pilih dalam menangani kasus ujaran kebencian di media sosial. Jangan sampai, polisi hanya menindak kasus hate speech yang merugikan pemerintah saja.
Begitu harap Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon usai melaporkan pemilik akun media sosial Twitter @anandasukarlan dan Instagram @maklambeturah atas dugaan penyebaran informasi bohong alias hoaks ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
"Jangan sampai kemudian ada tebang pilih gitu. Jadi, orang-orang yang akan saya laporkan ini termasuk akun-akunnya harus segera diperiksa," kata Fadli usai melapor di Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/3).
Fadli berharap kepada Kepolisian agar laporannya ini juga ditindaklanjuti. Jangan sampai, sambung Fadli, institusi Kepolisian dipakai atas orderan atau pesanan penguasa.
"Kita ingin Polisi kita ini benar-benar menjadi alat negara yang profesional," ujarnya
"Kita harapkan semua kasus kalau ada pelanggaran di proses, karena di dalam konstitusi menyebutkan kita semua sama kedudukannya di mata hukum," tutup Wakil Ketua DPR RI itu
Pemilik akun @anandasukarlan dan @maklambeturah dilaporkan Fadli atas dugaan melanggar Pasal 45 dan Pasal 27 Ayat (3) UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Laporan Fadli Zon tercatat dalam Nomor LP/301/III/2018/Bareskrim
Kedua akun itu dinilai Fadli telah menyebarkan informasi bohong dengan mengaitkan pertemuan antara Fadli, Ketua Umum Prabowo Subianto dan seorang bernama Eko pada 2017 silam dengan kelompok Muslim Cyber Army (MCA). [ian]
Sumber: rmol.co
