BENGKALIS, RIAUREVIEW.COM -Alokasi anggaran untuk wabah Corona Virus Disease (Covid-19) telah disepakati bersama antara DPRD dan TAPD Pemerintah Daerah (Eksekutif). Sehingga dari alokasi anggaran tersebut, hendaknya segera disalurkan kepada penerima, agar dampak Covid-19 ini bisa sedikit berkurang.
"Kita mendesak agar eksekutif, segera menyalurkan alokasi dana yang telah dianggarkan pemerintah daerah. Jangan seperti daerah lain, Pekanbaru misalnya pemberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) telah dilakukan, tapi anggaran belum tersalurkan, sehingga ini menjadi dampak yang tidak baik,"ujar Ketua DPD PAN Kabupaten Bengkalis Syaukani Alkarim, saat ditemui di Gedung DPRD Bengkalis, Selasa (21/4/2020).
Menurut Syaukani, hal ini sudah dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis, agar pendistribusian anggaran untuk wabah Covid-19 yang disepakati bersama bisa disalurkan secara tranparan dan tepat sasaran.
Tidak ada alasan untuk tidak disalurkan, sambungnya, sebab data yang sudah masuk atau dibahas itu bisa dikatakan telah valid. Jika pun ada yang belum valid datanya, maka distribusikan lebih dahulu kepada penerima dengan data valid, sedangkan yang datanya belum valid, bisa dilakukan verifikasi data atau perbaikan.
"Saya rasa soal data itu sudah valid. Badan Pusat Statistik (BPS) kita ada, Disdukcapil ada, sehingga Dinas Sosial (Dinsos) bisa memulainya dengan data yang ada," ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi hari ini Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah yang harus bijaksana dalam menetapkan kebijakan atau program. Sehingga sinergi antara TAPD Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bengkalis bisa menjadi langkah awal untuk menimalisir dampak Covid-19, yang turut dirasakan masyarakat.
"Sepanjang penerimanya jelas, tidak fiktif saya rasa tidak ada yang perlu dikuatirkan. Justru sebaliknya, data ada tapi tidak diterima ini yang menjadi persoalan. Jadi menurut saya, peran dari Plh. Bupati Bengkalis sangat diperlukan," ujarnya.
Senada diutarakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Kaderismanto. Ditemui RiauReview.com, Kaderismanto mengutarakan, agar TAPD bisa transparan dalam melaksanakan program penanggulangan wabah Covid-19.
"Yang terpenting bagi kita itu. Keterbukaan dan transparansi dan tepat sasaran. Jangan sampai ada yang tumpang tindih dalam penyaluran. Maka dari itu kita terus berkoordinasi dengan OPD atau Setker yang menangani hal ini," tutupnya. (kr)
