BENGKALIS, RIAUREVIEW.COM -Alokasi Dana Desa (ADD) turut dipangkas menyusul kebijakan pemerintah pusat terkait penganggulangan terdampak Covid-19 di daerah. Pemangkasan anggaran tak tanggung-tanggung, hampir seluruh kegiatan yang tahun sebelumnya teranggarkan, kini hanya bisa menikmati dana operasional desa saja. Bahkan nyaris kondisi ini mengikhlaskan tunjangan dan gaji kepala desa (kades).
Seperti diutarakan Kepala Desa Sebauk, Tamrin, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (13/5/2020). Menurut Tamrin, melalui hasil musyawarah desa, pemangkasan kegiatan sebesar Rp 503 juta untuk desa Sebauk disepakati dan sudah clear. Bahkan, Tamrin pun rela jika mengharuskan tunjangan dan gajinya turut dipangkas, untuk penanganan Covid-19.
Menurutnya, sebagai pemerintah desa (Pemdes), yang sempat meraih predikat desa berinovasi dan hanya mampu meraih penghargaan desa maju berkembang serta desa terbersih ini. Tentunya, pandemi ini sangat benar-benar menghantam seluruh lini kehidupan.
"Hasil musyawarah desa, sudah diputuskan pemangkasan anggaran desa keseluruhan sebesar Rp 503 juta. Pemotongan anggaran ini desa Sebauk paling terbesar dibanding desa lainnya. Bahkan saya pun rela jika tunjangan dan gaji saya ikut dipangkas, asal masyarakat terdampak Covid-19 terbantu ekonominya," ujar Tamrin.
Ia mengatakan, usulan pemotongan gaji dan tunjangan kepala desa itu sempat diusulkannya melalui musyawarah. Namun, ternyata usulan itu tidak sepakati oleh perangkat desanya dan menyarankan agar pemangkasan dilakukan secara kesepakatan.
"Jadi, setelah saya usulkan, tunjangan dan gaji saya. Justru tidak dibolehkan sama staf saya, akan tetapi saya sangat prihatin dengan kondisi dimana hari ini, tenaga kerja kebersihan saya, honor RT serta kegiatan gotong royong kami bersama masyarakat desa ikut dirasionalisasi, semoga kondisi ini bisa segera berlaku dan wabah Covid-19 berakir dan kita juga diberi kesehatan untuk menjalani aktifitas kita sehari-hari," katanya.
Dikatakannya lagi, untuk penanggulangan dampak Covid-19 ini, penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) sebanyak 56 kepala keluarga (KK) dari usulan sebanyak 112 KK. Dari usulan itu mengerucut menjadi 56 KK penerima, dikarenakan dari 122 KK tersebut telah menerima bantuan dari program penanggulangan Covid-19 lainnya.
"Jadi untuk finalisasinya, BLT-DD di desa kita akan diterima sebanyak 56 KK. Kita tidak ingin penerima juga timpang tindih dan berharap semuanya terkomodir melalui sejumlah program penanggulangan masyarakat terdampak Covid-19 ini. Insya Allah, BLT-DD ini segera dicairkan pada tahap II nantinya," tutupnya. (kr)
